Freelancer
1 tahun lalu · 24 view · 4 menit baca · Agama 68919_58216.jpg
pribadi

Candu

“…ein Teil jener Krafte , die stets das Bose will und stets das Gute scafft..”

Mephistopheles, Faust, Goethe-

Berbicara tentang SARA, selayaknya berbicara tentang candu. Candu yang terteguk tak hanya lewat cawan-cawan perak, atau sloki-sloki mungil di pojok-pojok jalan. Tapi sayangnya candu yang terhidang bak acara perjamuan hari raya, dimana semua orang boleh mereguk sepuasnya, mabuk semampunya, tak ada batasan, apalagi larangan.

Sepertinya baru kemarin, masyarakat kita mabuk akan arti kata demokrasi, saat buku-buku usang Massa Actie dibuka ulang, lalu berteriak sekencang-kencangnya tentang revolusi. Dimana nama Tan kembali dinyanyikan, bak lagu pengantar tidur, ditengah karut marutnya Senayan saat para mahasiswa, berbondong datang kesana.

Harga yang terbayar, mahal!

Amat sangat mahal. Bukan hanya Ambon, Sampit, Situbondo, Tasikmalaya, Solo, Dilli, dan dari semua itu, luka menganga di jantung negara, ibukota Jakarta. Tak hanya kerusakan, tak terhitung korban jiwa, luka batin maupun fisik. Dengan satu tiupan isu, SARA.

Mungkin benar apa kata Carothes, Thomas;

“Some Asian politicians focus on the regular, efficient application of law but do not stress the necessity of government subordination to it. In their view, the law exist not to limit the state but to serve its power.”

Ya, negara hampir tak ada suaranya saat berbicara tentang massa yang terprovokasi oleh SARA. Kekerasan-kekerasan yang terjadi, baik fisik maupun verbal, seringkali dianggap sesuatu yang biasa saja. Kesan bahwa negara tak menangani secara serius kasus-kasus hukum yang bermuatan SARA, menjadi catatan dengan tinta merah yang tebal.

Sayangnya pula, banyak kerusuhan yang bermuatan SARA, yang terjadi karena provokasi para elit politik. Diakui atau tidak, para elit politik seringkali memang memainkan isu SARA, untuk saling menjatuhkan. Dan disini, rakyat yang sudah mabuk oleh candu SARA, mudah saja terbius oleh pesonanya.

Catatlah tentang kerusuhan ’98, ada berapa ribu jiwa melayang pada waktu itu? Negara hanya mencatat ratusan perempuan peranakan etnis Tionghoa menjadi korban kekejaman perkosaan masal, itupun setelah mendapat kecaman dari berbagai pihak. Pun angka yang keluar, baik korban meninggal dunia, maupun korban lainnya seperti perkosaan, justru diperoleh dari LSM-LSM yang bekerja diluar plat merah.

Amat sangat disayangkan bukan?

Itu baru satu daerah konflik isu SARA, kita belum menjamah daerah-daerah lain yang berkonflik karena isu SARA seperti Poso. Ada berapa korban jiwa, kerugian materiil maupun imateriil, tercatatkah?

Jelaskah?

Atau hanya menjadi dokumen-dokumen usang berdebu tanpa pernah diselesaikan.

Satu contoh kasus, yang pada akhirnya tak jelas pula penyelesaian hukumnya seperti apa, adalah kasus bermuatan SARA di tahun 1967.

Ada sebuah peristiwa berdarah di tahun 1967, yang juga melibatkan cerita tentang konflik keagamaan. Peristiwa tersebut bermula dari ucapan seorang guru beragama Kristen di Sekolah Tinggi Ekonomi Makassar yang bernama H.K.Mangunbahan, yang berkata bahwa,

“Nabi Muhammad adalah seorang pezina, Nabi Muhammad adalah orang yang bodoh dan tolol, sebab dia tak pandai membaca dan menulis.”

Syahdan, pernyataan tersebut memicu reaksi dari banyak pihak. Dipimpin ketua HMI di masa itu, masyarakat melakukan demo besar-besaran, yang berakhir kericuhan, yaitu pembakaran beberapa tempat ibadah.Mereka marah karena merasa nabi dan agamanya dihina.

Disinilah letak keanehannya, pada waktu itu pasal karet 156 sudah ditetapkan di dalam KUHP. Tapi, pasal tersebut tidak diberlakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut, meski memakan korban yang tidak sedikit. Bahkan peristiwa itu seolah hilang ditelan bumi, sementara, seharusnya, kedua belah pihak, bisa didudukkan di kursi pesakitan yang sama, mengingat kesetaraan kedudukan hukum adalah sama. Hasilnya? Nihil!

Ya, negara mempunyai pasal karet 156 di KUHP, pasal karet yang selama ini menjadi landasan para pelaku SARA untuk menjerat maupun terjerat di dalamnya. Akan tetapi, pasal karet tersebut, toh nyatanya seringkali berada dalam timbangan yang berat sebelah saja. Seolah mengamini kenyataan, bahwa hukum memang buta.

Negara, seolah hanya berkutat pada masalah itu-itu saja, tentang bagaimana ekonomi ditumbuhkan, tentang bagaimana mengelola laju tumbuh ekonomi agar terus stabil. Tapi seringkali lupa, alpa terhadap satu hal yang mendasar, yaitu tentang SARA, terutama tentang agama.

Friksi-friksi tentang agama, serperti percikan api kecil-kecil yang meletik disini dan disana, hingga akhirnya membakar rata sempurna. Sama halnya dengan kejadian akhir-akhir ini, terutama puncak pendiaman negara, yaitu tentang aksi 212 yang menjadi sorotan dunia.

Negara hampir hanya diam, eksekutive seolah tak berdaya, sementara legislative justru banyak yang menuang bensin diatas api yang sedang membara.

Negara macam apa, dimana para wakil rakyatnya justru sibuk mencuri serta mencari massa dengan menjual bualan-bualan busuk untuk menakut-nakuti rakyatnya?

” Combined together all the excellencies and distinctive features of the best constitutions, that no part should become unduly predominate, and be perverted into its kindred vice. And that  each power being checked by the others, no one part should turn the scale or decisively outbalance the others. But that by being accurately adjusted in exam equilibrium, the whole might remain long steady like a ship sailing close to the wind.”

Apakah kata-kata Polybius diatas tak mengingatkan kita akan trias politica yang dianut di negara ini, yang disahkan oleh para pendiri bangsa?

Lalu apa artinya jika para elit hanya sibuk menjatuhkan, bukan menjalankan fungsi mereka sebagai check and balance dalam pemerintahan?

Tak terhitung berapa banyak kekerasan bermuatan SARA yang terjadi, terutama di empat tahun terakhir ini. Yang rasanya semakin massive terjadi, apalagi mengingat lebih banyaknya negara berdiam diri menghadapi.

Sisi positifnya, ada banyak pula masyarakat yang tergugah, membentuk komunitas, untuk meminimalisir kasus-kasus bermuatan SARA. Tapi, apa gunanya negara dibentuk, jika pada akhirnya toh tetap saja rakyat bekerja sendiri mengatasi masalahnya?

Apakah karena negara memang tak sanggup, atau negara memang takut?

Ah ya, mungkin seperti kata Alejandro Jodorowsky,

“ Birds born in a cage, think flying is an illness..”

Mengamini apa kata Marx, agama adalah candu. Ia menjadi candu ketika keyakinan kita sebagai penganut satu-satunya ‘kebenaran’ di dunia ini membutakan mata hati dan logika. Ia menjadi candu ketika dalih membela satu-satunya kebenaran terbukti ampuh saat ‘dijual’ untuk memperkuat posisi politik, memperkaya diri, atau sekadar mendapatkan eksistensi.

Artikel Terkait