Berdasarkan penelitian-penelitian dan  studi para ekonom terhadap pembangunan ekonomi negara-negara berkembang, akhirnya memutuskan bahwa tingkat pertumbuhan (terutama yang dinyatakan sebagai income per capita) belum cukup atau akurat mengukur pembangunan negara-negara berkembang saat ini.

Esensi dari argumen di atas adalah bahwa pembangunan ekonomi suatu bangsa tidak bisa hanya dipandang dari pendapatan per kapita. Harus dilihat secara holistik atau keseluruhan dari komponen-komponen pembangunan bangsa dan daerah, seperti jumlah penduduk, infrastruktur, pendapatan nasional, dan teknologi yang digunakan.

Pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antardaerah. Oleh sebab itu, dengan adanya otonomi daerah diharapkan dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi.

Pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat, seperti dengan memberikan fasilitas kredit mikro dalam pengembangan usaha kecil. Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda, dari segi budaya, status sosial, maupun daerah.

Contohnya dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal. Terkait pendapat bahwa pendapatan per kapita bukan merupakan suatu yang utama dalam pembangunan di Indonesia, bukan berarti melupakan dan tidak memperhatikan pendapatan per kapita.

Ada beberapa faktor-faktor yang memengaruhi, seperti infrastruktur. Artinya, kalau di Indonesia, yang saya lihat bukan masalah pendapatan per kapitanya, melainkan bagaimana meningkatkan pendapatan per kapita. Karena pendapatan per kapita di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara lain yang ada di Asia Tenggara

Perekonomian Indonesia sejak krisis ekonomi pada pertengahan 1997 membuat kondisi ketenagakerjaan Indonesia ikut memburuk. Sejak itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga tidak pernah mencapai 7 - 8 persen. Padahal, masalah pengangguran erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi.

Jika pertumbuhan ekonomi ada, otomatis penyerapan tenaga kerja juga ada. Setiap pertumbuhan ekonomi satu persen, tenaga kerja yang terserap bisa mencapai 400 ribu orang. Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 3-5 persen, tentunya hanya akan menyerap 2 juta tenaga kerja, sementara pencari kerja mencapai rata-rata 2,5 juta per tahun.

Sehingga, setiap tahun pasti ada sisa pencari kerja yang tidak memperoleh pekerjaan dan menimbulkan jumlah pengangguran di Indonesia bertambah.

Masalah kependudukan yang berhubungan erat dengan pengangguran adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan problem kemanusiaan yang telah mendunia dan hingga kini masih menjadi isu sentral di belahan bumi mana pun.

Masyarakat miskin sering menderita kekurangan gizi, tingkat kesehatan yang buruk, tingkat buta huruf yang tinggi, lingkungan yang buruk, dan ketiadaan akses infrastruktur maupun pelayanan publik yang memadai.

Daerah kantong-kantong kemiskinan tersebut menyebar di seluruh wilayah Indonesia, dari dusun-dusun di dataran tinggi, masyarakat tepian hutan, desa-desa kecil yang miskin, masyarakat nelayan ataupun daerah-daerah kumuh di perkotaan.

Salah satu akar permasalahan kemiskinan di Indonesia, yakni tingginya disparitas antardaerah akibat tidak meratanya distribusi pendapatan. Sehingga kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin di Indonesia makin melebar.

Misalnya saja tingkat kemiskinan anatara Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta atau Bali, disparitas pendapatan daerah sangat besar dan tidak berubah

Kemiskinan bersifat laten dan aktual. Kemiskinan adalah penyakit sosial ekonomi yang tidak hanya dialami oleh negara-negara berkembang melainkan negara maju seperti Inggris dan Amerika Serikat. Negara Inggris mengalami kemiskinan di penghujung tahun 1700-an pada era kebangkitan revolusi industri di Eropa.

Sedangkan Amerika Serikat bahkan mengalami depresi dan resesi ekonomi pada tahun 1930-an dan baru setelah tiga puluh tahun kemudian Amerika Serikat tercatat sebagai Negara Adidaya dan terkaya di dunia. 

Perubahan struktur ekonomi di Indonesia telah terjadi dan mungkin akan terus berlangsung. Hal ini didukung dengan beberapa argumentasi, di antaranya perkembangan hasil pembangunan ekonomi yang sekarang terjadi telah menunjukkan proses transformasi, yang ditandai oleh adanya penurunan peran sektor pertanian (primer) dan meningkatnya sektor manufaktur (skunder) dan sektor tersier.

Pemecahan berbagai masalah yang dihadapi sektor pertanian masih sangat tergantung dari keberhasilan perkembangan sektor industri. Hal ini tentu berkaitan langsung dengan mobilitas tenaga kerja yang keluar dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian, sehingga perlu dibangun industri yang kuat untuk mendukung sektor pertanian (Syafa’at,et. al,).

Di samping itu, krisis sektoral ekonomi juga membawa implikasi yang sangat luas, karena secara makro krisis tersebut memengaruhi permintaan dan penawaran agregat. Bila ditinjau dari sisi permintaan agregat, krisis ekonomi telah menyebabkan kesulitan keuangan bagi pemerintah dan swasta.

Krisis ekonomi juga telah menyebabkan aktivitas ekonomi menurun, terutama di wilayah perkotaan. Krisis ekonomi juga telah menyebabkan gangguan pada sistem produksi, distribusi, dan konsumsi di seluruh wilayah Indonesia. Penurunan kinerja perekonomian ini juga terlihat dari laju pertumbuhan produk domestik bruto.

Kondisi demikian diindikasikan mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat dari rata-rata 3500 tahun 2018 dollar per kapita per tahun menjadi hanya sekitar 2900 dollar per kapita per tahun. Lebih lanjut, hal ini mengakibatkan meningkatnya kembali jumlah penduduk miskin.

Secara empiris, pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak disertai dengan perubahan struktur tenaga kerja yang berimbang. Artinya, laju pergeseran ekonomi sektoral relatif lebih cepat dibandingkan dengan laju pergeseran tenaga kerja, sehingga titik balik aktivitas ekonomi (economic turning-point) tercapai lebih dahulu dibanding dengan titik balik penggunaan tenaga kerja (labour turning-point).

Hal itu yang kemudian sering menimbulkan masalah dan menjadi perdebatan, di antaranya: pertama apakah penurunan pangsa produk domestik bruto sebanding dengan penurunan pangsa serapan tenaga kerja sektoral? Kedua, industri mana yang berkembang lebih cepat, agroindustri atau industri manufaktur?

Jika transformasi kurang seimbang, maka dikuatirkan akan terjadi proses pemiskinan dan eksploitasi sumber daya manusia pada sektor pertanian (primer). Indonesia sebagai negara yang kaya dengan sumber daya alam.

Pengalihan kebijakan industri dari substitusi impor ke orientasi ekspor dapat sedikit ditunda karena masih banyak komponen yang diperlukan untuk proses produksi belum tesedia di dalam negeri.

Kondisi ini mengakibatkan daya serap sektor tenaga kerja di luar sector pertanian rendah dan mengakibatkan tertundanya pencapaian titik balik tenaga kerja (labour turning-point).