Penulis
1 tahun lalu · 182 view · 7 min baca menit baca · Media 32333_15450.jpg
Shutterstock

Buruk Media, Masyarakat Dibelah

Ekonomi politik mempengaruhi produksi naskah media dan perspektif khalayak

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah serentak 2018 dan setahun sebelum pemilihan umum nasional serentak 2019, banyak sekali berita dan peristiwa miring yang ramai diperbincangkan di negeri ini. Mulai dari UU MD3 yang membuat para wakil rakyat kita menjadi antikritik. Dilarangnya Gubernur Anies Baswedan untuk menemani Presiden Joko Widodo oleh Paspampres saat Persija menang di Piala Presiden.

Selanjutnya berbagai berita mengenai artis-artis yang tertangkap karena mengonsumsi narkoba. Info selebritis ini kemudian diseret-seret ke ranah politik karena konon katanya, orang tua artis itu merupakan peserta aksi massa 212. Kepulangan Rizieq Shihab ke tanah air dan kasus hukum yang harus dia hadapi. Hingga berita pengrusakan sejumlah tempat ibadah di beberapa pelosok daerah Indonesia yang langsung menjadi perhatian media nasional.

Semua berita ini selalu berujung pada polemik pro-kontra dan tak jarang dibawa ke ranah politik, disangkut pautkan dengan pemilu 2019.  Alih-alih bersama mencari solusi, satu sama lain malah saling menjatuhkan dan mencari kekurangan. Masyarakat kian terpolarisasi dan terpecah belah

Banyak orang yang sudah bosan dengan informasi panas tersebut. Rasanya, tak habis-habisnya kabar-kabar itu mewarnai lini sosial dan kadang menimbulkan perpecahan di antara teman sejawat bahkan keluarga kerabat. 

Namun, di sisi lain, ada pihak-pihak yang justru berpesta pora meraup untung dari polarisasi dan intoleran terhadap pendapat orang lain. Sebut saja Saracen, sindikat yang menjadikan ujaran kebencian sebagai komoditas.

Disadari atau tidak, media massa dan media sosial menjadi minyak yang semakin mengobarkan kebencian terhadap kelompok lain. Ujaran kebencian dan intoleransi kepada kelompok lain menyebar semakin luas ketika dengan adanya media.

Sebaliknya, media yang berisikan teks bermakna intoleransi membuat orang saling membenci dengan kelompok lain. Hubungan media dan ujaran kebencian berkelindan seperti benang kusut yang tak jelas ujungnya.

Hiperdemokrasi Media, Kebebasan yang Kebablasan

Media dan ujaran kebencian akan sulit ditemui di zaman Orde Baru. Namun hal itu bukan berarti baik, justru sebaliknya. Saat itu, Orde Baru menghambat kebebasan berpendapat dan memberikan kritikan kepada pemerintah. 

Kelompok yang mengritik dituding subversif, mendapat stigmatisasi sebagai komunis, bahkan tak segan untuk dihilangkan dari peredaran. Rakyat dipaksa menerima kebenaran tunggal versi pemerintah.

Usai Orde Baru runtuh, media massa mendapatkan angin segar perubahan karena adanya UU 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berbasis kebebasan berpendapat. Semua orang bisa mempunyai media, menyampaikan pendapatnya kepada publik, dan memberi masukan kepada pemerintah. Sayangnya, kondisi ini dinodai dengan adanya kebebasan media yang kebablasan.

Paul Long dan Tim Wall (2013) mengatakan media di satu sisi merupakan implikasi demokrasi, bentuk kebebasan berpendapat. Namun di sisi lain, media cenderung mencari keuntungan ekonomi dan politik dibanding menjalankan fungsinya sebagai pilar demokrasi. Sudah menjadi rahasia umum ketika banyak media yang membuat berita yang berpihak kepada kelompoknya saja.

Contohnya saja di Pemilihan umum tahun 2014 yang diwarnai hiruk pikuk iklan dan berita politik. Sejumlah media massa yang dimiliki oleh petinggi partai menyampaikan informasi secara berlebihan untuk mendukung sesuai pilihan pemiliknya. 

Sebut saja perang opini antara jaringan Media Group milik Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh dan jaringan Viva Group milik Ketum Partai Golkar saat itu Aburizal Bakrie yang mempunyai pilihan berbeda baik di pemilu legislatif maupun Pemilu Presiden. 

Saat itu, saya mengkhawatirkan adanya dominasi  pencitraan di media akan membuat publik keliru menentukan pilihannya. Ini sejalan dengan pemikiran McNair (2011) yang menyatakan peristiwa-peristiwa yang dibangun oleh para politikus memang bertujuan memaksimalkan media sebagai pembentuk citra.

Di lain pihak, media sosial awalnya menjadi wadah kebebasan berpendapat yang seringkali luput dari perhatian media massa mainstream berbalik menjadi alat penyebaran kebencian. Dengan dalih kebebasan, para pengguna tak sungkan menjelek-jelekkan agama, etnis, atau kelompok lain bahkan berujung pada persekusi pada orang yang berseberangan. 

Kita hanya mau mengonsumsi media dengan teks yang membenarkan pendapat diri. Sedangkan konten media yang tak sejalan dengan pendapat, dianggap tak benar meskipun sudah memenuhi kaidah jurnalistik yang benar.

Inilah yang saya sebut sebagai hiperdemokrasi media di Indonesia. Hiperdemokrasi sendiri, menurut Piliang (2000) bisa diartikan sebagai proses demokratisasi berkembang ke arah yang "melampaui" alam demokrasi itu sendiri, yaitu demokrasi tanpa kendali. 

Media massa dan media sosial yang merupakan gambaran kehidupan demokrasi malah berkembang menjadi hal yang kontraproduktif.  Bisa dikatakan, terbelahnya masyarakat saat ini merupakan akibat dari buruknya media massa dan media sosial.

Regulasi Media dan Edukasi Khalayak

Media perlu diatur regulasinya karena saat membangun teks, media dipengaruhi oleh aspek ekonomi, politik, sektor sosial, dan budaya.  Peraturan media massa tergantung pada tingkat kebebasan dan demokrasi suatu negara. Semakin otoriter sebuah negara, semakin banyak regulasi yang dikeluarkan untuk mengatur media. 

Sebaliknya, semakin demokrasi sebuah negara, media semakin diberikan kebebasan dengan lebih sedikit regulasi yang diterapkan kepada organisasi media. Karena konsekuensi sebagai negara demokrasi, kebebasan dalam segala hal termasuk bermedia sangat dilindungi oleh negara. Regulasi media itu dibuat berdasarkan kebijakan pemerintah yang memimpin suatu negara.

Layaknya negara lain, Indonesia juga menerapkan regulasi yang mengatur medianya.  Regulasi media di Indonesia sudah muncul sejak zaman penjajahan Belanda, 1856 (Hari: 2007). Pemerintah kolonial memberlakukan hukum Reglement op de Drukern in Nederlandsch – Indie yang mewajibkan seluruh media mengirimkan beritanya terlebih dahulu ke pemerintah sebelum dicetak.

Jika tidak, pemerintah Belanda akan menyita. Sedangkan di zaman penjajahan Jepang, setiap surat kabar harus mempunyai penasehat (shindooin) yang merupakan perwakilan pemerintah dalam jajaran redaksi. Namun saat itu, radio tidak diawasi sehingga menjadi media massa yang penting untuk menyuarakan perlawanan terhadap pemerintah.

Zaman Orde Lama, media menjadi sarana saran dan kritik terhadap pemerintah namun ini hanya berlangsung hingga tahun 1957. Setelah itu, media dikuasian oleh pemerintah karena negara dalam kondisi darurat perang sehingga militer mengontrol pers atas nama ketertiban dan keamanan. Tahun 1860, pemerintah mengeluarkan Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 10 Tahun 1960 yang melarang surat kabar terbit tanpa seizin pemerintah.

Kondisi ini diperparah di zaman Orde Baru yang mewajibkan media cetak mempunyai Surat Izin Usaha Penerbitan. Sedangkan di ranah penyiaran, pemerintah saat itu mengeluarkan peraturan penunggalan organisasi industri radio dan televisi melalui Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. 

Izin dan frekuensi penyiaran dikuasai dan diatur oleh pemerintah sehingga isi penyiaran TVRI dan RRI juga diseleksi oleh penguasa. Lewat informasi dari dua media plat merah inilah radio dan televisi swasta wajib merelay siaran berita. Alhasil, informasi dan media penyiaran di Indonesia bisa dikontrol oleh pemerintah.

Memasuki era reformasi, kebebasan pers dibuka dengan diatur dalam Undang Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers dan untuk lembaga penyiaran diatur dalam Undang Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Belajar dari masa lalu dengan pemerintahan yang otoriter, di mana media penyiaran dikelola dan diatur oleh pemerintah sehingga sering kali menjadi alat politik, maka diperlukanlah regulatory body yang independen.

Mengacu pada dua aturan pasca-reformasi tersebut, maka dibentuk Dewan Pers sebagai lembaga pengatur independen untuk pers dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk lembaga penyiaran.

Sementara, memasuki era digitalisasi memunculkan media dengan platform baru. Ketiadaan aturan dalam UU Pers dan UU Penyiaran menyebabkan informasi yang dibuat dan disebarkan melalui jaringan online diatur dalam Undang Undang Infomasi dan Teknologi Elektronik.

Regulasi-regulasi ini memang masih compang-camping dan   cenderung tebang pilih. UU Pers dan UU Penyiaran belum memberikan sanksi yang tegas kepada media yang turut menjadi sumber ujaran kebencian dan tak memenuhi kaidah jurnalistik.

Sementara tulisan yang dibuat oleh warga biasa rentan dikriminalisasi berdasarkan UU ITE, meski sudah menggunakan kaidah yang benar. Alhasil, tak hanya harus menghadapi persekusi dari kelompok di seberangnya, tetapi juga dibungkam lewat kriminalisasi.

Saat menghadapi media massa yang dianggap tak benar, masyarakat biasanya cenderung melakukan boikot.  Tujuan boikot ialah menurunkan rating, oplah, atau traffic sehingga angka pendapatan iklan berkurang.

Namun cara ini susah mendorong produk media yang berkualitas karena masyarakat banyak yang tidak mempunyai pisau bedah yang tepat saat menganalisis isi media. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, patokan mereka adalah media sependapat dengan mereka atau tidak. Tak peduli seberapa buruknya produk jurnalistik Postmetro, selama itu sejalan dengan pendapat mereka maka akan dipercaya.

Penyebab kejumudan masyarakat saat memilih dan mengonsumsi media adalah kurangnya pendidikan literasi. Menurut W. James Potter (2005), literasi media semacam perangkat perspektif di mana publik aktif memberdayakan diri sendiri dalam menafsirkan pesan-pesan yang diterima dan bagaimana mengantisipasinya. Literasi media sering diartikan sebagai cara cerdas mengonsumsi media. Masyarakat diajak memahami bahwa informasi yang diterimanya bukanlah kebenaran yang bulat.

Ukuran yang bisa digunakan untuk menilai baik dan buruknya sebuah tayangan televisi tentu saja adalah PPP dan SPS. Sedangkan media massa bentuk lain bisa menggunakan aturan Dewan Pers dan Pedoman Media Siber.

Dari sini, publik bisa belajar mengenai isi media yang baik dan sesuai kebutuhannya. Sayangnya, tak semua orang mau diajak mempelajari literasi media. Sebab itulah, pendidikan literasi media perlu dipaksakan kepada masyarakat.

Pemaksaan literasi media bisa dilakukan dengan cara memasukkannya ke dalam kurikulum pendidikan. Pendidikan literasi tak cukup hanya melalui seminar maupun penilitian melainkan perlu diinjeksikan ke sekolah. 

Sejatinya, ini bukanlah ide baru karena sejumlah pengamat media massa sudah menganjurkannya. Hanya saja sampai saat ini belum ada langkah konkret dari pemerintah.

Memberikan pendidikan literasi media pada anak usia sekolah tentu membutuhkan kerja yang panjang sehingga hasilnya tak bisa dinikmati secara instan. Publik di negara maju sudah paham dengan literasi media karena telah diajarkan sejak puluhan tahun sebelumnya.  Eropa sudah mengajarkan literasi media sejak tahun 1930-an. Sementara warga Amerika mulai belajar  pada tahun 1970-an.

Hasil dari pendidikan literasi media tak hanya membuat publik mampu mengonsumsi media dengan benar tetapi bisa memproduksi pesan yang tepat. Kritik yang disampaikan bersifat membangun dan tak ditumpangi ujaran kebencian yang memecah belah.

Artikel Terkait