2 tahun lalu · 1451 view · 5 min baca menit baca · Politik politics_lumaxart.jpg
Sumber: lumaxart

Civil Society Organization dalam Literasi Politik

Rangkuman Diskusi Rutin The Political Literacy Institute

Pada hakikatnya, setiap warga negara atau masyarakat memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan catur-catur perpolitikan. Tentu hal itu terlihat dari seberapa besar partisipasi yang dicurahkan dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kesadaran akan partisipasi politik bersinggungan dengan sejauh mana masyarakat memiliki pengetahuan politik yang  memadai.

Jika ditinjau dengan menggunakan sudut pandang literasi politik, maka pengetahuan politik adalah satu dari tiga aspek terkait definisi dari literasi politik. Pengetahuan politik (political knowledge) dapat diasumsikan sebagai pemahaman masyarakat terhadap berbagai lini terkait proses-proses politik.

Aspek kedua yaitu sikap politik (political attitude). Kesadaran dan orientasi politik masyarakat menjadi tumpuan maksud dari sikap politik. Kesadaran dan orientasi yang muncul tersebut akan berakibat timbulnya keingintahuan terhadap segala macam hal yang berhubungan dengan kehidupan politik.

Ketiga adalah keterampilan politik (political skill). Implementasi setiap kegiatan politik seperti artikulasi gagasan dan aspirasi politik, keterampilan berorganisasi, dan berbagai macam hal yang masih digunakan untuk menunjang kegiatan politik pun masuk ke dalamnya. Tiga aspek tersebut menjadi sesuatu yang krusial dan diperhitungkan dalam penerapan literasi politik dalam kehidupan masyarakat.

Kesimpulan awal adalah bahwa literasi politik sangat penting dalam penentuan seberapa besar keaktifan masyarakat saat meramu kehidupan politik. Sudah pasti pernyataan tersebut tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa tingkat literasi politik dibutuhkan dalam setiap negara. Salah satu cara yang dilakukan dalam penerapan literasi politik adalah dengan dibentuknya Civil Society Organization (CSO) atau biasa dikenal dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Civil Society Organization dan Negara

Dari penjabaran singkat tentang literasi politik di atas, civil society organization merupakan wadah yang cukup mumpuni dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Bidang-bidang yang dijangkau pun bisa berasal dari beragam aspek dan kebutuhan. Secara tidak langsung, civil society organization dapat menumbuhkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam berpolitik.

Hubungan antara CSO dan negara memiliki kekhasan tersendiri. Satu sisi, tentu CSO membutuhkan negara sebagai pijakan utama dalam hal pendirian CSO sebagai lembaga. Sisi lain, negara membutuhkan CSO dalam taraf peningkatan respon aktif masyarakat terhadap kegiatan politik. Mereka berdua saling membutuhkan, meskipun ada kecenderungan perbedaan karakter hubungan, tergantung dari kesepakatan dan tujuan dari tiap-tiap CSO.

Di Indonesia, sempat terjadi perubahan rezim yang juga berpengaruh terhadap karakter hubungan antara CSO dan negara. Pada masa Orde Baru, CSO seolah berada di bawah ‘kekuasaan’. Mereka tidak bisa bebas menyuarakan keresahan akan kebutuhan, negara pun memiliki peran sentral dan dominan dalam memutuskan setiap tindakan CSO.

Kemandirian CSO ditekan dan berakibat pada ‘penyusupan’ negara secara masif terhadap pelaksanaan program-program CSO. Dapat dikatakan pula, CSO seperti ‘menyusu’ kepada pemerintahan. CSO melibatkan negara dalam hal pendanaan untuk pelaksanaan program. Padahal, kemandirian CSO merupakan salah satu syarat tidak mutlak untuk menjalankan dan/atau membela aspirasi dari masyarakat.

Orde Baru sengaja membuat organisasi-organisasi induk untuk mengkooptasi hubungan antara CSO dan negara ketika itu. Contohnya adalah KNPI yang difokuskan kepada kegiataan kepemudaan, MUI sebagai wadah para ulama dalam hal keagamaan, dan lain sebagainya. Meskipun Mansyur Faqih dalam Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial, Pergolakan Ideologi LSM Indonesia mengkritik keras organisasi yang terkungkung dalam paradigma pembangunanisme.

Setelah terjadi pergolakan yang cukup besar di Indonesia, Orde Baru akhirnya tumbang. Masyarakat dihadapkan pada kebebasan yang membuat pilar-pilar demokrasi mulai nampak. Keotoriteran terbungkam. CSO pun menikmati statusnya dengan lebih leluasa dalam penyuaraan aspirasi.

CSO mulai memiliki sikap kritis terhadap negara. Bahkan, Indonesia Corruption Watch (ICW) berhasil menjatuhkan salah satu Jaksa Agung yang terlibat kasus korupsi sebagai tersangka. Ini membuktikan bahwa kebiasaan ‘menyusu’ CSO pada negara di era Orde Baru perlahan meluntur. Keberanian ICW dapat memberikan penularan kepada CSO-CSO lain dalam mengambil tindakan tegas demi membela hak-hak masyarakat, dan memberikan pandangan kekuatan masyarakat kepada negara.

Namun ada juga CSO yang berada di pertengahan. Dalam salah satu diskusi terkait literasi politik dan aktor-aktor CSO, Iding Rosyidin—yang juga merupakan Ketua Jurusan Prodi Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menyebut istilah antagonistik  terhadap CSO yang berada di kubu ini. CSO merupakan oposisi dari pemerintahan, di sisi lain CSO tersebut juga dapat menerima dana dari pemerintah.

Lebih tepatnya dapat disebut model ini termasuk pola perhubungan-kritis. Contoh CSO yang  cocok dengan model ini adalah NU dan Muhammadiyah. Mereka tidak segan-segan melemparkan kritik terhadap negara, tapi di sisi lain juga tidak menolak dalam penerimaan bantuan keuangan.

Aktor-Aktor Civil Society Organization

Setiap naungan pasti ada penggeraknya. Seperti pada CSO, aktor-aktor di belakang layar menjadi subjek yang tidak akan pernah bisa terlepaskan. Tugas mereka adalah membuat CSO terjaga stabilitasnya dan memperkuat pondasi bagi CSO untuk terus ada.

Maka kaitannya dengan literasi politik ditekankan kepada peran dari aktor-aktor CSO tersebut. Iding Rosyidin menyatakan dalam makalah yang disampaikan dalam diskusi bahwa, “Para aktor CSO jelas mempunyai peran yang sangat signifikan dalam proses literasi politik warga.

“Sebagi orang yang memimpin lembaga atau organisasi CSO yang tentu wilayah kerjanya sering berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat terkait penunaian hak-hak sipilnya, maka tentu para aktor CSO tersebut dapat memainkan peran penting. Mereka dapat ikut mempercepat proses literasi politik di kalangan warga, sehingga kesadaran para warga akan hak-hak politiknya semakin terbangkitkan.”

Iding pun membagi empat peran para aktor CSO. Pertama adalah sebagai penghubung, kedua sebagai pembela (advokat), ketiga sebagai katalisator, dan terakhir sebagai mobilisator.

Penghubung disini berperan menghubungkan apa yang diinginkan masyarakat kepada pemerintah dan sebaliknya, apa yang diinginkan pemerintah kepada masyarakat. CSO memiliki andil untuk membuat dirinya sebagai opinion leader atau pemuka pendapat, seperti yang diutarakan oleh Dan Nimmo. Hal ini terkait dengan efektivitas pemuka pendapat dalam penyampaian pesan kepada pemerintah maupun masyarakat.

Advokasi atau pembelaan juga merupakan salah satu kegiatan CSO dalam melaksanakan perannya. Contoh konkrit aktor CSO yang dengan signifikan melaksanakan advokasi adalah Munir melalui lembaga Kontras yang didirikannya. Melalui Kontras, Munir melakukan pembelaan terhadap orang-orang yang hak asasi manusianya terampas.

Katalisator berarti adanya perubahan atau menggerakan masyarakat dalam memenuhi suatu tujuan tertentu. Iding memaparkan contoh pada pergerakan demokrasi di negara-negara Eropa Timur; Lech Walesa yang berhasil menumbangkan komunisme dan berhasil menduduki kursi kepresidenan Polandia menggantikan Alexander Kwasniewsky. Meskipun Walesa berasal dari kaum buruh, namun dia telah berhasil menggerakan masyarakat untuk bersama-sama menumbangkan tirani yang mengungkung negaranya ketika itu.

Mobilisator  merupakan peran keempat yang tidak kalah penting. Di sini menggerakan juga menjadi kata kunci, namun dengan skala yang lebih besar. Contoh yang mungkin masih terpatri dalam ingatan adalah kegiatan aksi yang digebu oleh Front Pembela Islam (FPI) selama beberapa kali.

Setiap hal yang menyangkut literasi politik selalu berkesinambungan dengan kesadaran, aktivitas, dan implementasi terhadap tampuk perpolitikan. Civil Society Organization memiliki tujuan yang selaras dengan kepentingan masyarakat, dan juga tidak terlepas dari tingkat literasi politik dalam menunjang masyarakat untuk ‘melek politik’. Hal ini kemudian menjadi sesuatu yang krusial mengingat negara pasti membutuhkan masyarakat yang tidak apatis dalam berpolitik.

Artikel Terkait