“Beri aku sepuluh pemuda, maka akan aku guncang dunia!” Begitulah adagium yang tersohor dari seorang Bung Karno. Bagaimana tidak si Bung Besar ini begitu yakin dan berharap besar kepada para pemuda. Pada zaman si Bung jelas obrolan pagi para pemuda kala itu adalah isu-isu terhangat perihal situasi politik Indonesia saat itu. Namun, keadaan politik saat ini telah berubah.

Coba saja kita pikirkan berapa banyak sih anak muda yang mau ambil pusing mengurusi negara? Alasannya klise, wong ngurusi urip awak dewe isih bingung (orang ngurusin hidup sendiri aja masih bingung). Pemuda masa kini dihadapkan pada pilihan ikut berpolitik atau “pura-pura” tidak membutuhkan politik dalam menjalani kehidupan ini. Sejenak terlintas percakapan dengan seorang bapak tua yang sedang asik ngopi di wakop kala sore.

“Mahasiswa itu agen perubahan, Nak!” kata bapak-bapak yang mantan aktivis mahasiswa tahun 70-an.

“Iya, pak. Setuju,” jawabku singkat. Dalam hati ia bergumam kalau mahasiswa semakin hari semakin menjadi rubah, hewan mungil dan lucu yang hanya bisa makan, kentut, tidur, dan (tentu saja) bisa kuliah dengan tujuan pragmatis: mencari ijazah dan gelar agar kelak dapat penghidupan yang layak, bekerja di perusahaan mapan, beranak pinak dan mengumpulkan harta. Lalu kami berdua ngobrol ngalor-ngidul membahas seputar kehidupan politik mahasiswa di Indonesia.

Cerita si Bapak pun berlanjut tentang bagaimana kejatuhan si Bung Besar tahun 1966. Si Bapak bercerita bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan pemuda atau mahasiswa melawan si Bung Besar. “Harga bahan makanan yang semakin meninggi pun menjadi sasaran empuk bagi kalian, mahasiswa, untuk melakukan gerakan.

Akhirnya, kita, organisasi eksternal mahasiswa, mesti bersatu dan menamakan diri sebagai Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dan membuat tiga tuntutan rakyat (Tritura), yaitu Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya; Perombakan kabinet Dwikora; dan turunkan harga sandang-pangan. Itu yang kita lakukan! Itu yang telah kita ubah!” kata si Bapak.

“Ini masa ketika PKI berhasil dibubarkan dan mahasiswa terlena akan kemenangannya. Di lain sisi, ABRI dengan pasti membangun kerajaannya di antara mayat-mayat manusia yang dibunuh tanpa diadili. Atas kerjasama apik tersebut, dinasti Soeharto mempersembahkan gelar ‘agen perubahan’ bagi mahasiswa,” lanjut si Bapak dengan raut wajah jengkel.

Ya begitulah pemuda dan mahasiswa sebagai “agent of change” yang muluk-muluk itu. Lalu marilah kita berefleksi sejenak dan memikirkan suatu proses pemberantasan, yang menurut istilah Freire disebut “buta huruf politik”.

Buta Huruf Politik Para Pemuda

Sebelum membahas buta huruf politik ada baiknya menyesuaikan definisi tentang pemuda terlebih dahulu. Berdasarkan Undang-Undang Kepemudaan Nomor 40 tahun 2009, pemuda didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan, berusia 16-30 tahun. Konsepsi ini ingin menyatakan bahwa masa muda merupakan periode peralihan dari dunia kanak-kanak menjadi dewasa.

Dalam budaya Jawa, mereka yang berada pada periode ini disebut “durung Jawa” atau belum dewasa. Artinya, mereka perlu dibimbing untuk memasuki dunia orang dewasa, karena menjadi anak-anak berarti tidak memiliki kemampuan untuk menentukan segala sesuatu atas dirinya sendiri.

Lain hal dengan Onghokham (1977: 17), eksistensi pemuda terkait erat dengan kegiatan belajar sebelum masuk ke dalam dunia dewasa, yakni ke dalam kesatuan sosial-ekonomi. Anak-anak dari keluarga miskin tidak punya kesempatan untuk belajar dan dipaksa untuk langsung bekerja atau menikah, sehingga dengan sendirinya tidak memiliki masa muda.

Dengan demikian, kategorisasi umur saja tidak cukup untuk menjelaskan masuk/tidaknya seseorang dalam golongan muda. Bagaimanapun ada proses sosial, politik, dan kultural yang memberikan makna pada kategori pemuda. Alhasil, pengalaman di dalam sejarahlah yang membentuk sosok pemuda.

Kepemudaan dalam sejarah politik Indonesia selalu terkait dengan semangat penuh vitalitas dan revolusioner. Bahkan ada yang menempatkannya sebagai aktor sejarah yang berperan sentral karena posisinya dalam berbagai peristiwa selalu dramatis dan lebih seru daripada dunia politik dewasa (Onghokham, 1977: 15).

Adalah sejarawan Ben Anderson yang menggunakan kata ‘pemuda’ dalam studinya tentang revolusi di Jawa 1944-1946. Menurutnya, orang muda yang disebut sebagai golongan pemuda merupakan motor dari revolusi yang tengah bergulir. Bahkan, peranan mereka sekaligus mengalahkan peranan kaum intelegensia dan kelompok lainnya dalam kancah perpolitikan saat itu. Alhasil, dia menyebut gejolak yang terjadi pada periode itu sebagai “Revoloesi Pemoeda”.

Lewat pendidikanlah pemuda memperoleh peranan dan pengaruh yang besar dalam sejarah Indonesia. Sebagai kaum intelektual, mereka berperan menyerap ide-ide, lewat bacaan maupun persentuhan dengan dunia Barat, yang kemudian ditransfer ke masyarakatnya yang mayoritas buta huruf melalui suatu penyebaran informasi yang terbatas.

Kematangan intelektual ini yang menurut Onghokham (1983: 12) menjadi ciri khas para pendiri bangsa, seperti Sukarno, Hatta, dan Sjahrir. Mereka mengatur hidup masa mudanya menurut cita-cita dan peranan yang mereka idamkan. Misalnya Sukarno, yang punya peluang untuk terjun langsung sebagai politikus pada usia 22 tahun selepas lulus dari sekolah menengah, Hogere Burgershool (HBS).

Dia justru memilih untuk melanjutkan pendidikannya terlebih dulu di Technische Hogeschool (THS) sebelum mendirikan Algemene Studie Club dan kemudian menelurkan tesis Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme pada 1926. Tapi pandangan pemuda yang dulu sudah lain dengan definisi pemuda sekarang. Pemuda saat ini sudah jauh dari politik, hal inilah yang disebut Freire sebagai “buta huruf politik”. Selayaknya virus buta huruf politik haruslah diberantas.

Buta huruf politik adalah istilah yang dikemukakan Paulo Freire dalam karyanya yang berjudul The Politic of Education: Culture, Power, and Liberation. Bagi Freire, buta huruf politik terjadi karena adanya kesalahan konsep pendidikan yang berasumsi bahwa pendidikan adalah proses transfer ilmu. Guru dianggap sebagai pemilik pengetahuan dan siswa sebagai bejana kosong yang harus diisi oleh si pendidik.

Siswa tidak diberikan kesempatan untuk bertanya, karena peran siswa hanya menerima secara pasif pengetahuan yang disampaikan oleh guru. Kesalahan dalam konsep pendidikan itu berimplikasi pada kesadaran para pemuda—dalam hal ini pelajar—yang memperburuk buta huruf politik. Sebagai contoh mahasiswa yang apatis tidak mau memperhatikan permasalahan yang ada di kampus.

Freire memberikan solusi agar para pemuda dapat terhindar dari buta huruf politik, syaratnya adalah dengan menjalankan proses konsientisasi. Kata “konsientisasi” (berasal dari bahasa Brazil conscientizaçáo), proses di mana manusia berpartisipasi secara kritis dalam aksi perubahan.

Salah satu poin penting dalam konsientisasi adalah mengenal dunia, bukan sebagai dunia yang begitu saja diterima, namun sebagai dunia yang secara dinamis dalam proses pembentukan. Disitulah pemuda mempunyai peran penting dalam memahami dunia.

Dunia haruslah terus menerus diperbaiki keadaanya. Masyarakat miskin harus terus dicarikan cara agar keluar dari kemiskinannya, korupsi para pejabat negara harus diberantas dengan terus memantau jalannya penegakkan hukum di Indonesia, kebijakan-kebijakan publik haruslah memanusiakan manusia, semua permaslaahan itu dapat diselesaikan jika para pemuda terbebas dari buta huruf politik.

Sudah terlalu lama politik dimaknai sebagai kekuasaan yang menindas. Politik dipandang sebagai kekuatan yang bersifat dialektis namun penerapannya bersifat represif. Pengetahuan politik yang memanusiakan manusia haruslah melibatkan.

Pertama kesatuan yang tetap antara aksi dan refleksi terhadap kehidupan politik. Artinya semakin sering masyarakat belajar dari pengalaman dan melakukan evaluasi dan intropeksi diri terhadap keberadaannya sebagai warga Negara yang patut untuk diperhatikan kepentingannya oleh Negara, maka semakin tinggi pula keinginan untuk mengetahui apa dan faktor apa saja yang mendukung serta menghambat realisasi kepentingan tersebut. 

Kedua, secara metodologis, melibatkan cara pandang yang berbeda terhadap pemberantasan buta huruf politik dan mensyaratkan cara yang berbeda pula untuk mereka yang “tunanetra politik”. Artinya buta huruf politik lebih disebabkan oleh faktor kesibukan memikirkan hari esok mau makan apa atau kekukuhan prinsip memegang vaksin krisis kepercayaan terhadap penguasa yang selama ini kurang peduli dengan kepentingan.

Atau memang masyarakat sipil sudah terkena gejala ilfil terhadap politik atau yang lebih rasional adalah bahwa masyarakat awam masih terjerat dalam kubangan kesadaran mistis dan naïf yang belum sama sekali menunjukkan tanda-tanda perubahan kearah kesadaran kritis ala Faulo Preire yang mutlak harus ditangani dengan cara yang berbeda dengan masyarakat yang terkena penyakit “tunanetra politik.”

Pemuda dan Politik

Soe Hoek Gie berkata “Mimpi saya yang terbesar, yang ingin saya laksanakan adalah, agar mahasiswa Indonesia berkembang menjadi “manusia-manusia yang biasa”. Menjadi pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi yang bertingkah laku sebagai seorang manusia yang normal, sebagai seorang manusia yang tidak mengingkari eksistensi hidupnya sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pemuda dan sebagai seorang manusia. 

Saya ingin melihat mahasiswa-mahasiswa, jika sekiranya ia mengambil keputusan yang mempunyai arti politis, walau bagaimana kecilnya, selalu didasarkan atas prinsip-prinsip yang dewasa. Mereka yang berani menyatakan benar sebagai kebenaran, dan salah sebagai kesalahan. Dan tidak menerapkan kebenaran atas dasar agama, ormas, atau golongan apa pun.

Pemuda harus dapat tampil sebagai penjaga demokrasi; menghormati hak dan kewajiban orang lain, menghargai perbedaan pilihan dan tidak terjebak pada pragmatisme politik. Dalam kehidupan politik saat ini pertisipasi kaum muda memang dibutuhkan dalam hidup kepemimpinan atau pun di dewan perwakilan baik pusat atau pun daerah.

Sehingga ada mengganti posisi orang-orang tua dengan yang lebih muda selain itu harus dipahami bahwa kaum pemuda tidak hanya menyentuh mengenai pergantian terhadap kemampuan fisik saja tetapi juga mengganti pola-pikir atau pandangan politik seseorang yang mengandung nilai-nilai lama dengan nilai-nilai yang lebih baru. Karena juga tidak sedikit secara kemampuan fisik lebih muda, tetapi pola pikirnya masih menggunakan nilai-nilai yang lama.

Melihat keadaan politik di Indonesia yang semakin miris, tentunya diperlukan suatu perubah. Perubahan yang sangat berarti bagi bangsa Indonesia. Dan dalam hal ini peran pemudalah yang sangat di butuhkan. Hampir setiap kegiatan politik, peran pemuda cukup mendominasi. Tak dapat dipungkiri, dukungan pemuda dalam setiap kegiatan politik tak pernah surut. 

#LombaEsaiPolitik