Kasus Covid-19 di Indonesia masih terus bertambah. Lonjakan makin meningkat tatkala kerumunan massa memadati pusat-pusat perbelanjaan menjelang lebaran.

Meski belum dijelaskan secara ilmiah, diasumsikan bahwa peningkatan pertumbuhan kasus Covid-19 terjadi karena kerumunan massa tersebut menjadi episentrum penularan. Alhasil, kini jumlahnya hampir mencapai 24.000.

Adapun dari jumlah tersebut, hampir mencapai 6.100 dinyatakan sembuh, yang mana hal ini menunjukkan tren peningkatan. Namun demikian, jumlah kematian yang hampir mencapai 1.500 juga bukan sebatas angin lalu. Itu karena nyatanya hal tersebut bukan sebatas angka-angka, namun syarat tanggung jawab kemanusiaan.

Pada sisi yang lain, terus-menerus menghitung jumlah tersebut juga sudah tidak dianggap strategis. Hal ini karena angka-angka tersebut tidak mampu menjadi parameter seberapa banyak masyarakat yang tiba-tiba jatuh miskin atau makin miskin karena berbulan-bulan bertahan di tengah-tengah penularan.

Pada kondisi tersebut, masyarakat juga harus dibebani menaati peraturan yang ketat, misalnya, warung-warung, lapak-lapak, gerobak-gerobak, sumber mata pencahariannya sering kali didatangi pihak keamanan negara.

Pada sisi lain, seolah-oleh ingin dianggap tegas, namun nyatanya peraturan yang dibuat pemerintah hingga saat ini justru dianggap mencla-mencle. Hal tersebut dikatakan demikian karena sering kali peraturan berubah dan tumpang tindih secara hierarki; pusat dan daerah.

Hal ini sekaligus menandakan paradoks desentralisasi, yang mana seharusnya pemerintah daerah (pemda) dapat dengan leluasa melalui hak otonominya mengelola kasus Covid-19, namun sering kali dicampuri urusan pemerintah pusat. Alih-alih ingin menyelamatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi justru menambah beban dalam menyelesaikan masalah.

Pada akhirnya, pemda seolah-olah kebingungan mencari alternatif terbaik. Desentralisasi yang seharusnya melahirkan local knowledge, dalam arti pemda kompetitif dalam penyelenggaraan politik-pemerintahan yang ideal menurut otentifikasi kedaerahannya, tetapi justru lebih terlihat sebatas melanjutkan wewenang.

Artinya, ketika pemerintah pusat melakukan kebijakan A, maka pemda juga ikut melakukan kebijakan A. Apabila pemerintah pusat melakukan kebijakan bagi-bagi sembako atau bantuan sosial lainnya, maka pemda juga ikut melakukan bagi-bagi sembako atau bantuan sosial lainnya.

Padahal, upaya ini bisa bermakna politik jika daerah tersebut akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Patronase-Klientelisme dan Kepetahanaan

Politik elektoral di Indonesia, seperti pilkada, selalu identik dengan coraknya yang transaksional. Hal ini, misalnya, seperti yang dijelaskan oleh Richard Robison dan Vedi R. Hadiz, terjadi karena desentralisasi mewarisi elite ekonomi-politik predatoris Orde Baru.

Artinya, desentralisasi tidak hanya dimaknai sebagai penyerahan hak, tapi juga dimaknai sebagai perpindahan lokus ekonomi-politik pada tingkat lokal. Hal ini dilakukan sebagai upaya redistribusi dan reorganisasi terus-menerus elite ekonomi-politik predatoris.

Sifatnya yang transaksional mengakibatkan kecenderungan pada kompetisi yang terpusat pada kandidat. Dalam terminologi yang dipakai Burhanudin Muhtadi, misalnya disebut sebagai candidate centered politics.

Kompetisi yang melulu antarkandidat ini yang mengakibatkan biaya politik mahal, sehingga pertarungan antarkandidat bukan dalam konteks pertarungan visi dan misi, misalnya, kapasitas kepemimpinan, melainkan materiel. Hal ini menunjukkan tren siapa yang memiliki aksesibilitas terhadap sumber daya materiel cenderung lebih besar kemungkinannya untuk menang.

Kecenderungan terhadap sumber daya materiel menjadi momok tersendiri bagi para kandidat. Pasalnya, kebanyakan kandidat tidak memiliki kekayaan pribadi yang fantastis. Pada titik ini, kandidat berusaha mencari sumber pendanaan.

Hal yang paling sering terjadi adalah kandidat menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan elite ekonomi-politik predatoris dan atau bagi kandidat petahana, maka mereka cenderung memanfaatkan posisinya (abuse of power) untuk mengelola program-program milik pemda sebagai hasil kinerja pribadi (personalisasi).

Praktik tersebut sering kali dimaknai sebagai praktik patronase-klientelisme.

Term patronase-klientelisme dalam tulisan ini merujuk pada konsepsi Edward Aspinall dan Mada Sukmajati. Hal ini karena jika limitasi penggunaan term tersebut tidak dilakukan akan berakibat pada perdebatan yang tidak berkesudahan. Hal tersebut justru menghilangkan esensi dari tulisan ini.

Menurut Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, patronase disebut sebagai proses pertukaran keuntungan demi keuntungan politik. Dalam hal ini, perturakan keuntungan tersebut dapat berupa; 1) pembelian suara (vote buying); 2) pemberian-pemberian pribadi (individual gifts); 3) pelayanan dan aktivitas (services and activities); 4) barang-barang kelompok (club goods); 5) proyek-proyek gentong babi (pork barrel projects).

Sementara itu, klientelisme merujuk pada jaringan yang menghubungkan hubungan mutual antara kandidat dan pemilih, guna mengamankan prosesnya yang tepat sasaran. Hal ini untuk mengantisipasi pemilih yang tidak memilih kandidat pada hari pemilihan. Oleh karena itu, jaringan ini sangat bergantung pada keberadaan broker, yang biasanya secara sosiologis memiliki kedekatan dengan pemilih.

Secara empirik dan konseptual, praktik patronase-klientelisme efektif untuk menyasar masyarakat miskin, misalnya conditional cash transfer Bolsa Famillia di Brazil dan bantuan-bantuan sosial (bansos) yang secara umum menguntungkan pemerintahan di Amerika Latin yang ingin kembali berkuasa.

Dalam bentuknya di Indonesia, kebijakan ini serupa dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT), pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal ini karena masyarakat miskin enggan untuk memikirkan ide-ide programatik jangka panjang karena keterdesakan dalam upaya bertahan hidup dari hari ke hari. Oleh karena itu, logis jika praktik patronase-klientelisme muncul di tengah-tengah pandemi Covid-19.

Kasus narsisme politik Bupati Klaten, Sri Mulyani dan Bupati Ogan Ilir, H.M. Ilyas Panji Alam yang memasang stiker dan atau menyablon bergambar wajah mereka pada paket sembako, yang menunjukkan upaya personalisasi kebijakan.

Gaduh data penduduk yang menerima bantuan sosial di DKI Jakarta, yang cenderung menyasar basis pemilih Anies Baswedan, meskipun dalam waktu dekat Anies Baswedan belum akan bertarung kembali dalam pilkada, namun setidaknya upaya tersebut mampu mengamankan elektabilitasnya yang penting dalam penilaian kinerja.

Hingga, kasus bantuan presiden yang sempat terlambat pendistribusiannya karena menunggu penyelesaian pembuatan tas pembungkus bertuliskan "BANTUAN PRESIDEN RI BERSAMA MELAWAN COVID-19" yang senada dengan konteks pemberian bantuan di DKI Jakarta.

Menyebarkan Rasa Kemanusiaan?

Merujuk pada perspektif HAM (hak asasi manusia), tidak ada yang namanya bantuan sosial yang syarat akan tendensi politik, misalnya, "bantuan bupati," "bantuan gubernur," "bantuan presiden." Dalam hal ini, HAM melihat bahwa hal tersebut merupakan kewajiban (tanggung jawab) negara dalam memberikan hak kepada warganya.

Dalam arti lain, negara memberikan perlindungan kepada warga negaranya yang terdampak Covid-19 dengan melindungi kebutuhan ekonominya. Dalam hal ini, praktiknya bisa meniru kebijakan jaring pengaman sosial yang identik dengan kebijakan negara kesejahteraan (welfare state).

Namun kenyataannya memberikan pemahaman seperti itu kepada para kepala pemerintahan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Hal ini karena mereka dilahirkan dari sistem politik yang secara historis dan status quo bersifat transaksional. Terlebih mengingat penyelenggaraan pilkada yang tinggal menghitung bulan.

Meskipun sebenarnya mayoritas rezim pemerintahan yang berkuasa di Indonesia (pusat hingga daerah) adalah rezim yang merepresentasikan politik masyarakat bawah (marhaenisme), yang identik dengan negara kesejahteraan, tetapi praktiknya justru sering ditemui paradoks.

Mengingat kegagalan Eropa mempertahankan gerakan politik transformatif-progresif (Kiri) yang terus bergerak ke tengah, maka senada dengan hal tersebut pada akhirnya tidak ada lagi gerakan politik yang mengakomodasi politik masyarakat bawah. Pada akhirnya, yang terjadi pada negeri ini adalah perilaku negara yang melulu pamrih yang tidak mewatakan "keadilan sosial berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab".

Jadi, sekarang siapa yang paling pancasilais, jika Pancasila menginginkan bangsanya "memanusiakan manusia?"

Referensi

  • Aspinall, Edward & Ward Berenschot. 2015. POLITK UANG DI INDONESIA Patronase dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014. Yogyakarta: Penerbit PolGov.
  • Aspinall, Edward & Ward Berenschot. 2019. DEMOCRACY FOR SALE PEMILU, KLIENTELISME, DAN NEGARA DI INDONESIA. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
  • Hadiz, Richard Robison dan Vedi R. 2014. “Ekonomi Politik Oligarki dan Pengorganisasian Kembali Kekuasaan Di Indonesia.” Prisma.
  • Hall, A. 2008. “Brazil’s Bolsa Fam’ilia: A Double-Edge Sword,? Development and Change.” Journal of Latin America.
  • Okthariza, Noory. 2019. “Petahana, Patronase, Dan Politik Uang Di Jawa.” CSIS Election Series No. 3.
  • Muhtadi, Burhanuddin. 2013. “Politik Uang Dan Dinamika Elektoral di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara Party-Id Dan Patron-Klien.” Jurnal Penelitian Politik 10 (1).
  • Sumarto, Mulyadi. 2014. PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KLIENTELISME Makna Politik Bantuan Tunai Dalam Pemilihan Umum. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.