Penikmat Kopi Senja
2 bulan lalu · 87 view · 4 menit baca · Politik 52684_46879.jpg
Unsplash.com

Capres Di Atas Kertas

Setiap kali kita mendengarkan komentator pertandingan sepakbola mengakhiri analisanya, kalimat "di atas kertas tim A akan menang" kerap keluar dari mulut mereka. Bahkan ketika kertas sudah jarang digunakan namun frase "di atas kertas" tetap populer.

Hal yang sama kerap kali kita dengar dari analis politik nasional maupun daerah. Walaupun hasilnya terkadang berbanding terbalik dengan yang tertulis.

Poin yang bisa kita ambil dari pernyataan di atas kertas adalah, kertas merupakan benda yang telah lama bersemayam di dalam benak dan pikiran manusia. Benda ini telah mewarnai kehidupan manusia sejak pertama kali digunakan.

Betapa hebatnya pemikiran seorang Socrates, bila pengikutnya tidak menuliskannya di atas kertas, barangkali kita tak pernah mengenalnya. Begitu pula dengan kitab-kitab suci yang hingga kini bahkan masih mengutamakan kertas.

Seorang teman pernah terkejut ketika melihat orang mengaji melalui sebuah gawai. Menurutnya, tak baik mengganti Al-Qur'an versi kertas dengan elektronik.

Kuatnya peran kertas dalam kehidupan manusia, mengharuskan kita menjaga eksistensinya sekaligus bahan pembuatnya (pohon).

Dalam politik, isu kertas bisa dikatakan tidak pernah dibicarakan. Padahal, nyaris semua urusan kepartaian, pileg, dan pilpres maupun pilkada, masih bergantung pada kertas.

Meski sudah menggunakan pendaftaran online, borang dalam bentuk kertas masih digunakan partai politik. Pendaftaran capres dan cawapres masih menggunakan kertas.

Dan karena birokrasi kita masih sangat bergantung pada kertas, maka melestarikan bahan baku kertas menjadi isu yang harusnya dibicarakan para capres dan cawapres.

Akal manusia harus segera difungsikan, terutama oleh para capres dan politisi pada umumnya. Politik itu soal mengambil kebijakan dan eksitensi kertas bergantung pada political will.

Akal manusia memberi peluang untuk memanfaatkan hutan kita. Melalui keputusan politik yang bijak, hutan dapat terjaga dan penggunaan kertas dapat dimanfaatkan untuk hal-hal berguna.

Kerap kali jika ke kantor-kantor pemerintahan maupun swasta, kertas berserakan tanpa manfaat. Sebagian dibakar, dibuang ke tong sampah, bahkan dibuang sembarangan ke selokan.

Francis Bacon (1620) mengatakan bahwa manusia bisa bersikap bebas di hadapan alam, karena ia tidak lagi ‘dijajah’ oleh alam, melainkan mampu memahami hukum-hukum alam itu untuk memenuhi kebutuhannya.

Namun manusia harus mematuhi hukum-hukum alam sebelum dapat menaklukannya. Manusia harus patuh pada hukum alam sehingga dapat memanfaatkan hutan.

Terkait hal itu, seorang capres punya tugas membuat regulasi tentang hutan dan penggunaan kertas serta daur ulang kertas agar tetap produktif. Sayangnya, isu ini jauh dari perhatian capres yang berebut kursi April mendatang.

Dirjen Industri Agro Kemenperin, Panggah Susanto mengungkapkan, kebutuhan kertas dunia saat ini sebesar 394 juta ton dan akan terus meningkat menjadi 490 juta ton pada 2020. 

Adapun kapasitas produksi industri kertas nasional saat ini mencapai 16 juta ton per tahun, sementara produksi pulp mencapai 11 juta ton per tahun (data CNBC Indonesia). Data ini harusnya menjadi catatan para pengambil kebijakan.

Regulasi penggunaan kertas di kantor-kantor pemerintahan harus diterbitkan, selain teknologi daur ulang kertas-kertas tak terpakai lagi. Melalui regulasi yang ketat diharapkan para birokrat tidak semena-mena dalam menggunakan kertas.

Saya mengusulkan ada hukuman administratif bagi para PNS yang membuang kertas tak terpakai. Tujuannya agar kita semua menghargai kehidupan kita sendiri. Politisi, terutama capres terpilih harus berani menyelamatkan hutan kita.

Regulasi kedua yang mesti disusun para capres kita ialah soal hutan alam dan hutan tanaman industri. Dalam hal ini penting bagi capres dan cawapres melibatkan para pengusaha. Disini dibutuhkan toleransi antara pemerintah dan pengusaha.

Konsensus pengusaha dan pemerintah merupakan kunci mengoptimalkan hutan sebagai industri sekaligus cagar alam. Kita menunggu konsep cerdas dari para capres dalam mengatasi persoalan industri kertas dan kehidupan hayati hutan.

Berdasarkan data KLHK, pada 2015, deforestasi 1,09 juta hektar, 0,63 juta hektar (2016), turun jadi 0,48 juta hektar pada 2017. Meski angka deforestasi turun, bukan berarti kita harus tenang-tenang saja pasalnya masih banyak hutan yang dikuasai swasta.

Penguasaan hutan oleh swasta yang hanya mengejar untung semata, perlu tindakan tegas dari capres yang akan terpilih nanti. Jangan ada praktik kolusi dan korupsi dalam pengelolaan hutan Indonesia yang semakin menyusut jumlahnya.

Dengan masih tingginya permintaan kertas di dunia, membuktikan bahwa kertas masih menjadi 'teman' sejati peradaban manusia. Pemerintah mendatang harus melihat ini sebagai peluang sekaligus ancaman.

Kerjasama dengan swasta harus melalui prinsip profesional dan sesuai dengan UUD 45 serta Pancasila. Tidak boleh terjadi paradoks kebijakan, apalagi hanya menguntungkan pengusaha dan elit semata.

Konflik kehutanan terutama dengan masyarakat adat harus segera diselesaikan, pembakaran hutan harus diminimalisir bahkan ditiadakan. Bayangkan bila capres yang terpilih tidak peduli dengan hutan kita, generasi mendatang bisa tak kenal lagi dengan kertas.

Padahal, gawai dan kemajuan tekhnologi hari ini berutang jasa pada kertas. Melalui sebuah kertas seorang dokter memberi resep obat, melalui kertas kakek dan nenek kita mengekspresikan rasa cinta dan berakhir dengan akad nikah.

Masih banyak aktifitas manusia lain yang hingga kini bahkan hingga yang akan datang tidak tergantikan dengan kertas. Capres harus berani menyampaikan visi dan misinya soal kertas, jangan hanya menggunakan kertas namun lupa mensyukuri kehadiran kertas.

Pemilih pada pilpres dan pileg 2019 sebaiknya juga cerdas melihat situasi ini. Kita selamatkan kertas dengan beberapa cara agar tidak sia-sia, agar kertas bermanfaat.

1. Jangan Golput

Meski memilih merupakan hak akan tetapi kita akan ikut membuat kertas suara menjadi kertas tak bermanfaat. Pasalnya pihak KPU pasti sudah mencetaknya bila kita terdaftar sebagai pemilih.

2. Jangan rusak kertas suara

Selain Golput, salah satu prilaku sia-sia lainnya ialah merusak kertas suara. Padahal suara kita mestinya menentukan orang baik terpilih atau tidak, dengan merusaknya kita ikut berkhianat pada kertas. 

3. Jangan pilih caleg dan capres yang memasang alat peraga dipepohonan. Hal itu merupakan prilaku koruptif dan destruktif yang mencerminkan wakil kita dan orang-orang disekitar kita.

Menyelamatkan kertas sebagai sahabat peradaban tidak hanya melalui sains. Politik punya peran signifikan dalam menyelamatkan masa depan kertas dan hutan kita.