Narasi politik Islam kembali mencuat ke ranah publik akhir-akhir ini. Dampaknya, ada sebagian lainnya yang menggunakan narasi Pancasila sebagai bagian dari mempertahankan kekuasaan. Konstelasi politik kemudian terbelah, hingga nyaris keterbelahan ini melanda masyarakat.

Setidaknya, hal ini dibuktikan dengan keriuhan ruang diskusi di media sosial. Lebih jauh dari itu, beragam pernyataan kubu oposisi menggunakan narasi politik Islam untuk menyudutkan pemerintah. Isu kriminalisasi ulama, kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI), hingga isu menguatnya radikalisme agama. Semua menyita perhatian publik.

Baca: Ahok sebagai Aktor Utama Bangkitnya Politik Islam

Alih-alih mendamaikan, elite penguasa sering kali menjadi biang penyebabnya. Bukan itu saja, elite penguasa juga menggunakan instrument kekuasaan untuk menggebuk setiap bagian dari narasi politik Islam dengan dalih mengancam persatuan dan kesatuan.

Pertanyaannya kemudian adalah, apakah diskursus seperti ini merupakan sebuah kebaharuan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa? Ataukah diskursus semacam ini pernah terjadi sebelumnya?

Untuk hal seperti sekarang, sepertinya aktor narasi politik Islam harus belajar dari Buya Hamka. Dan, untuk para elite penguasa, rasanya ia pun juga harus belajar dari Bung Karno.

Kedua tokoh bangsa itu adalah dua orang sahabat, bahkan sejak Indonesia belum sepenuhnya merdeka. Meski begitu, pada sidang Dewan Konstituante, keduanya berdebat keras. Perdebatan keduanya bukan saja perkara untuk merebut suara, melainkan apa dasar negara yang baik untuk Indonesia.

Pada pagi itu, suasana sidang begitu mencekam. Jam dinding berwarna cokelat dengan bingkai kayu berwarna kotak itu terus mengeluarkan suara.

Hal yang sama juga dilakukan oleh peserta sidang. Masing-masing memberikan pandangan seputar apa dasar negara Republik ini. Sebagian ingin mengembalikan piagam Jakarta dalam sila Pancasila. Dan lainnya, menginginkan Pancasila sebagaimana adanya, yakni dengan semangat negara bangsa bukan negara agama.

“Saudara-saudara, inilah ash-Shirath al-Mustaqim (jalan yang benar),” kata Bung Karno.

“Bukan, itu ash Shirath ila al-Jahiim (jalan menuju neraka jahanam),” kata Buya Hamka menyahuti.

Perdebatan keduanya dalam sidang Dewan Konstituante memang meruncing. Keinginan Buya Hamka atas sila pertama Pancasila kembali sebagaimana piagam Jakarta menguat. Begitu pun keyakinan Soekarno dengan pikiran yang sudah terlalu terkontaminasi sekularisme dan bisikan komunisme juga sudah memuncak.

Baca juga: Memahami Sekularisme Turki ala Soekarno

Persahabatan keduanya pun akhirnya putus, ditandai tidak lama kemudian Dewan Konstituante dibubarkan melalui dekrit Presiden. Selain itu, partai Masyumi sebagai partai politik Buya Hamka juga dibubarkan.

Meski sudah dibubarkan, eks anggota partai Masyumi dianggap sebagai orang-orang penentang pemerintah. Beberapa tokohnya kemudian ditangkap, dan Buya Hamka awalnya tenang. Ia bukan merasa sebagai tokoh penting dan penentang pemerintah.

Tapi, ketenangan itu tidak bertahan lama setelah aparat polisi menangkapnya. Dalam kesaksian Buya Hamka di kemudian hari, ia mengungkapkan bahwa telah dituduh dengan berbagai tuduhan. Selain itu, selama dalam penahanan, tak ada lagi gelar ulama, dan para interrogator memanggilnya Hamka.

“Suatu kali pernah dikatakan satu ucapan yang belum pernah saya dengar selama hidup; saudara penghianat menjual negara kepada Malaysia,” tulis Buya Hamka dalam pengantar buku Tasawuf Modern, cetakan ke 12.

Buya Hamka memang dituduh melanggar Undang-Undang Anti-Subversif Penpres No 11, yaitu merencanakan pembunuhan Presiden Soekarno. Tuduhan lain adalah bahwa ia bekerja sama dengan Perdana Menteri Malaysia, Tengku Abdul Rahman untuk menggulingkan Bung Karno.

Namun, segala tuduhan itu, dalam sejarahnya, tak pernah terbukti. Bahkan, pasca jatuhnya pemerintahan Bung Karno, dan kejatuhan partai komunisme, Buya Hamka dibebaskan. Alhasil, dua tahun empat bulan Buya Hamka meringkuk di balik jeruji besi. Dan, sejak era Orde Baru Soeharto berdiri, ia dibebaskan.

Baca juga: Titip Rindu buat Buya Hamka

Selama dua tahun di penjara, ia menghabiskan waktunya untuk menulis. Sebuah mahakarya, yakni Tafsir Al Azhar kemudian tercipta. Jadi, ia memaknai masa tahanannya dengan penuh kesabaran, dan kemudian menghasilkan sebuah tafsir atas kitab Suci Alquran genap 30 juz di masa tahanannya.

Penyandang gelar dokotr honoris causa dari Universitas Kebangsaan, Malaysia dan Universitas Al Azhar Mesir ini di kemudian hari dijuluki sebagai “Alimun Abqariyyun”. Di era Soeharto, ia kemudian menjadi Ketua MUI pertama dengan masa jabatan dua periode.

Ia pun mengakhiri masa jabatannya dengan sebuah pengunduran diri, sebagai bagian dari sikap tegasnya karena perbedaan pandangan dengan pihak pemerintah. Bagi Buya Hamka, akidah tak bisa dipertukarkan dengan jabatan sekalipun.

Meski seorang yang keras dengan prinsipnya, sesungguhnya Buya Hamka adalah pemaaf. Betapa tidak, meski dikriminalisasi oleh penguasa dengan tuduhan keji, ia pun tetap memaafkan.

Bung Karno berwasiat, kelak jika mati, dirinya ingin Buya Hamka berkenan menjadi imam salat jenasahnya. Dan, keinginan itu dikabulkan. Di dekat peti jenasah Bung Karno, Buya berbisik lembut; “Aku memaafkan engkau, saudaraku.”

Selebihnya, Buya Hamka tetap mengakui bahwa Bung Karno adalah sosok yang membawa kita menjadi satu bangsa. Semoga ini menjadi pelajaran bagi penguasa Indonesia kapan dan siapa pun.