Pemerintah boleh saja menyatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara terbaik dalam menangani pandemi. Namun bagi saya, paling tidak ada tiga hal yang mengganjal, yaitu: tidak terlibatnya ahli virus dalam penanganan Covid, sertifikat vaksin yang digunakan sebagai syarat berbagai kegiatan, dan penanganan efek samping vaksin (dikenal dengan kejadian ikutan pasca imunisasi, atau KIPI) yang tidak transparan.

Selain sebagai sarana curhat, saya berharap tulisan ini akan menjadi catatan yang dapat dibuka di masa yang akan datang (paling tidak buat saya pribadi), ketika segala sesuatunya menjadi lebih jelas. Tulisan saya terdiri atas beberapa bagian (dua bagian berisi tentang keterlibatan virolog dalam menangani pandemi), dan akan saya publikasikan secara berurutan.

Setelah ditemukannya pasien Covid-19 di Indonesia pada Maret 2020, saya menangkap kesan bahwa masyarakat Indonesia terbelah dua. Pemerintah (yang antara lain diwakili oleh Menteri Kesehatan, Pak Terawan) mencoba menenangkan masyarakat dengan berbagai pernyataan.

“Covid-19 adalah self-limiting disease, akan sembuh dengan sendirinya.”

“Penyakit yang disebabkan oleh virus tidak ada obatnya, hanya antibodi tubuh yang mampu melawan virus.”

“Tidak perlu panik. Hati yang gembira adalah obat yang mujarab.”

Di sisi lain, sebagian tenaga kesehatan (termasuk epidemiolog), para cerdik-pandai bidang lain, dan so-called influencer (biasanya terkenal di media sosial karena memiliki banyak pengikut) menilai pemerintah terlalu santai menghadapi Covid. Mereka mengritik keras pemerintah, dan ada kecenderungan membully beberapa pejabat.

Ditambah dengan informasi dalam kemasan visual yang berisi penanganan Covid di China (yang waktu itu dianggap ideal) yang ditayangkan di media-media mainstream hampir setiap saat, lengkap sudah bukti ketidakseriusan pemerintah di mata masyarakat. Tidak berapa lama, hal ini menjadi arus utama persepsi masyarakat umum, dan berujung pada pemberhentian Pak Terawan sebagai Menkes.

Di tahap ini dan selanjutnya, saya mencatat hal (yang saya anggap) penting, tetapi tidak dilakukan pemerintah, yaitu: keterlibatan ahli virus, atau virolog, dalam penanganan pandemi. Panggung informasi dari sisi kesehatan hanya diisi oleh epidemiolog.

Apa beda antara virolog dan epidemiolog? Virolog adalah ahli virus, peneliti virus, antara lain untuk mengenali karakteristik virus. Epidemiolog adalah ahli dalam hal penyebaran suatu penyakit, memperkirakan seberapa luas dan seberapa cepat suatu penyakit menyebar.

Bagi pemerintah, pendapat dari kedua profesi itu sama pentingnya sebagai dasar merumuskan kebijakan, tetapi bagi masyarakat awam, virolog lebih dibutuhkan ketimbang epidemiolog. Mengapa demikian?

Ketika kita menghadapi musuh (baca: virus corona), pengetahuan akan sifat-sifat musuh dapat digunakan untuk mengalahkannya. Dalam hal virus corona, ketika virolog memaparkan sifat-sifat virus corona sebagai: virus beramplop yang hancur ketika terkena sabun, melekat kuat di dalam rongga hidung tetapi bisa lepas dengan laruran garam non-yodium, dan seterusnya, akan banyak membantu awam untuk mengatasi paparan dan mencegah infeksi virus.

Ketika ahli virus menyatakan bahwa antibodi akan muncul dalam sekian hari, dan untuk meningkatkan antibodi perlu asupan vitamin dan mineral tertentu, atau perlu istirahat yang cukup; itu seperti membekali masyarakat awam dengan senjata yang dapat digunakan ketika tiba waktunya berhadapan dengan virus (catatan: saya masih percaya bahwa sakit karena virus tidak ada obatnya, selain antibodi). Dengan senjata di tangan, kepercayaan diri terbentuk, dan terhindar dari kekhawatiran berlebihan.

Di lapangan, informasi tentang ‘bagaimana menghadapi virus ketika sudah terinfeksi’ kalah pamor dengan anjuran cuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker (3M), yang semuanya berkaitan dengan upaya menghindari virus menempel dan menginfeksi tubuh.

Masyarakat awam dicekam ketakutan terkena covid. Sakit covid seolah divonis maut. Saya pernah menenangkan seorang murid saya yang menangis, khawatir dan takut, setelah mendapati hasil tes positif, dengan gejala ringan (dibuktikan masih bisa melakukan konsultasi cukup lama, meskipun secara daring lewat zoom).

Masyarakat (dan kelompok yang saya sebut sebagai pengritik pemerintah di alinea sebelumnya) lupa mempelajari tingkat kesembuhan, yang di atas 90% (waktu itu, dan belakangan bahkan ada data yang menyatakan bahwa angkanya sekitar 95%, untuk kelompok usia 0 sampai 18 tahun malah 99,9%). Bisa dikatakan: hampir semua yang sakit sembuh. 

Sampai di sini, saya tahu akan ada kritik yang menyatakan bahwa saya tidak berempati pada mereka yang meninggal karena covid, karena (mengutip para pengritik pemerintah): satu nyawapun berharga. Saya akan membantahnya dengan beberapa argumen saya di bawah ini.

Saya punya keyakinan bahwa jumlah kematian karena covid mestinya tidak sebanyak yang tercatat, dan bukan sebaliknya. Ada beberapa alasan. 

Pertama, banyak pernyataan meninggal karena covid dibuktikan dengan hasil positif dari tes Antigen, yang disangsikan akurasinya (diakui sendiri oleh pemerintah, yang kemudian lebih merekomendasi PCR sebagai alat tes, meskipun tetap ada pro-kontra menyangkut cycle threshold -atau CT- value hasil tes PCR untuk menyatakan seseorang terinfeksi virus corona atau tidak).

Mengutip virolog, hasil positif dari tes usap di rongga hidung dengan RT-Antigen tidak selalu membuktikan bahwa seseorang terinfeksi, mungkin hanya terpapar (virolog memang membedakan antara terpapar dan terinfeksi; terpapar adalah ketempelan virus, sementara infeksi terjadi ketika virus berhasil melakukan replikasi setelah virus menempel di reseptor; catatan tambahan lagi: reseptor adalah organ tempat virus berreplikasi, virus tertentu akan memiliki reseptor tertentu, jadi jika tidak menempel di reseptornya, virus tidak akan berreplikasi). Jadi pasien dengan hasil tes Antigen positif, lalu meninggal, belum tentu meninggal karena covid.   … (BERSAMBUNG)