Walau perbatasan antar-negara terpaksa ditutup, namun kerja sama Asean harus terus berlanjut di tengah pandemi virus Corona atau Covid-19. 

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus ASEAN (Special ASEAN Summit) dan KTT Khusus ASEAN Plus Three (Special ASEAN Plus Three Summit) terkait COVID-19 telah dilakukan pada Selasa (14/4/2020) melalui video conference. Sebagai satu-satunya organisasi regional di kawasan Asia Tenggara, pertemuan ASEAN memiliki urgensi strategis terkait dengan kemampuan institusi regional ini untuk menghadapi persoalan regional, seperti wabah Covid-19 ini.

Pada KTT itu, Presiden Joko Widodo mengusulkan sejumlah langkah strategis untuk merespons dampak virus Corona di kawasan Asia Tenggara. Langkah-langkah tersebut mulai dari pelacakan hingga penyediaan anggaran untuk membantu negara-negara ASEAN yang terdampak virus Corona. 

Isu ini sangat relevan mengingat berbagai negara mengeluarkan berbagai kebijakan sepihak, seperti mengurangi interaksi fisik penduduknya dengan penduduk negara lain.

Negara-negara anggota ASEAN secara sepihak (unilateral) menghentikan penerbangan dan menerapkan persyaraatan lebih ketat bagi orang asing yang keluar-masuk dari/ke negara-negara, tanpa ada koordinasi di tingkat ASEAN. Bahkan Malaysia sudah menerapkan kebijakan lockdown nasional, Filipina telah me-lockdown ibu kota Manila, dan Indonesia menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayahnya. 

Pertemuan regional dan multilateral ASEAN pun harus dibatalkan (KTT ASEAN dan AS) atau ditunda (misalnya, KTT ASEAN yang ditunda dari April menjadi Juni 2020). Akibat lebih lanjut adalah perubahan mekanisme pertemuan regional di antara ke-10 negara anggota ASEAN.

Solidaritas Kawasan

Peningkatan laju persebaran dan potensi gelombang kedua wabah Covid-19 ini menjelaskan urgensi kerja sama ASEAN. Kerja sama regional dalam penangangan wabah Covid-19 perlu dilakukan untuk menegaskan sentralitas ASEAN di kawasan ini. 

Sejak wabah ini muncul di Wuhan (Tiongkok) pada Desember 2019 hingga April 2020 ini, ASEAN ternyata belum mengambil kebijakan regional yang mampu menjembatani berbagai kebijakan nasional selama ini. Oleh karena itu, KTT ini menjadi sangat relevan untuk mengetahui kebutuhan negara-negara anggota mengenai peran regional yang perlu dijalankan ASEAN.

Pada KTT ini, Indonesia melalui Presiden Jokowi mengusulkan beberapa protokol regional. Pertama, protokol Joint Contact Tracing and Outbreak Investigation. Protokol ini akan mengatur mulai dari pelacakan mereka yang terindikasi tertular virus Corona hingga investigasi penyebab terjadinya wabah di suatu lokasi. 

Kedua, Jokowi meminta koordinasi regional untuk mencegah hambatan dalam lalu lintas barang, terutama lalu lintas barang yang berupa makanan, peralatan medis, dan obat-obatan.

Usulan ketiga, Jokowi mendorong negara-negara ASEAN memberikan perlindungan bagi warga negara tetangga yang bekerja di negara lain, seperti perlindungan terhadap buruh migran. Keempat, penyediaan anggaran dalam bentuk ASEAN COVID-19 Response Fund sebagai langkah darurat untuk menyediakan perlengkapan medis bagi negara-negara ASEAN yang memerlukan bantuan.

Usulan Presiden Jokowi itu sebenarnya menegaskan pertemuan khuusu para Menteri Luar Negeri ASEAN di Vientienne (Laos) pada 20 Februari 2020 lalu. Disebut khusus karena membahas agenda khusus mengenai wabah Covid-19 yang menyebar secara cepat di kawasan ini, sehingga diperlukan upaya bersama dan koordinatif di tingkat regional. 

Sifat khusus lainnya adalah kehadiran Menteri Luar Negeri Tiongkok. Ada kesadaran bahwa ASEAN dan Tiongkok perlu duduk bersama dan saling berbagai pelajaran penting dari pengalaman Tiongkok dalam melawan virus Corona.

Pertemuan ASEAN-Tiongkok ini menjadi forum multilateral besar pertama sejak merebaknya Covid-19 di awal Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok. 

Bagi Tiongkok, pertemuan tersebut merupakan upaya diplomasi untuk melawan kritik berbagai negara bahwa China telah menyembunyikan informasi dan bereaksi terlalu lambat terhadap keadaan darurat kesehatan akibat Covid-19. Pertemuan tersebut memberikan kesempatan untuk membuat kerangka kerjasama untuk menangkal persebaran lanjut virus itu.

Tantangan

Kecenderungan berbagai negara untuk menangani Covid-19 secara nasional merupakan salah satu tantangan nyata bagi peran ASEAN dalam melawan wabah ini. 

Sejak awal persebarannya di tingkat nasional, negara-negara ASEAN tampaknya lebih fokus pada penanganan Covid-19 di tingkat nasional masing-masing. Pesatnya laju persebaran mengakibatkan prioritas nasional menjadi lebih tinggi ketimbang upaya-upaya bersama secara regional.

Apalagi ketika Covid-19 tidak lagi memungkinkan ada pertemuan langsung secara tatap muka, seperti biasanya. Kecenderungan ini secara tidak langsung berakibat pada kurangnya peran ASEAN dalam menggalang aksi bersama (orchestrated action) secara regional dalam penanggulangan wabah virus Corona ini. 

Pertemuan para menteri luar negeri ASEAN pada 20 Februari 2020 lalu tampaknya menjadi pertemuan langsung untuk terakhir kalinya dan selanjutnya diselenggarakan secara virtual.

Peran ASEAN sangat strategis dalam penanggulangan Covid-19 ini, khususnya dalam membentuk aturan main bersama atau regional regime. Secara konseptual, regime merupakan seperangkat aturan main, ketentuan, atau peraturan yang dibuat oleh aktor-aktor negara dan/atau non-negara mengenai sebuah isu secara khusus. 

Regime ini bisa bersifat tidak memaksa (voluntary) atau memaksa sesuai kebutuhan aktor-aktor yang membuatnya. Regime biasanya dibuat sebagai panduan bersama di antara aktor-aktor pembuatnya. Regime juga bisa dimodifikasi oleh setiap anggotanya sesuai kebutuhan dan sumber daya yang tersedia di negara masing-masing.

Diplomasi ASEAN di bidang kesehatan ini menunjukkan bahwa kebutuhan negara-negara anggota ASEAN untuk merumuskan regional regime. Salah satunya adalah regime yang mengatur prosedur mengenai proses kepulangan penduduk ke negara asalnya. 

Protokol regional ini harus mematuhi prosedur kesehatan untuk memutus rantai penularan dan mencegah kasus impor (Covid-19 imported cases). Tujuan utamanya adalah menjamin kelancaran penanganan Covid-19 melalui kebijakan keamanan kesehatan secara regional dalam proses evakuasi atau lalu-lintas orang antarnegara dan kelancaran rantai pasok barang kebutuhan medis.

Dalam konteks ini, tantangan selanjutnya adalah pada pelaksanaan di negara-negara anggota ASEAN. Ini terkait dengan kesiapan dan ketersediaan sumber daya di tingkat nasional masing-masing. Negara-negara anggota ASEAN memiliki tingkat perbedaan yang tinggi dalam hal kapabilitas menjalankan regional regime sebagai hasil kesepakatan sebuah KTT.

Wabah Covid-19 memang telah menjadi ancaman keamanan global ketika korban makin banyak dan penyebarannya melampaui negara atau benua yang menjadi episentrum awalnya. 

Bagi ASEAN, perubahan karakteristik itu menuntut ke-10 negara anggotanya bersinergi, berkoordinasi, dan memberikan respon tanggap darurat yang memadai secara regional. 

Pada akhirnya, urgensi dan relevansi ASEAN dalam penanggulangan Covid-19 tergantung pada kapabilitas ke-10 negara anggotanya dalam membuat dan menjalankan protokol regional (regional regime) yang dimilikinya.