Mas Bambang, juta dan miliar itu beda 1.000 kali...

Mantan wakil ketua KPK, Bambang Widjojanto, yang saat ini menjabat sebagai ketua tim hukum Prabowo-Sandi dan juga ketua TGUPP DKI Jakarta, melakukan blunder parah. Dia menggunakan hoaks untuk menjadi salah satu alat bukti di dalam gugatan sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi.

Hoaks apa? Kenapa disebut hoaks? Apakah hoaks ini berujung kepada fitnah? Apakah gugatan Bambang Widjojanto di MK ini bisa ditekuk dengan hukum? Berikut analisisnya.

Apa yang digugat oleh Bambang Widjojanto sebagai ketua hukum kubu 02 kepada Mahkamah Konstitusi adalah sengketa pilpres. Artinya, yang harus dibuktikan di dalam sengketa Pilpres adalah kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. 

Kalau bicara tentang kecurangan ini, tentu kita tahu bahwa pembuktian harus secara kuantitatif. Apa yang dimaksud kuantitatif? Harus berdasarkan kuantitas kecurangan.

Di dalam negara demokrasi, kita berbicara mengenai banyaknya suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon presiden.

Demokrasi adalah suara dari rakyat. Demokrasi berkait erat dengan kuantitas. Kuantitas angka menjadi penentu kemenangan pasangan di dalam pemilu, baik secara regional (pemilukada) atau nasional (pilpres).

Kuantitas adalah esensi yang paling penting dalam negara demokrasi. Bicara mengenai suara rakyat, tentu kita bicara mengenai jumlah. Jumlah dan sistem demokrasi adalah dua sisi dari satu koin yang bernilai sama.

Artinya, jumlah adalah penting. Faktor terpenting, bahkan. Jika bicara tentang jumlah saja tidak bisa konsisten, bagaimana kita bicara tentang konsistensi dari pengaduan? Apa yang menjadi agenda dari tim kuasa hukum Prabowo di MK? Apakah hanya ingin mengulur-ulur waktu untuk melanjutkan another hidden agenda dari mereka sendiri? Atau bagaimana?

Kalau bicara tentang kuantitatif, angka yang dimunculkan adalah angka-angka yang fiktif, dan terus-menerus berubah. Kalau bicara tentang pembuktian secara kuantitatif, BW dan tim sungguh tidak mungkin bisa melawan. Mengapa? Ada beberapa alasan.

Pertama, angka-angka di dalam perolehan suara berubah terus-menerus. Perubahan itu menyentuh angka bahkan sampai 62 persen. Ini angka dari mana? Lalu berubah lagi ke 54 persen, kemudian terakhir 52 persen yang digugat di MK. Gugatan yang dilakukan ini seperti main-main. Bahkan mereka berdalih mengenai perubahan angka itu.

Salah satu jubir BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak yang suka berkicau di Twitter, berdalih bahwa perolehan angka itu merupakan progres dari yang mereka dapatkan dan proses yang mereka kerjakan secara internal. Nah, kalau begini saja tidak konsisten, bagaimana mau berbicara tentang pembuktian secara kuantitatif?

Benarlah yang dikatakan oleh Mahfud MD bahwa mereka, yakni tim kuasa hukum 02 ini, sudah selesai dan gagal dalam membuktikan kecurangan yang TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) ini secara kuantitatif. Kalau bicara kuantitas, mereka sudah tidak bisa membuktikan apa pun ke MK. Karena perolehan angkanya pun salah.

Kedua, angka-angka yang disebutkan oleh BW mengenai potensi kecurangan diambil berdasarkan informasi yang salah. Misinformasi kita sebut. 

Kenapa bisa misinformasi? BW mengatakan bahwa sumbangan kampanye nilainya mencapai 19,5 miliar ketika kekayaan hanya 6 miliar. Ini dia mengatakannya dengan sangat jelas di dalam sidang MK. Berikut kutipan BW:

Menjadi janggal ketika kas dan setara kas di dalam Harta Kekayaan pribadi Joko Widodo berdasarkan LHKPN hanya berjumlah Rp6 miliar, tertanggal 12 April 2019, mampu menyumbang ke rekening kampanye Rp19 miliar pada 25 April 2019. Dalam waktu 13 hari bertambah Rp13 miliar."

Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana BW terlihat begitu gegabah dalam menyebutkan angka 19,5 miliar. Padahal dari data yang ada, dengan jelas bahwa sumbangan Jokowi adalah 19,5 juta. Ini tentu merupakan informasi yang sangat salah, diucapkan oleh seorang mantan wakil ketua KPK, yang sekarang menjabat sebagai ketua TGUPP di DKI Jakarta.

Hal ini pun langsung dibantah oleh Jubir TKN Jokowi-Amin, yakni Arya Sinulingga. Arya menegaskan bahwa Jokowi tidak pernah menyumbang dana sebesar itu, seperti yang disebutkan di Mahkamah Konstitusi, tempat yang dianggap suci secara hukum itu di Indonesia.

Saya menduga bahwa Bambang Widjojanto ini termakan hoaks dan informasi salah yang didapatkan dari kubu mereka sendiri. 

Kita tahu bahwa sebelumnya, melalui Twitter, akun @Dahnilanzar juga pernah mengatakan hal yang sama. Uang 19,5 miliar sumbangan yang tidak masuk akal. Padahal jika ditelusuri, data mengatakan bahwa uang sumbangan Jokowi adalah 19,4 sekian juta. Jika dibulatkan, memang angkanya sangat mirip, yakni 19,5 juta. Ini adalah sebuah informasi yang salah.

"Soal masalah 02 yang mengadukan soal keuangan, itu Pak Jokowi enggak pernah nyumbang itu. Enggak ada itu, BW (Bambang Widjojanto) baca di mana itu, 02 itu baca laporan di mana itu," kata Arya

Maka, sekali lagi, secara kuantitatif, mereka sudah salah memberikan data. Mereka sudah melakukan penyesatan, bahkan berani sekali melakukan hal tersebut di Mahkamah Konstitusi. Ini adalah tindakan yang sangat berbahaya dan mencederai kebenaran hukum. Apalagi kita tahu bahwa Bambang Widjojanto ini adalah orang hukum.

Jadi bagaimana pun juga, kita harus tetap mendukung MK dalam mendalami kasus ini. Mungkin kasus ini bisa dibawa ke ranah hukum.