Wacana Cuti Melahirkan selama 6 (enam) bulan bagi Pekerja Perempuan telah disetujui oleh dalam RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA). Peraturan ini dapat menjadi hal baru yang berefek positif bagi para Pekerja Perempuan, namun di sisi lain, terdapat potensi permasalahan yang dapat timbul di kemudian hari.

Hamil, melahirkan adalah kodrat bagi perempuan. Bagi setiap Ibu, terutama bagi yang baru saja melahirkan, akan memiliki rasa yang sangat Bahagia menyambut kedatangan sang buah hati. Ingin rasanya setiap hari selalu berada di samping sang buah hati, memberikan yang terbaik. 

Menilik ketentuan cuti yang saat ini hanya 3 (tiga) bulan, terasa sangat sebentar kebersamaan dengan sang anak yang baru lahir. 

Maka tidak heran jika terkadang ibu-ibu yang baru memiliki anak akan sedikit ijin menghubungi rumah, mengecek kondisi anak, pulang on time (walau tidak ada salahnya pulang on time) karena rasa rindu yang memuncak pada buah hati.

Pemerintah melihat hal itu perlu diberikan kelonggaran, terlebih di belahan dunia yang lain, terdapat negara yang sudah memberikan keleluasaan dengan memberikan cuti yang lebih Panjang bagi ibu melahirkan. 

Misalnya saja seperti di Swedia (64 minggu), Norwegia (49 minggu), Islandia (48 minggu) dan beberapa negara lain yang bisa kita lihat atau cari informasinya secara mudah. 

Lantas bagaimana dengan nanti bila disahkan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak yang diantaranya mengatur Cuti Melahirkan selama 6 (enam) bulan? 

Hal ini bisa menjadi hal positif sebagai upaya melindungi Pekerja Perempuan agar dapat memberikan yang terbaik bagi bayinya. Namun juga hal ini harus menjadi perhatian karena dapat menimbulkan potensi masalah ke depannya.

Durasi masa cuti melahirkan yang cukup panjang dapat menimbulkan potensi rasa kecemburuan, dari Pekerja Laki-laki, maupun Pekerja Perempuan lain yang maaf, mungkin belum menikah atau belum memiliki momongan. 

Mereka akan melihat semacam ada keleluasaan dalam satu tahun bekerja, ada kekosongan 6 (enam) bulan Karyawan yang melahirkan tersebut tidak bekerja. Alih-alih mendukung, jangan-jangan rekan seunitnya justru tidak mau dibebani oleh pekerjaan lain. 

Kalau, si pekerja perempuan tadi pada saat tidak cuti bekerja dengan baik, kalau tidak, rekan seunit kerjanya justru akan merasa harus “cuci piring” atas pekerjaan karyawan tadi.

Potensi masalah berikutnya yang dapat muncul akibat kebijakan tersebut adalah menurunnya kinerja unit. 

Dalam satu tahun kalender terdapat target kinerja unit yang harus dicapai dan masing-masing telah didistribusikan ke masing-masing individu untuk menjadi KPI (Key Performance Indicator). 

Unit kerja yang telah membagi kinerja ke masing-masing individu harus mengatur ulang distribusi pekerjaan ke anggota tim lain, dan ini bisa berpotensi tidak tercapai, walaupun memang, di sini peran pimpinan unit juga berpengaruh besar dalam pencapaian target unit.

Dari 2 contoh potensi masalah di atas, bisa berpotensi menimbulkan masalah yang lain lagi di mana Perusahaan ke depannya akan mengurangi kedua risiko di atas dengan mengurangi penerimaan Karyawan Perempuan. 

Alih-alih mencari solusi untuk dua potensi masalah di atas, Perusahaan bisa jadi mengambil cara gampang saja, yaitu dengan mengurangi penerimaan Karyawan Perempuan. Ini tentu akan menjadi masalah yang lebih besar lagi karena akan menutup kiprah perempuan di ranah publik.

Ketiga potensi masalah di atas masih dengan asumsi bahwa pekerja Perempuan tersebut masih di level bawah, staf atau mungkin pelaksana, akan bisa lebih besar lagi potensi masalahnya apabila Pekerja Perempuan tersebut sudah menduduki jabatan struktural atau memiliki posisi yang krusial di tempat dia bekerja.

Penulis secara pribadi tidak menolak dengan adanya usulan tersebut, ini suatu hal yang baik untuk melindungi dan memberikan kesempatan Ibu untuk lebih tenang dalam merawat bayinya

Terlebih jika tidak hanya si Ibu yang diberikan cuti 6 (enam) bulan, namun Ayahnya juga diberikan cuti yang cukup Panjang, misalnya saja 2 (dua) minggu sampai dengan 1 (satu) bulan agar bisa fokus dalam mendampingi si Ibu untuk merawat bayinya.

Lebih dari sekedar memberikan cuti melahirkan 6 (enam) bulan, pemerintah perlu mengajak pihak-pihak terkait untuk berdiskusi lebih mendalam bagaimana memberikan selain hak untuk merawat bayi, namun juga menciptakan lingkungan yang ramah bagi Ibu yang baru melahirkan dan menyusui. 

Misalnya saja, dalam perkantoran diwajibkan untuk menyediakan ruang laktasi yang layak, atau bisa dengan mendorong agar perusahaan menyediakan baby daycare bagi para pekerjanya yang memiliki anak kecil, sehingga para orang tua, akan merasa nyaman dan tenang dalam bekerja.

Pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil langkah, walaupun sudah terdapat negara yang menerapkan cuti melahirkan dengan durasi yang panjang.

Sebelum mengetok palu kebijakan ini, pemerintah harus melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman yang menyeluruh agar hal ini betul-betul dipahami sebagai wujud keberpihakan pemerintah terhadap pekerja Perempuan di Indonesia.