Dunia mengenal dua sistem pemilu, yaitu popular vote dan electoral college atau electoral vote. Popular vote merupakan pemilu secara langsung yang dilakukan oleh rakyat untuk memilih jabatan politis berdasarkan pada suara nasional terbanyak. Sedangkan electoral college merupakan pemilu tidak langsung, rakyat memilih sebuah badan perwakilan atau lembaga pemilih untuk memilih jabatan politis seperti Presiden, Gubernur, Bupati atau Walikota.

Amerika Serikat, negara superpower dan kiblat demokrasi dunia, menggunakan sistem electoral college. Seorang calon Presiden Amerika Serikat yang mendapatkan suara terbanyak dari masyarakat belum tentu memenangkan pemilu Presiden. Penyebabnya adalah Presiden AS tidak dipilih secara langsung oleh masyarakat, melainkan oleh lembaga yang dikenal dengan istilah electoral college atau lembaga pemilih.

Sistem Pemilu Indonesia

Lantas sistem apa yang dipakai oleh Indonesia?

Pada masa Presiden Sukarno, Indonesia belum menggunakan sistem pemilu langsung. Pemilu 1955 hanya untuk memilih anggota DPR dan Konstituante. Tidak adanya pemilihan Presiden pada pemilu 1955 karena sistem pemerintahan Indonesia bersifat parlementer.

Sedangkan di masa Presiden Suharto (Orde Baru), Indonesia masih belum melakukan pemilu langsung untuk memilih Presiden, Gubernur, dan Bupati atau Walikota. Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Gubernur dan Bupati atau Walikota dipilih oleh DPRD.

Setelah jatuhnya rezim Orde Baru, Indonesia memasuki masa Reformasi. Tuntutan besar Reformasi adalah membuat Indonesia menjadi negara yang demokratis, bukan negara otoriter seperti masa sebelumnya. Hasil dari tuntutan Reformasi adalah pemilu Presiden dan Kepala Daerah secara langsung, rakyat berhak memilih tanpa diwakilkan oleh badan perwakilan atau lembaga pemilih.

Amandemen ke IV UUD 1945 tahun 2002 melegitimasi pemilu Presiden secara langsung serta membatasi jabatan Presiden maksimal 2 periode atau 10 tahun. UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga membuat Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat dan tidak lagi dipilih oleh DPRD.

Sudah 4 kali pemilu Presiden dilakukan di Indonesia, yakni pada tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019. Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden pertama Indonesia yang terpilih secara langsung oleh rakyat pada pemilu 2004 dan 2009, sedangkan Joko Widodo terpilih pada pemilu 2014 dan 2019. 

Dalam sistem pemilu Presiden Indonesia, calon Presiden bisa terpilih jika mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu atau mendapatkan suara terbanyak.

Kritik terhadap Pemilu Langsung

Pemilu Presiden dan Kepala Daerah secara langsung bukan tanpa mendapat kritik sama sekali. Bahkan, muncul wacana Presiden dan Wakil Presiden kembali dipilih oleh MPR. Wacana itu muncul selepas pertemuan antara ketua MPR RI Bambang Soesatyo dengan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj (27/11/2019).

“Kami mendapatkan masukan dari PBNU berdasarkan hasil munas PBNU tahun 2012 di Cirebon. Intinya adalah PBNU merasa pemilihan Presiden dan Wapres lebih bermanfaat, lebih tinggi kemaslahatannya lebih baik dikembalikan ke MPR ketimbang (dipilih rakyat) langsung,” kata Bamsoet dilansir CNN Indonesia, (28/11/2019).

Kiai Said mengatakan ide Presiden dan Wapres kembali dipilih oleh MPR RI itu berawal dari para kiai senior NU dalam munas alim ulama. Para kiai senior NU menilai pemilihan Presiden secara langsung menimbulkan ongkos politik dan ongkos sosial yang tinggi.

PBNU juga mengusulkan untuk menghidupkan kembali utusan golongan di MPR ke depannya. Diketahui, utusan golongan pernah mengisi kursi di MPR sebelum amandemen UUD 1945. Utusan golongan merupakan anggota MPR yang berasal dari berbagai profesi, dihidupkannya kembali utusan golongan untuk mengakomodasi aspirasi dari kelompok minoritas yang ada di Indonesia.

Menggabungkan Popular Vote dan Electoral College

Pengamat Geopolitik Global, Mardigu Wowiek dalam Youtubenya mengatakan Pemilu secara langsung bertentangan dengan sila ke 4 Pancasila. Tidak ada musyawarah mufakat dalam pemilu pusat dan daerah. Pemilu secara langsung (popular vote) telah menghilangkan budaya nusantara bermusyawarah mufakat dan menjadikannya politik transaksional.

Mardigu Wowiek mengusulkan amandemen UUD 1945 yang menghasilkan kombinasi popular vote dan electoral college atau electoral vote. Kombinasi tersebut membuat pemilu presiden menjadi 80% suara dari popular vote. Sedangkan 20% suara dari electoral vote yang berasal dari 10% suara DPR, 5% MPR, dan 5% dari DPA yang akan dihidupkan kembali oleh amandemen UUD 1945.

Kombinasi popular vote dan electoral vote dicontohkan oleh Mardigu dalam simulasi pemilu 2024. Dalam pemilu tersebut ada 3 calon presiden, yaitu Prabowo-Puan mendapat popular vote 35%, Anies-Ridwan Kamil 35%, Mardigu-Said Agil 30%. Ketiga calon tersebut harus mendapatkan electoral vote dari DPR, MPR, dan DPA untuk bisa terpilih menjadi Presiden.

Pemilu Kepala Daerah juga menggunakan kombinasi popular vote dan electoral vote. 80% berasal dari popular vote, sisanya 10% suara DPRD dan 10% Presiden. Ditingkat kabupaten/kota juga 80% popular vote, sisanya 10% suara DPRD, 5% Gubernur, 5% Presiden.

Kepala Daerah akan sinergi dengan Pemerintah Pusat, arah negara dan pemerintahan satu arah. Indonesia akan menjadi negara pemenang dan berdaulat atau rakyat mau memilih “rakyat diminta suaranya 5 tahun sekali, lalu selama 5 tahun rakyat diminta tidak bersuara” kata Mardigu Wowiek.

Gagasan untuk menggunakan sistem gabungan popular vote dan electoral vote akan menjadi kombinasi yang sempurna jika Partai politik dibiayai oleh negara. Pembiayaan parpol oleh negara akan memutus rantai korupsi dan politik kepentingan dengan Oligarki.

Pemerintah Indonesia akan bebas KKN, elite pemerintah akan bekerja untuk kepentingan rakyat, dan pelan-pelan Indonesia akan menjadi negara maju tanpa pencitraan semata.