2 bulan lalu · 105 view · 3 menit baca · Ekonomi 34850_46751.jpg

CSR Bukan Kegiatan Amal

Pernahkah kita ditawarkan untuk mendonasikan kembalian uang ketika berbelanja di minimarket? Pernahkah kita berpikir donasi tersebut digunakan untuk apa? Apakah pemberian donasi tersebut dapat dikatakan CSR?

Pada tahun 2016, Majelis Komisioner KIP (Komisi Informasi Pusat) mengabulkan gugatan Mustolih. Mustolih Siradjh awalnya hanya mempertanyakan tentang laporan mengenai kemana dan kepada siapa dana sumbangan konsumen Alfamart disalurkan. 

Karena merasa tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, hal tersebut membuat Mustolih mengajukan gugatan ke KIP agar Alfamart terbuka mengenai informasi tersebut.

Majelis Komisi Informasi Pusat menjelaskan bahwa Alfamart juga telah menggabungkan penggunaan dana donasi dengan CSR perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan tersebut pada tahun 2015. 

Menurut majelis, seharusnya dalam laporan tahunan perusahaan bukan berisi tentang laporan donasi yang dikelola perusahaan, tetapi merupakan hasil dari keuntungan yang disisihkan oleh perusahaan yang berguna untuk kegiatan tanggung jawab sosial.

Lalu sebenarnya apa yang dimaksud tanggung jawab sosial?

Corporate Social Responsibility (CSR) atau bisa disebut "tanggung jawab sosial perusahaan" juga sering kali disalahartikan. Banyak sekali yang mengartikan tanggung jawab sosial sebagai kegiatan sosial amal saja. Tetapi pada dasarnya tanggung jawab sosial sangat berbeda dengan kegiatan sosial amal.


Ruang lingkup tanggung jawab sosial menurut ISO 26000 yang telah disepakati oleh 160 negara termasuk Indonesia menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial berupa tata kelola organisasi, HAM, praktik tenaga kerja, operasi bisnis yang adil, isu konsumen, lingkungan hidup, serta pelibatan dan pengembangan komunitas.

Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa suatu perseroan terbatas wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal ini kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Tapi apakah dengan adanya aturan tersebut sudah dapat dipastikan perusahaan menjalankan kewajibannya dengan baik?

Menurut Rachmat Witaoler selaku Menteri Lingkungan Hidup periode 2004-2009, menjelaskan bahwa kepedulian perseroan terbatas mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan hanya sekitar 50% saja yang menerapkan ketentuan tersebut. Lalu bagaimana sisanya?

CSR sering kali tidak direalisasikan suatu perusahaan dengan baik. Contohnya adalah beberapa perusahaan yang ada di Provinsi Jambi yang memenuhi tanggung jawab sosialnya hanya berupa pemberian atribut kebersihan, seperti tong sampah, pot bunga, pemberian mobil ambulans, dan lain sebagainya.

Pada dasarnya semua itu tidak memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup terutama dalam bidang ekonomi. Tetapi apakah semua perusahaan begitu?


PT Wirakarya Sakti atau lebih akrab dengan WKS hadir sebagai perusahaan yang bisa menjadi suatu perusahaan yang tidak hanya menjalankan tanggung jawab sosial sebagai suatu kewajiban yang harus dijalankan saja, tetapi dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

Salah satu bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan dari WKS adalah mengadakan pelatihan kepada masyarakat. Desa Purwodadi sebagai salah satu desa yang diberi pelatihan tentang bagaimana pengelolahan pupuk kompos serta bagaimana pemasaran dari pupuk kompos yang diolah tersebut. 

Dengan adanya pelatihan tersebut, maka masyakarat di desa Purwodadi bisa mengelola kotoran sapi yang dahulu tidak mempunyai nilai, tetapi sekarang diolah menjadi pupuk yang menghasilkan rupiah.

Bahkan, menurut Sasmito selaku Kepala Unit dan Kepala BUMDes dari pengelolahan kompos kotoran sapi, dapat mengurangi pengangguran di desa. Hal tersebut dibuktikan dengan diserapnya sebanyak 34 orang pekerja dalam proses pengelolahan pupuk dan 9 pekerja borongan untuk mengemas kompos untuk siap dikirim ke WKS.

WKS tidak hanya berperan sebagai suatu perusahaan yang membantu dalam hal pelatihan pengelolahan pupuk tersebut, tetapi juga ikut campur dalam pemasarannya. 

Berdasarkan keterangan Sasmito, WKS mengadakan MoU dengan BUMDes selama 5 tahun dalam hal pemasaran produk pupuk kompos. WKS bersedia membeli pupuk kompos yang sudah lulus uji laboratorium yang dihasilkan seharga Rp.1.135,-/kg. Pupuk yang tidak lulus uji laboratorium akan dijual kepada masyarakat seharga Rp.1000,-/kg, sehingga BUMDes tidak akan mengalami kerugian.


Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa WKS telah menjalankan CSR sesuai dengan aturan yang ada. Hal tersebut terbukti dengan meningkatnya perekonomian masyarakat, terkhusus masyarakat yang ada di sekitar perusahaan.

Hal tersebut dapat menjadi contoh perusahaan lain yang selama ini belum menjalankan tanggung jawab sosial dengan baik. WKS dapat menjadi salah satu perusahaan panutan yang menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan baik dan bermanfaat untuk jangka waktu yang lama.

Dalam hal ini, pemerintah juga mempunyai peran dalam pengawasan perusahaan-perusahaan tentang penerapan dari peraturan tersebut. Dan sebagai masyarakat, sebaiknya kita paham dan turut serta ikut dalam penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Tidak hanya tahu, tapi jadilah pelaku.

Artikel Terkait