Hadirnya media sosial melahirkan peradaban baru dalam komunikasi politik termasuk munculnya fenomena buzzer politik sebagai dampak keterbukaan informasi dunia digital, khususnya penggunaan media sosial ditengah masyarakat yang semakin kritis. 

Namun, hadirnya buzzer politik khususnya buzzer politik berbayar (buzzerRp) di dunia virtual  menjadi masalah yang serius yang mengancam kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia. Polarisasi yang terjadi akibat narasi keruh yang dibawa buzzer politik berbayar bisa menjadi bom waktu perpecahan di masyarakat.

Buzzer  politik berbayar (buzzerRp) adalah penyuara politik yang dibayar melalui akun-akun di media sosial yang umumnya adalah akun-akun anonym (akun palsu). Dengan kata kelompok yang tak jelas siapa identitasnya atau biasa disebut dengan istilah ‘cybertroops’. Namun juga ada yang terang-terangan menunjukan identitas diri mereka.

Buzzer  politik berbayar digunakan untuk melakukan 'pemasaran' politik. Mereka menjadikan platform media sosial sebagai wadah untuk menyebar berita, informasi politik untuk kepentingan kliennya. Apa yang mereka unggah jadi isu yang kemudian berkembang. BuzzerRp tidak berkicau untuk didengar, tetapi untuk uang alias berbayar. Dengan kata lain, buzzerRp bergerak sesuai keinginan klienya atau digerakkan oleh pihak tertentu. Cara menyuarakannya pun bisa secara langsung atau secara anonim..

Dilansir dari berbagai sumber media, pekerjaan buzzer  berbayar (buzzer RP) ini merupakan sebuah pekerjaan yang dibayar perbulan. Perkiraan bayarannya pun mulai dari Rp50 juta hingga Rp100 juta untuk tiap proyek isu. Dari uang tersebut akan dibagi-bagi kepada para Buzzer RP yang bekerja. Per orang pun akan mendapatkan gaji Rp3,5 juta hingga Rp5 juta. Ada koordinator yang bekerja dengan gaji Rp6 juta. Sementara sumber lain mengatakan bahwa Buzzer RP bisa juga digaji Rp2 juta per satu paket nge-tweet.

Isu mengenai BuzzerRp atau buzzer politik berbayar mencuat di dalam perpolitikan Indonesia setelah masifnya penggunaan media social sebagai media dalam komunikasi politik di era modern. Selain menggunakan simpatisan sebagai pihak ketiga dalam mengkampanyekan kepentingan politik mereka, para politisi, parpol, atau lembaga politik lainnya juga melakukan kegiatan buzzing, yaitu menggunakan buzzerRp atau buzzer berbayar yang dikelolah secara teroganisir. Mereka dibuatkan grup-grup di akun media sosial media yang dikelolah secara teroganisir dan tersebar di seluruh Indonesia.

Melalui grup-grup di akun media social tersebut, buzzerRp menyebarkan propaganda politik melalui berbagai tautan tulisan berbagai blog/web/ atau melaui status-status facebook serta twit. Propaganda mereka tidak hanya ditujukan untuk mengkampanyekan kepentingan politik klienya tapi juga menyerang kubu yang berseberangan dengan kepentingan kliennya.

Sebagai strategi politik, tidak sedikit para politisi, parpol ataupun lembaga politik lainnya membuat team buzzer berbeda-beda secara peran untuk melakukan kampanye dan publikasi politik yaitu ada yang ditugaskan melakukan negative campaign, defensive campaign, dan offensive campaign. Umumnya, buzzerRp tidak memiliki identitas yang identik di dalam akun-akun media sosialnya, dengan kata lain data indentitasnya tidak jelas alias akun palsu. Hal inilah yang menjadi kontroversi, sehingga setiap perkataan BuzzerRp tidak bisa dipertanggungjawabkan dan sulit untuk diketahui siapa yang menulis di akun-akun tersebut.

BuzzerRp ini mirip Petrus (Penembak Misterius) pada zaman Orde Baru (Orba). Petrus  yang di mana kita tak pernah tahu siapa pelakunya dan juga tidak pernah ada informasi yang terungkap mengenai ini. Nah, Jika kita kaitkan dengan BuzzerRp hal ini memiliki kemiripan hanya saja ini dalam konteks platform dan zaman yang berbeda. Petrus dan BuzzerRp sama-sama tidak ketahui identitasnya dan juga memiliki aura yang sama yaitu menghantui dan menakut-nakuti. BuzzerRp lebih menakut-nakuti orang untuk bebas berpendapat di media sosial dengan menyerang dan menjatuhkan citra pemilik akun, bahkan juga tidak segan memfitnah pemilik akun tersebut.

BuzzerRp menjadi alat propaganda politik melalui berbagai bentuk kampanye dan promosi politik yang dituliskan melalui media social untuk menghasilkan, mempertahankan, memperbaiki, dan mengubah realitas. Dengan demikian, realitas yang diciptakannya merupakan hasil ciptaan melalui kekuatan konstruksi sosial terhadap dunia sosial di sekelilingnya. Sehingga menjadi wajar jika pada akhirnya muncul istilah ‘pencitraan’.

Melihat dari tipologi yang disebutkan di atas rasa-rasanya kepentingan BuzzerRp lebih digunakan untuk ke tipologi propagandis yang bersifat selalu negatif dan menyerang dalam konteks politik kepada pihak-pihak lawan politiknya. Sampai saat ini, ‘perang’ Akun-akun media sosial yang berafiliasi terhadap para politisi, parpol, dan lembaga politik lainnya masih terus berlangsung. Di samping akun-akun yang terafiliasi tersebut terdapat juga akun-akun yang dikelola secara komunal yang menjadi bagian dari kepentingan politik pencitraan. Di samping akun tersebut, tersebar ribuan akun individu yang menjadi bagian dari buzzerRp para politisi.

Kehadiran buzzerRp atau buzzer politik berbayar sekarang ini tidak dapat dilepaskan dari konteks Pilkada DKI 2012 lalu, dan puncaknya pada pilpres  tahun 2019 lalu yang dipenuhi dengan "propaganda politik” dengan menebar kebohongan politik atau janji-janji politik yang sangat sulit dipenuhi. Kebohongan ini memang sengaja diciptakan dengan maksud mempengaruhi opini publik. Propaganda seperti itu dikembangkan berdasar teori Paul Joseph Goebbels, seorang menteri penerangan dan propaganda Jerman era Nazi Hitler. Kata-katanya yang terkenal adalah kebohongan yang dikampanyekan secara terus menerus dan sistematis akan diterima sebagai "kebenaran."

Propaganda politik melalui kampanye hoaks begitu massif memenuhi media sosial sepanjang pemilu presiden tahun 2019. Para buzzerRp diorganisir secara terstruktur dan massif membangun isu-isu politik untuk mempengaruhi opini masyarakat. Propaganda politik yang dilakukan oleh para buzzerRp di media sosial sifatnya mendangkalkan pikiran melalui pesan-pesan yang diciptakan secara terus menerus.

Munculnya fenomena buzzer politik berbayar menjadi noise (gangguan suara) yang sangat membisingkan pertarungan wacana dan gagasan di ruang daring. Mereka membanjiri media sosial dengan menyebarkan propaganda, pengalihan isu, polarisasi di tengah masyarakat, dan menekan pihak yang berseberangan.

Keberadaan buzzer politik berbayar tidak menjadi masalah ketika narasi dari konten yang mereka bawa valid dan berkualitas. Namun, noise terjadi akibat konten yang dinarasikan jauh dari kata berkualitas. Meski demikian, fenomena buzzer politik juga berpotensi menimbulkan perdebatan yang tak produktif dan pertarungan wacana yang tak sehat jika mereka menyebarkan narasi yang bersifat provokatif dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Masyarakat pengguna sosial media pun banyak yang resah dengan keberadaan buzzer politik berbayar yang membuat riuh dan keruh ruang-ruang diskusi di sosial media. Karena pesan yang disampaikan buzzer mempunyai narasi yang berseberangan dengan opini secara umum masyarakat, tidak heran jika konten mereka menuai kontroversi. Buzzer politik dengan bebas menyebarkan konten apa pun dengan menggunakan akun anonym.

Buzzer politik berbayar muncul biasanya adalah ketika ada isu yang sedang berkembang, mereka mempublikasikan pesan dengan narasi yang sama atau dengan hastag yang seragam untuk di-trending-kan. Jika dilihat, tujuan dari pesan-pesan yang disampaikan para buzzer politik berbayar adalah untuk menggiring opini publik dari suatu isu tertentu.

Buzzer politik kerapkali menyebarkan narasi yang berseberangan dengan narasi kelompok masyarakat sipil. Hal itu sah-sah saja sepanjang narasi yang dibangun berkualitas. Namun, buzzer politik cenderung membangun perdebatan yang tak produktif dan tak sehat jika mereka menyebarkan narasi yang bersifat menyudutkan. Ketika misalnya masyarakat kritik atau beda pendapat dengan narasi yang disebarkan,  masyarakat disudutkan, dan bukan didebat soal kontennya tapi mengarah kepada organisasi masyarakat sipilnya itu sendiri atau menyerang pribadi yang bersangkutan.

Para buzzer politik dapat dengan mudah menggeser perdebatan ke hal-hal yang tidak substansial untuk mengalihkan perhatian publik. Mereka bisa melakukan itu dengan penyeragaman narasi, termasuk memutarbalikkan fakta. Misalnya ada 6-7 orang agendanya persis sama, pake tagar, sama dan model pengondisian faktanya diputarbalikkan sedemikian rupa.

Masyarakat menilai buzzer politik yang pro pada elite pejabat atau atau pemerintah sangat reaksioner terhadap elemen masyarakat sipil. Ketika menanggapi kritik elemen masyarakat sipil terhadap Pemerintah dan DPR Misalnya, para buzzer poltik pendukung pemerintah melancarkan kontra-narasi dengan menyebut bahwa gerakan tersebut ditunggangi kepentingan politik kelompok tertentu. Padahal gerakan masyarakat mengemukakan isu-isu atau persoalan serius menyangkut kepentingan masyarakat luas. Bukan untuk kepentingan pihak tertentu.

Pasca pilpres 2019,  perang buzz tersebut terus berlanjut hingga saat ini dalam metode dan bentuk pergerakan yang lebih agresif, terstruktur, terdistribusi dan masif. Buzzer bayaran tersebut makin mendominasi media sosial, dengan menyebar fitnah, ujaran kebencian, dan hoax melalui saluran media sosial sambil "menyerang" pihak lawan. Tentunya hal ini sangat berpotensi membuat kegaduhan politik.

 BuzzerRp dan Ancaman Demokrasi di Indonesia

Sekarang ini, membayar pendengung untuk kepentingan politik dan pencitraan merupakan hal yang lumrah. Para politisi, parpol, atau lembaga politik lainnya memanfaatkan jasa pendengung untuk menjalankan 'promosi' politik. Bahkan masyarakat mensiyalir pemerintah memelihara buzzerRp yang dibantu media melawan masyarakat; aktivis dan tokoh yang menyerang kebijakan pemerintah.

Keterlibatan buzzerRp dalam isu-isu politik menjadi sebuah ancaman dalam kehidupan politik dan demokrasi di negara kita. Musababnya, buzzerRp telah menjelma sebagai makhluk politik yang kerap terlibat dalam penyebaran informasi palsu, hasutan, membelokkan isu, dan bahkan menciptakan skenario ribut. Bahkan perilaku buzzerRp kerap menimbulkan rasa takut dan cemas kepada public dalam menyampaikan pendapat di media sosial.

Tentunya kemunculan buzzerRp akan mengancam kehidupan demokrasi. Karena dari sudut pandang demokrasi sendiri, bahwa berpendapat itu adalah hak individu warga negara yang harus dilindungi. Mengingat demokrasi seharusnya membuat warga semakin tenang dan nyaman menyatakan pendapatnya bukan membuat warga memiliki rasa takut untuk berpendapat. Media sosial merupakan ruang publik terbuka yang membebaskan setiap orang untuk mengunggah atau berkomentar terhadap suatu peristiwa, termasuk pada pemerintah. walaupun dalam hal ini “bebas” yang dimaksud tetap dalam koridor norma-norma sosial yang berlaku.

Dalam iklim demokrasi, keberadaan buzzerRp itu menunjukkan dua hal penting. Pertama, kualitas demokrasi yang semakin turun karena tak ada lagi debat terbuka tentang suatu isu. Kedua, demokrasi yang semakin kompetitif. Lebih lanjut, keberadaan para buzzerRp tersebut juga sangat mengganggu karena kerap kali mereka tak memahami substansi yang dikritik. Akibatnya, serangan yang muncul cenderung destruktif. Ini sangat menggangu karena mereka tidak tahu konten atau substansi apa yang dikritik.

BuzzerRp akan agresif jika klien, tokoh atau politisi yang membayaranya diserang maka para buzzerRp akan mati-matian membela. Hal ini, menunjukkan, mereka hanya meyakini kebenaran dari bagian yang mereka sukai atau pun yang membayar mereka. Tentunya, Ini jauh dari asas demokrasi, sangat tidak sehat dan sangat merugikan iklim demokrasi di negara kita.

Masyarakat menilai bahwa fenomena buzzerRp sangat unik. Sebelumnya, tidak dikenal ada istilah pendengung politik berbayar alias buzzerRp. Padahal di masa pemerintahan sebelumnya, internet dan sosial media sudah meriah. Meskipun tidak semeriah di negara-negara maju saat itu. Sosial media digunakan masih sebatas untuk informasi online yang digunakan oleh media cetak demi memperluas jangkauan readers dan juga orang-orang tertentu yang menggunakan fitur-fitur internet pada keperluan publikasi dan promosi politik bisnis dan ada juga dalam dunia pendidikan.

Tetapi masa sekarang ini khususnya di era pemerintahan Jokowi, istilah buzzerRp menjadi trend. Para buzzerRp ini biasanya menyebar isu politik untuk kepentingan penguasa ataupun elite elite tertentu. mereka bergerak aktif melawan nitizen yang mengkritik, melawan elite, politisi atau pejabat yang membayaranya. Cuitan-cuitan mereka banyak mengandung kebohongan dan acapkali mengundang perpecahan. Di sisi lain, para buzzerRp pun menyebarkan narasi-narasi yang berseberangan dengan yang diperjuangkan masyarakat sipil.

Serangan serangan buzzerRp selalu ditujukkan pada akun-akun yang sering mengkritik, mengoreksi elite, politisi, ataupun kebijakan dan aturan yang dibuat pemerintah. Tak dipungkiri, hadirnya para buzzerRp juga karena demokrasi yang ditunggangi kapitalis untuk kepentingan kekuasaan. Tak pelak, masyarakat menuduh para buzzerRp adalah sampah demokrasi yang kerap menebar fitnah, ujaran kebencian dan hoax. Dan tak segan merusak nama orang. Selain itu, media massa ikut memberi ruang bagi para buzzerRp. Kehadiran mereka telah merusak pondasi demokrasi, mempabrikasi kebohongan, memecah belah warga negara.

Masyarakat menilai, pemerintah memiliki andil berkembangnya buzzerRp di media sosial sekarang ini. Beberapa kasus represi di dunia maya terhadap masyarakat, tokoh politik, penggiat demokrasi yang mengkritik pemerintah atau elite pejabat tertentu diduga terkait dengan pendengung politik. Meski tak bisa dibuktikan, namun serangan buzzerRp yang membabi-buta terhadap mereka yang mengkritik pemerintah erat dengan kaitanya dengan pemerintah ataupun elite-elite tertentu.

Masyarakat dan khususnya pemerintah bisa melihat bahwa keberadaan buzzerRp ini menjadi masalah yang serius yang mengancam kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia. Polarisasi yang terjadi akibat narasi keruh yang dibawa buzzerRp bisa menjadi bom waktu perpecahan di masyarakat. Maka dari itu, perlu adanya regulasi khusus yang mengatur fenomena buzzer ini agar tidak lagi meresahkan.

Sebelum berdampak terlalu jauh, masyarakat dan khususnya pemerintah harus segera melakukan penertiban pasukan buzzer politik ini. Ada pengaturan legal yang mengikat buzzer politik, selayaknya buzzer untuk mendukung promosi brand atau produk.  Tentunya pihak pemerintah bisa menertibkan Buzzer tersebut untuk kepentingan negara agar tetap tegaknya pilar-pilar demokrasi, dalam hal ini kebabasan hak berpendapat.

Pengaturan secara legal perlu dilakukan agar mengetahui buzzer politik yang tersebar tersebut bekerja untuk siapa, dari agency apa ia berasal dan transparansi pendanaannya, serta penindakan jika konten yang disampaikan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Maka, perlunya Pemerintah segera merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mengendalikan keberadaan buzzer politik, utamanya yang berbayar. Dengan adanya regulasi yang akuntabel dan transparan akan berdampak baik ke depan bagi ketertiban ruang daring dari noise-noise yang berdampak negatif, juga terutama ke penegakkan demokrasi di Indonesia karena akan meminimkan potensi perpecahan saat kontestasi demokrasi.

Upaya jangka panjang untuk melawan fenomena buzzerRp ini adalah dengan cara penumbuhan kedewasaan dan pencerdasan publik dalam bermedia. Karena Buzzer politik berbayar akan efektif dalam bekerja ketika masyarakat memiliki literasi digital yang rendah. Maka dari itu, edukasi-edukasi secara jangka panjang diperlukan baik dari pemangku kebijakan ataupun dimulai dari setiap individu masyarakat agar terus bijak dalam menyebarkan konten di media sosial.

Pencerdasan publik di tengah fenomena buzzer politik berbayar di media sosial perlu dilakukan untuk membangun jaringan pesan yang kuat untuk melawan buzzerRp yang melakukan manipulasi opini publik. Mayrakat diharapkan aktif bersuara melawan narasi negatif yang disebarkan buzzer di media sosial. Para Intelektual, akademisi, penggiat literasi informasi dan media  digital perlu aktif memproduksi pengetahuan kepada publik supaya tercerahkan.