Tumbuh kembang anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarganya. Katanya, periode emas anak dibentuk sejak ia masih di dalam kandungan hingga ia terlahir ke dunia ini. Negara-negara Scandinavia menerapkan cuti hamil dan melahirkan bagi perempuan selama dua tahun. Seketika aku ingat, sebagai seorang Muslim aku pernah membaca perintah agama bahwa bayi disapih setidaknya dalam usia dua tahun, dan mungkin itu yang menjadi alasan mengapa di negara-negara maju (Scandinavia) menerapkan kebijakan tersebut. Bahkan, tidak hanya itu, disana selain para istri yang mendapatkan cuti, para suami yang istrinya melahirkan juga diberikan hak cuti. Memang, di Indonesia ada beberapa lembaga yang menerapkan hal tersebut, namun belum dijadikan sebagai kebijakan nasional, atau minimal Perda, itu belum.

Kemarin, tetanggaku melahirkan dan aku lihat sehari setelah ia melahirkan ia telah mencuci baju, masak, nyapu dan melakukan aktivitas rumah tangga lainnya. Seketika aku shock, namun beliau menjalani hal tersebut dengan kegembiraan, kemana suaminya? suaminya kerja, ia hanya diberi libur satu hari saat sang istri melahirkan. Jahat kah perusahaan di Indonesia? 

Ah aku rasa ini bisa diubah selama ada niatan dari pemerintah untuk membuat kebijakan yang pro gender and family life. Kasus lain, cuti hamil dan melahirkan di Indonesia, diberikan kepada perempuan hanya 3 bulan, biasanya 2 minggu sebelum melahirkan dan 2 bulan sekian minggu setelah melahirkan. Bisa dibayangkan kan, pas anak baru umur 2 bulan sekian hari sudah harus ditinggalkan sang ibu bekerja. Padahal, ASI Eksklusif diberikan hingga anak usia 6 bulan donk, meskipun ketika sang ibu masuk kerja bukan hal yang tidak mungkin bagi ibu-ibu strong ini untuk tetap dapat memberikan ASI.

Wacana penerapan cuti hamil dan melahirkan selama enam bulan sebenarnya telah dilontarkan sejak beberapa tahun lalu, namun selalu mental dan diwarnai berbagai tarik ulur kepentingan. Kemarin, salah satu Organisasi perempuan tertua di Indonesia yakni Wanita Syarikat Islam (WSI) mengusulkan adanya kebijakan penambahan masa cuti bagi perempuan melahirkan dari yang sebelumnya tiga bulan, menjadi enam bulan. Usulan tersebut disampaikan WSI kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise. Menurut WSI usulan penambahan masa cuti melahirkan merupakan bentuk dukungan nyata demi terwujudnya ketahanan keluarga.

Keluarga adalah sekolah utama yang kemudian membentuk karakter dan sifat seseorang, oleh sebab itu membangun ketahanan keluarga menjadi hal yang sangat vital dalam membentuk karakter bangsa. Dalam membentuk ketahanan keluarga, harus dibentuk sejak dalam pembentukan pondasinya. Pondasi keluarga dibentuk ketika pasangan suami istri menikah, kemudian memiliki keturunan, sedangkan karakter keturunan tersebut terbentuk sejak saat periode emasnya.

Namun, yang menjadi kendala dalam penambahan masa cuti hamil dan melahirkan ialah pertimbangan perusahaan yang memperkerjakan sebagian besar karyawannya adalah perempuan. Adanya cuti enam bulan bagi perempuan melahirkan, tentu akan merugikan perusahaan, apalagi jika perusahaan wajib membayar gaji karyawan yang sedang cuti selama enam bulan. 

Jika kebijakan cuti melahirkan ditambah, bukan hal tidak mungkin bagi perusahaan untuk mengurangi pegawai perempuan, atau ekstremnya  membuat kebijakan bahwa karyawan di suatu perusahaan tersebut dilarang hamil, dan bagi perusahaan multinasional bukan tidak mungkin bagi mereka untuk mencabut investasinya dari Indonesia. Hal tersebut yang menjadi pertimbangan bagi pemerintah, dan terus menuai tarik ulur kepentingan hingga saat ini.

Jika pun saat ini, kebijakan tersebut diterapkan, mungkin hanya dirasakan bagi perempuan yang bekerja di instansi negara, tidak bagi mereka yang bekerja sebagai buruh di perusahaan. Namun, bukan hal yang tidak mungkin, jika suatu saat Indonesia berhasil menerapkan kebijakan penambahan cuti melahirkan. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya sinergi yang kuat antara pemerintah, civil society dan swasta (pengusaha).