Menuliskan catatan akhir tahun tentang politik merupakan satu rutinitas tahunan yang selalu saya lakukan, untuk mengisi waktu luang di akhir bulan Desember.

Tujuannya adalah sebagai pengingat apa-apa saja kejadian sosial-politik yang terjadi pada sepanjang tahun sekaligus sebagai ruang untuk memberikan evaluasi dan rekomendasi perbaikan dalam perjalanan waktu yang terjadi selama satu tahun kalender 2020.

Empat topik yang menjadi fokus esai ini yaitu pertama, dinamika politik nasional. Kedua, Pandemi Covid-19. Ketiga, Pilkada Serentak 2020 di masa wabah dan Keempat, Reshuffle kabinet.

Politik nasional langsung memanas di awal bulan Januari 2020. Kala calon legislatif dari PDI Perjuangan Harus Masiku diduga menyuap mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan untuk kepentingan Pergantian Antar Waktu (PAW) menjadi anggota DPR RI.

Tiga orang sudah ditetapkan tersangka dan sudah dipenjara atas kasus ini. Kecuali Harun Masiku yang hingga saat ini belum diketahui dimana keberadaannya. Kasus ini menjadi keran pembuka memanasnya politik nasional karena banyak menyita perhatian publik baik di ruang offline ataupun online.

Memasuki bulan Maret 2020, kasus pertama virus Covid-19 diumumkan pemerintah dengan temuan awal 2 (dua) kasus atau setelah 4 (empat) bulan setelah kasus pertama di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China.

Penyebaran virus yang berlangsung eksponensial dan sangat cepat sehingga berdampak pada kegamangan pemerintah dalam mengantisipasinya. 

Apalagi sejak awal, pemerintah Indonesia belum siap untuk menghadapi penyebaran virus yang mematikan ini. Utamanya soal kesiapan rumah sakit, alat test Covid-19, obat-obatan, Alat Pelindung Diri (APD), ruang isolasi hingga pemodelan kebjikan dalam meminimalisir jumlah korban jiwa Covid-19.

Opini para pakar terbelah terkait cara pemerintah mengantisipasi penyebaran Covid-19 agar tidak semakin meluas. Antara mereka yang mendukung lockdown total atau karantina wilayah. 

Beberapa kebijakan altenatif kemudian muncul dengan istilah Pembatasan sosial berskala Besar (PSBB) hingga satu waktu dipilihlah istilah new normal dalam upaya mengcover kehidupan ekonomi masyarakat. 

Diantara itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) meski dengan data yang se-adanya yang mengakibatkan beberapa jenis bantuan yang tersalur tidak efektif dan tidak tepat sasaran.

Alasannya kita belum memiliki sistem big data yang baik. Badan Pusat Statistik (BPS) punya data sendiri, Kementerian Sosial Punya data sendiri, Pemerintah Provinsi punya data sendiri, Pemerintah Kabupaten/Kota punya data sendiri dan Pemerintah Desa juga punya data sendiri.

Dampaknya terdapat kekacauan dalam proses penyaluran bantuan akibat ketidaksingkronan data: ada masyarakat yang mendapatkan bantuan sampai berkali-kali dan, atau ada pula masyarakat kurang mampu yang tidak tersentuh bantuan pemerintah sama sekali.

Memasuki April 2020, dua orang Staf Khusus Presiden RI yaitu Andi Taufan Garuda Putra dan Adamas Belva Syah Devara dianggap bertindak diluar kewenangannya. Andi Taufan Garuda Putra waktu itu menyurati para camat untuk bekerjasama dengan perusahaan miliknya PT. Amartha Mikro Fintek dalam program Relawan Desa Lawan Covid-19, yang rencananya akan dijalankan di Sulawesi dan Sumatera dengan tanda tangan Stafsus Presiden RI dan kop surat berlambang garuda.

Sementara, Staf Khusus Presiden lainnya, Adamas Belva Syah Devara (CEO Ruangguru) terlibat konflik kepentingan sebagai pejabat publik. Alasannya perusahannya Ruangguru menjadi salah satu mitra pemerintah dalam program pelatihan online Kartu Prakerja. Meski tak lama setelahnya, baik Andi Taufan Garuda Putra dan Adamas Belva Syah Devara akhirnya mundur dari Staf Presiden Jokowi.

Namun, situasi sempat memanas karena mentautkan antara generasi milienial dan etika publik. Banyak cibiran, banyak sindirian dan wacana pesimisme ihwal kepemimpinan generasi milienial yang dianggap tidak memahami etika publik dengan pengabaian terhadap nilai-nilai moral karena terlibat penyalahgunaan kekuasaan.

Pada sepanjang bulan Maret 2020-Juli 2020, terdapat kasus hukum politik yang layak mendapat tempat diingatan, yaitu soal pemberhentian Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).  

Evi Novida Ginting dianggap oleh DKPP sebagai pihak yang bertanggung jawab atas sengketa pemilu di Kalimantan Barat yang melibatkan Caleg DPRD Gerindra  Hendri Makaluasc yang berujung pada surat pemberhentian DKPP terhadap Komisioner Evi Novida Ginting.

Putusan pemberhentian Evi Novida Ginting kemudian diteruskan ke Presiden Jokowi sebagai langkah administrasi lanjutan oleh DKPP. Evi Novida Ginting tidak terima akan putusan DKPP kemudian membawa kasusnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

PTUN Jakarta akhirnya menerima dan memenangkan gugatan Evi Novida Ginting dengan konsekusensi hukum pemulihan nama baik dan pengembalian jabatannya ke posisi semula yaitu Komisioner KPU RI 2017-2022. Kasus ini menjadi sangat unik sekaligus menarik dalam kajian politik dan kelembagaan penyelenggara negara.

Kemudian di bulan Juni 2020-Juli 2020 terdapat polemik yang menyita perhatian publik terkait wacana RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang mendapat respon penolakan dari masyarakat. 

Asal muasal RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) memang menjadi salah satu agenda DPR untuk Prolegnas 2020 dilatarbelakangi oleh belum adanya landasan hukum yang mengatur Haluan Ideologi Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, beberapa kelompok menganggap pengesahan RUU HIP belum memiliki urgensi dan dianggap berpotensi menimbulkan konflik ideologi.

Utamanya menyangkut ; Trisila dan Ekasila dan Tak Ada TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 di RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang membuat pembahasannya akhirnya ditunda. 

Selain RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), RUU Ketahanan Keluarga juga mendapat penolakan dari masyarakat, penolakan dari 5 (lima) fraksi di DPR dan penolakan dari istana sudah cukup sebagai alasan pembahasan RUU Ketahanan Keluarga tidak dilanjutkan.

Namun satu Rancangan Undang-Undang yang mendapat banyak perhatian dan atensi publik tahun ini adalah pengesahan RUU Omnibus Law yang diresmikan pada tanggal 5 Oktober 2020. Selain jumlah halaman RUU Omnibus Law yang tidak konsisten dan berubah pasca pengesahan.

Terdapat beberapa pasal yang dianggap oleh pakar tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan dengan mengabaikan hak pekerja, permasalahan lingkungan hingga aspek gender didalamnya. 

Polemik sempat terjadi: utamanya soal membludaknya massa di masa pandemi Covid-19, kerusakan fasilitas umum pasca demonstrasi hingga hoaks yang mengikuti setiap isu yang ada. Lebih lagi, terjadi polarisasi wacana di masyarakat, antara mereka yang mendukung pengesahan atau menolak RUU Omnibus Law.

Bersambung...