Petani
2 minggu lalu · 804 view · 3 min baca menit baca · Ekonomi 85172_53074.jpg
Dok. Pribadi

Cengkeh dan Etatisme Kapitalis

Berbicara tentang cengkeh berarti berbicara tentang salah satu komoditas unggulan di Indonesia. Karena inilah cengkeh yang merupakan tanaman asli negeri ini, banyak dibudidayakan di berbagai pelosok wilayah nusantara. 

Kendati demikian, keunggulan komoditas cengkeh ini mengalami disparitas harga di pasaran. Sementara itu, segala bentuk transaksional yang terjadi di pasar dikuasai sepenuhnya oleh pemilik modal, dan petani cengkeh hanya bisa pasrah karena posisinya lemah. Lalu di manakah posisi dan keberpihakan pemerintah dalam hal ini?

Untuk menimang peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi di pasaran, mari kita menggunakan bacaan "Etatisme Kapitalis". 

Etatisme adalah suatu paham dalam pemikiran politik yang menjadikan negara sebagai pusat segala kekuasaan. Negara adalah sumbu yang menggerakkan seluruh elemen politik dalam suatu jalinan rasional, yang dikontrol secara ketat dengan menggunakan instrumen kekuasaan.

Etatisme kapitalis dengan ciri negara cukup banyak melakukan intervensi terhadap mekanisme pasar dan secara langsung menangani sejumlah kegiatan ekonomi, namun dalam batas tertentu pemerintah tetap mengakui fungsi pasar dan hak milik perorangan.

Lalu seberapa efektifkah etatisme kapitalis ini dalam mengontrol harga cengkeh di pasaran? Terlebih dulu, mari kita pelajari mekanisme pasar di Indonesia.


Pada dasarnya, alokasi barang dan jasa dalam suatu masyarakat dapat dilakukan paling tidak melalui dua jenis mekanisme, yaitu melalui "mekanisme pasar" dan mekanisme birokrasi (regulasi pemerintah). Dengan sejumlah kondisi yang disyaratkan, mekanisme pasar dianggap sebagai mekanisme yang dapat mendorong pemakaian sumber daya yang efisien.

Namun, kegagalan pasar juga bisa terjadi dalam pengalokasian sejumlah barang dan jasa. Ini bisa disebabkan karena adanya public goods beserta eksternalitasnya. Jenis barang dan jasa inilah (beserta mixed goods) yang akan didistribusikan melalui mekanisme birokrasi.

Karena mekanisme pasar yang berbeda, harga pasar yang tercapai pun menjadi berbeda - beda. Terkadang harga barang/komoditas rempah yang terbentuk di pasar bisa menyebabkan kerugian bagi konsumen (industri dan penadah) atau bahkan kerugian bagi produsen(petani) juga.

Oleh karena itu, hemat saya, pemerintah dalam batas-batas tertentu terkadang perlu melakukan intervensi dalam pembentukan harga. Tujuannya agar harga yang terbentuk tidak akan merugikan konsumen maupun produsen.

Intervensi yang saya maksudkan di sini ialah pemerintah dalam fungsinya menerapkan sejumlah regulasi dan kebijakan, seperti penentuan harga eceran/kiloan, penetapan pajak, serta pemberian subsidi. Pemberian subsidi di  sini sebisanya 50:50 biar fair.

Jika ditelaah lebih jauh, cengkeh sudah menjadi salah satu komoditas unggulan bangsa kita. Hampir 93% hasil cengkeh ini diserap oleh industri rokok dan sisanya digunakan untuk obat-obatan, kebutuhan farmasi, dan bumbu-bumbuan.

Bahkan tahun 2018 kemarin, ekspor komoditas cengkeh Indonesia tengah mengkilap seiring tingginya permintaan dari luar negeri. Hasil produksi cengkeh dalam negeri berlebih dan penyerapan terhitung aktif, sehingga sisa cengkeh yang tidak diserap pabrik rokok berhasil diekspor dengan nilai lebih.

Bila iklim cuaca tahun 2019 ini serupa dengan tahun 2018 kemarin, maka produksinya bisa kembali mencapai kisaran 130.000 ton lagi, namun dengan kualitas yang lebih baik. 

Berkat produksinya yang tengah baik, rata-rata harga cengkeh di pasaran untuk saat ini memang sedang turun ke kisaran Rp80.000 - Rp90.000 per kilogram dari biasanya yang bisa mencapai Rp100.000 sampai Rp120.000 per kg. 

Tapi meningkat penyerapan dalam negeri dan luar negeri tetap kuat, maka minat petani masih besar, terutama untuk menyuplai sektor pabrik rokok. 


Adapun kebutuhan pabrik rokok setahun adalah 120.000 ton setahun atau menyerap hingga 90% produksi nasional. Sehingga dari sisi industri, produksi dalam negeri telah memenuhi kebutuhan sektor pengolahnya. 

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), untuk periode Januari - November 2018, ekspor cengkeh dari Indonesia mencapai US$76,97 juta alias naik 211,44% dari periode yang sama tahun lalu di US$24,71 juta.

Tapi swasembada komoditas cengkeh dalam negeri ini tidak selaras dengan harga yang diberlakukan di pasaran dan di tingkat petani. Pasalnya, harga cengkeh saat ini (2019) rata-rata berkisar antara 70.000 sampai 85.000. 

Dengan harga seperti ini, tentunya sedikit kurang menggairahkan para petani dikarenakan tidak sesuai harapan dengan biaya yang dikeluarkan waktu masa panen. Maka di sinilah peran pemerintah dalam menyelaraskan sekaligus mengawasi mekanisme pasar dan segala aktivitas di dalamnya. 

Diperlukan etatisme kapitalis sebagai suatu pendekatan dalam pemikiran politik yang menjadikan negara sebagai pusat segala kekuasaan. Negara, sekali lagi, adalah sumbu yang menggerakkan seluruh elemen politik dalam suatu jalinan rasional, yang dikontrol secara ketat dengan menggunakan instrumen kekuasaan.

Artikel Terkait