5 bulan lalu · 224 view · 7 menit baca · Politik 25140_22292.jpg

Coat Tails Effect Jokowi

2019 adalah tahun yang istimewa bagi Indonesia karena pada tahun tersebut bangsa ini akan melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) dimana akan diadakan 2 pemilihan sekaligus yakni Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 17 April nantinya.

 Berbeda pada pemilu 2014 sebelumnya, dimana waktu pelaksanaan Pilpres berjarak 3 bulan setelah Pileg di 9 April dan Pilpres di  9 Juli. Tentu hajatan besar ini merupakan anugrah yang besar dari Allah Tuhan yang Maha Esa yang sampai detik ini Indonesia masih tegak berdiri dengan sistem pemerintahan demokrasi yang wajib kita pertahankan yang telah dititipkan oleh para The Founding Fathers di waktu lampau.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi menghormati hak-hak asasi manusia dalam memberikan aspirasinya politiknya dengan memilih para wakil-wakilnya di legislatif maupun kepala negara yang diharapkan dapat merealisasikan harapan dan cita-cita konstituen dan bangsa pada umumnya melalui pemilu.

Pemilu 2019 khususnya Pilpres telah dilaksanakan beberapa tahapan yang telah berjalan tepatnya mulai Oktober 2017 yang lalu hingga 17 April nanti dan sudah banyak terlihat manuver-manuver yang gencar dilakukan khususnya partai-partai politik dan para kandidat capres yang mewarnai isi media massa belakangan ini.

Memang terkadang konten berita media massa membuat panas kepala dan dada namun terkadang sesekali menggelitik melihat tingkah laku dan statemen-statemen elit politik demi menaikkan elektabilitasnya di mata masyarakat. Hal ini wajar selama statemen tersebut tidak dikatagorikan pidana seperti fitnah, hoaks dan sejenisnya maka panggung media massa jelas masih terbuka lebar untuk mereka

Partai Politik yang lolos sebagai peserta di pemilu 2019 berjumlah 20 partai dengan komposisi 16 partai nasional dan 4 partai lokal (aceh), sementara kandidat pasangan capres yang telah disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berjumlah 2 pasangan yaitu pasangan nomor urut 1 Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin sedangkan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

Penetapan pasangan capres tersebut tentu membuat dinamika politik terakhir semakin hot dan mendebarkan, pastinya iya ,karena penetapan kedua paslon capres tersebut seakan akan membelah kekuatan politik nasional menjadi dua bagian dan juga menggambarkan realita ideologi partai politik yang mengusung salah satu paslon.

Hal tersebut tentu jadi menarik dimana masing masing paslon capres mempunyai komposisi parpol yang berbeda, di pihak Jokowi misalnya, dengan komposisi 9 parpol yakni PDIP, PPP, PKB, Golkar, Nasdem, PSI, Perindo, PKPI, dan Hanura sedangkan pihak prabowo didukung 4 parpol yakni Gerindra, Demokrat, Pan dan PKS.


Dukungan 9 Parpol untuk Jokowi tidak lepas dari fenomena personal Jokowi yang muncul dan “memboming” di pentas politik saat ini. Dengan image yang dilekatkan pada Jokowi sebagai tokoh yang berjiwa sederhana, merakyat, jujur yang identik dengan sebutan “Wong Ndeso”.

Kharisma yang terbangun pada diri jokowi itu membuat media massa berlomba-lomba  untuk memblow up berita Jokowi serta ditunjang dengan faktor situasi saat ini dimana bangsa Indonesia mengalami krisis ketokohan atau figur untuk dijadikan sebagai model ideal sebagai pemimpin bangsa yang dikagumi oleh rakyat banyak.

Banyak padangan bahkan tuduhan dari beberapa kalangan yang mengatakan bahwa meningkatnya elektibilitas dan popularitas Jokowi tidak lepas dari peran mafia media asing dibelakangnya yang secara sistematis menggunakan instrumen media sebagai anak tangga Jokowi untuk naik ke pentas kekuasaan, pendangan tersebut tentu kurang tepat dan tidak mendasar karena justru medialah yang secara naluri terpanggil untuk mengangkat ketokohan Jokowi yang fenomenal di tengah masyarakat luas.

Bila dibandingkan dengan tokoh politik lainnya yang juga merupakan pemilik media contohnya Surya Paloh, Abu Rizal Bakri (ARB) dan Hary Tanoe Sudibyo,  walaupun iklan politik mereka ditayangkan bertubi-tubi setiap jam di televisi namun hal itu tetap tidak mengungguli popularitas Jokowi, singkatnya karismatik Jokowi lah yang membuat magnet tersendiri bagi media, dampak tersebut dirasakan oleh PDIP dengan meningkatnya perolehan suara di pemilu 2014 sebesar 23.681.471 atau 18,95% dan berhak atas 109 kursi di senayan.

Melihat realitas ini,  mungkin sebagai alasan banyak parpol bergabung dengan PDIP mengusung Jokowi sebagai capres tentunya dengan tujuan dan motivasi politik masing masing. 

Secara nalar, dampak dari elektabilitas Jokowi pada perolehan suara partai pengusung kemungkinan ada walaupun belum bisa diukur dalam hitungan matematik,  fenomena ini bisa disebut "efek ekor jas" (coat-tail effect). Efek ekor jas dapat dimaknai sebagai pengaruh figur capres ataupun cawapres dalam meningkatkan suara partai di pemilu bagi partai pengusung


Penggambaran makna “Coat-Tail Effect”  adalah orang-orang yang sudah sangat  terpesona dengan sosok atau citra seseorang figur dan ketika dia mengibaskan “ekor” jasnya, luluh lah hati rakyat atau orang-orang di sekitarnya.

Figur Jokowi dimamfaatkan oleh para partai pengusung menjadi sebuah strategi parpol untuk menaikkan perolehan suara di pemilu 2019, minimal suara parpol tidak mengalami penurunan dibandingkan dengan periode pemilu sebelumnya. Maka tidak heran lagi banyak bermunculan baliho - baliho atau spanduk - spanduk besar yang menunjukkan para ketua dan pengurus partai bersandingan dengan Jokowi.

Tidak hanya sebatas itu, sejumlah parpol juga berusaha lebih jauh melakukan pendekatan yang “intim” dengan cara memamfaatkan iklan di berbagai media massa yang secara penggambarannya ingin menunjukkan seolah – olah ada hubungan yang erat dan identik dengan figur Jokowi.

Sejumlah kalangan menilai efek figur di pemilu 2019 sangat berhubungan hal ini dikarenakan waktu pelaksanaan pilpres dan pileg serentak atau linear sehingga kemungkinan masyarakat memilih Presiden sesuai dengan partai calon Presiden itu atau partai pengusungnya. Namun ada juga yang mengatakan sebaliknya bahwa PDIP dan Gerindra sebagai partai-partai pengusung capres akan mendapatkan insentif electoral yang  signifikan dibandingkan para partai pengusung.

Hal ini tidak berlebihan, dikarenakan calon wakil Presiden di masing-masing pasangan pun tidak berasal dari partai pengusung. Tentu ini agak sedikit menggelitik mengapa parpol pengusung tidak berhasil menghantarkan kader terbaiknya untuk duduk sebagai calon wakil Presiden padahal mereka sudah memberikan dukungan politik. Ini aneh tp nyata yang pasti begitulah catur politik sangat dinamis keadaannya tidak ada teman dan musuh yang abadi segala kemungkinan dapat terjadi dan sulit diprediksi yang isinya hanya  spekulasi dan asas pragmatis.

Kembali mempertegas, bahwa walaupun dengan sistem multipartai tidak ada jaminan yang jelas bahwa partai pengusung capres akan mendapatkan insentif elektoral namun ada sedikit kemungkinan terbuka untuk itu tergantung bagaimana asosiasi para partai pengusung dengan capres atau cawapres di mata masyarakat seperti pengambaran tentang baliho-spanduk (tulisan di atas).

Yang jelas skenario terakhir adalah kemungkinan akan terjadi penurunan suara terhadap partai pengusung di masing-masing kubu capres,  hal ini pasti sudah disadari oleh mereka karena, parpol tidak berhasil mencetak kader yang kompeten dan memiliki pupolaritas dan jiwa pemimpin di mata masyarakat, sehingga mereka tidak mempunya nilai tawar politik yang tinggi di meja catur politik akibatnya gerak mereka  seperti air mengalir yang mudah diarahkan dan sambil sesekali melirik kanan kiri bila mana ada kesempatan untuk berspekulasi.

Sebagai contoh salah satu partai pengusung  capres nomor urut 2 PAN yang optismis dapat kecipratan efek ekor jas, PAN sendiri mengakui bahwa Gerindra jelas akan mendapatkan insentif elektoral dari figur Prabowo, oleh karena itu PAN mencoba mengasosisikan figur Sandiaga Uno dengan plat form PAN yang dekat dengan kaum milenial, usahawan muda dan kaum emak-emak. Hal ini diyakini dapat sendirinya menaikkan eksistensi PAN di mata masyarakat mengantisipasi persaingan intern antar partai pengusung Prabowo  dan untuk membuka basis-basis konstituen yang baru,

  Lain halnya dengan Partai demokrat,menurut Demokrat partainya tak bergantung kepada efek ekor jas dari pasangan calon Presiden-wakil Presiden yang diusung, karena mereka merasa memiliki strategi sendiri untuk pemenangan pemilihan legislatif 2019.  


Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) untuk Pemilu 2019 mengungkapkan bahwa Coat-tails effect akan membuat para parpol terlalu berharap sedangkan “Hope is not strategy", pihaknya juga membantah tudingan bahwa Demokrat tidak fokus memenangkan paslon capres, malah sebaliknya AHY masuk dalam juru kampanye nasional prabowo – Sandi.  

Demokrat secara sadar dan realistis menyadari bahwa coat-tails effect hanya menguntungkan dan dinikmati  partai asal capres,  bisa dilihat dari berbagai hasil survey yang berseliweran belakangan yang mengungkapkan itu, kendati demikian, Demokrat sepenuhnya memahami kondisi tersebut sebagai realitas saat ini terkini,  untuk itu pihaknya berusaha keras agar menarik simpati masyarakat seperti halnya di pemilu 2009 lalu yang menghantarkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Presiden Indonesia ke – 6.

Peristiwa efek ekor jas juga pernah terjadi di pemilu luar negeri contohnya Amerika Serikat pada 1 dasawarsa yang lalu, Barrack Obama dengan Partai Demokratnya memenangi Pemilu  2008 ditingkat DPR dan Senat. Hal ini akibat tingginya popularitas Obama yang mengalahkan kandidatnya John McCain di pemilu Presiden. Partai Remasyarakat yang mengusung McCain kalah telak akibat rendahnya popularitas dan penerimaan masyarakat Amerika terhadap Goerge W Bush yang diusung pada pemilu sebelumnya.

Ada pandangan yang skeptis akan kehadiran coat-tails efek di pemilu 2019, alasannya karena sistem pemilu kita mereduksi kecendrungan efek coat-tails itu sendiri. Seperti yang disampaikan Ferry Daud Liando,  Kordinator Program Tata kelola Pemilu Universitas Sam Ratulangi Manado. Menurut Ferry pemilu legislatif di Indonesia menerapkan sistem proposional daftar terbuka berdasarkan perolehan suara kandidat. persaingan berlangsung tidak hanya antar kandidat beda partai namun juga antar kandidat dalam satu partai.

Untuk mengingatkan, bahwa pelaksanaan pemilu serentak pileg pilpres 2019 belum ada data empiris yang dapat mengukur secara konverhensif dan jelas efek ekor jas, pengaruhnya terhadap elektoral kandidat legislatif belum bisa diukur. Namun jika boleh berandai-andai, seumpama calon Presiden lebih dari 2 atau banyak, tentu ini mempengaruhi peta politik parpol dan cipratan efek  coat-tail akan lebih terasa dan jelas bagi para parpol pengusung, khusus buat parpol yang mengusung kadernya untuk jadi kandidat capres, jika pun nantinya kalah pilpres, parpol tersebut diyakini tetap merasakan insentif electoral coat-tail effect.

Pemilu 2019 ke depan diharapkan berjalan dengan sukses dan aman karena sebagai tolak ukur maju mundurnya demokrasi negara ini. Pemilu ibaratnya pesta besar yang membutuhkan partisipasi luas berbagai kalangan, keikutsertaan masyarakat dinilai penting bukan hanya sekedar memilih namun juga sebagai peningkatan kesadaran politik sebagai wujud pergerakan kekuatan rakyat.

Artikel Terkait