Tepat 1 Mei, kita merayakan Hari Buruh Internasional, atau biasa disebut May Day. Momentum ini umumnya dirayakan oleh kelas buruh seluruh dunia dengan menggelar aksi massa penuntutan, baik kepada perusahaan tempat mereka bekerja, maupun instansi-instansi pemerintahan seperti Istana Presiden, Gubernuran, maupun kepada Dewan Perwakilan Rakyat setempat.

Tapi, apa yang membuat manusia itu adalah buruh?

Merujuk pada frasa working class dalam kamus Oxford, buruh adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan, baik berupa uang maupun bentuk lainnya, kepada Pemberi Kerja atau pengusaha atau majikan[1]. Sehingga, semua jenis pekerjaan, apabila dia bukan pucuk pimpinan dan masih berada dalam tekanan dan deadline kerja, maka ia adalah buruh. 

Perdebatan mungkin akan muncul ketika kita membahas tentang spesifikasi atau pengkhususan makna yang tersirat dalam kata-kata seperti tenaga kerja, pekerja, karyawan, maupun pegawai.

Sebenarya, tidak ada perbedaan di antara kata-kata ini. Semuanya adalah buruh. Tapi, mengapa masih ada penyebutan bahwa pekerja kantoran adalah karyawan, sedangkan pekerja pabrik adalah buruh? Atau sederhananya binerisasi antara white collar dan blue collar?

Sejarah

Sebenarnya, pergulatan istilah ini muncul ketika fase industrialisasi pertama, yaitu revolusi industri pertama ketika mesin uap dan spinning jenny ditemukan. Pembedahan ini dilakukan oleh Karl Marx dan Engels dalam upaya membongkar corak produksi dan kepemilikan atas alat produksi. 

Marx dan Engels selalu menggunakan dikotomi “borjuis” dan “proletar” dalam menggambarkan corak produksi yang terjadi saat itu. Borjuis adalah orang-orang yang memiliki alat produksi, sehingga mereka membutuhkan proletar, atau orang-orang yang tidak memiliki alat produksi untuk bekerja pada mereka dan menghasilkan nilai lebih yang digunakan untuk kesejahteraan kaum borjuis. 

Buruh sudah jelas tidak memiliki alat produksi. Maka dari itu, buruh menghamba pada borjuis untuk mendapatkan upah dengan cara mengoperasikan alat produksi si borjuis sehingga menghasilkan nilai lebih bagi si borjuis.

Bagi Marx, buruh merupakan komponen utama dalam pergerakan ekonomi dunia, bukan para borjuis. Mungkin para borjuis hanya melakukan kerja-kerja “professional” atau kerja otak, namun sejatinya, produk diciptakan oleh buruh dan sebenarnya bisa dijual oleh para buruh itu sendiri jika ia memiliki kesempatan untuk mengambil alih alat produksi. 

Sehingga, Marx, dalam Communist Manifesto-nya, mengatakan bahwa kekuatan utama buruh ada ketika ia berhasil merebut alat produksi dari tangan borjuis dan menjalankan pabrik tersebut secara bersama-sama dengan para buruh lainnya.

Buruh di Indonesia

Dari sedikit uraian tentang pemikiran Marx terkait dengan corak produksi masa revolusi industri pertama, maka ide-ide Marx kemudian merangsek masuk ke Indonesia lewat pemikiran para tokoh-tokoh kiri yang kemudian membentuk partai. 

Dalam hal ini, Partai Komunis Indonesia (PKI), yang merupakan partai yang paling getol dalam penyuaraan hak-hak buruh dan seruan-seruan untuk aksi mogok, hingga mengokupasi pabrik-pabrik yang dimiliki oleh para kolonialis Belanda, serta priayi-priayi tuan tanah dan komprador yang berkomplot dengan kapitalis birokrat Belanda. 

Upaya-upaya yang dilakukan PKI banyak menjumpai keberhasilan, sehingga menjadikan PKI sebagai salah satu partai terbesar pada zamannya.

Era kejatuhan Soekarno, yaitu pembantaian jutaan orang yang terduga sebagai anggota dan simpatisan PKI pada tahun 1965-1966, berakibat naiknya Soeharto sebagai pimpinan tertinggi di negeri ini. 

Walaupun perkembangan industri di Indonesia makin masif, rezim Orde Baru sering kali merasa risih dengan istilah buruh. Ada konotasi negatif yang disematkan pada beberapa kata dan frasa seperti buruh, massa buruh, atau organisasi buruh, yakni komunisme, PKI, gerakan kiri; segala hal yang menjadi agenda rezim Orde Baru untuk diberangus sampai ke akar-akarnya. 

Gerakan buruh juga sering kali diidentikkan dengan kegiatan-kegiatan subversif dan merusak hegemoni atau tatanan ekonomi, sehingga, bahkan semasa bercokolnya rezim tersebut, jarang sekali yang berani mengungkapkan kata-kata tersebut dengan lantang di depan umum.

Istilah buruh mulai disingkirkan dan digantikan dengan istilah pekerja. Pergantian istilah ini juga terjadi dalam dinamika perkembangan serikat buruh di Indonesia. Pada tahun 1985, Kongres II Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) yang kemudian berubah nama menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), juga sekaligus memutuskan pergantian istilah buruh menjadi pekerja. 

Menurut Djumadi yang mengutip majalah Forum Keadilan, istilah buruh diganti dengan pekerja karena istilah buruh dinilai memiliki citra menentang kekuasaan (Djumadi, 2005).

Bagaimana Media Memandang Buruh?

Secara sederhana, kita bisa melakukan rewind terhadap totalitarianisme Orde Baru dalam melanggengkan hegemoninya. Rezim Soeharto membuat media pers yang awalnya dimotori oleh gerakan rakyat (dominan buruh) sebagai penyampai aspirasi gerakan rakyat kepada penguasa, berubah menjadi lembaga independen yang profesional dan ‘netral’. 

Media pers di rezim Orde Baru bukan lagi bagian integral dari gerakan rakyat. Rezim justru menggunakan sifat ‘netralnya media’nya di mata publik untuk mendongkrak citra pemerintahan Soeharto. 

Istilah buruh pun tidak terlepas dari bagaimana persepsi masyarakat diatur sedemikian rupa oleh media pers saat Orde Baru. 

Hingga akhirnya terbitlah UU Pers No. 40 tahun 1999 tentang deregulasi pers. Deregulasi ini merupakan skema liberalisasi pers, yang pada akhirnya berujung pada pembelian atau pembentukan lembaga-lembaga pers oleh para politikus dan pengusaha untuk mendongkrak citra politik maupun perusahaannya agar tampil positif dan prima di hadapan para pemirsa. 

Buktinya, hari ini kita dapat melihat dengan jelas bahwa latar belakang dari para pemilik pers di Indonesia adalah berasal dari politikus dan pengusaha. Dalam bukunya “Kuasa Media di Indonesia”, Ross Tapsell mengemukakan bahwa pemilik media juga merupakan bagian dari oligarki hari ini yang bersekongkol dengan pemerintahan dan punya andil besar dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap “kestabilan”.

Buruh dalam Kacamata Kelas Menengah Indonesia

Dalam istilah sosio-ekonomi Weberian, kelas menengah adalah kelompok besar rakyat dalam masyarakat kontemporer yang secara sosio-ekonomi jatuh di antara kelas bawah dan kelas atas. Ukuran umum dari apa yang menentukan kelas menengah secara signifikan beragam di antara budaya-budaya. 

Perkembangan kelas menengah di Indonesia sejatinya tidak terlepas dari konteks budaya yang ditanamkan kolonialisme Belanda yang menitikberatkan buruh berdasarkan ras/etnis dan status sosial, sehingga menciptakan hirarki atau kasta-kasta dari para buruh tersebut.

Kelas menengah Indonesia lahir akibat kebutuhan pekerja-pekerja terdidik dalam mengorganisasi kompleksnya pemerintahan negara dan kebutuhan industri. Karena apabila mengambil pekerja dari kalangan Belanda, dibutuhkan upah yang tidak murah. Sehingga, solusinya adalah mempekerjakan pribumi dengan pendidikan Belanda sehingga bisa dibayar dengan upah murah namun dengan kualitas yang sama dengan pekerja Eropa.

Ironisnya, pekerja-pekerja pribumi yang terdidik ini justru menjadi elite baru dalam tatanan masyarakat. Mereka berada di tengah-tengah para gubernur, priayi, dan kalangan elite-feodal pribumi dengan para kaum marjinal pribumi. Sehingga banyak dari mereka kemudian terjerumus pada gaya hidup kolonial. Hanya sebagian kecil dari mereka mengambil peran dalam pergerakan nasional melawan kolonialisme Belanda.

Kelas menengah dan media seharusnya menjadi komponen penting dalam perjuangan rakyat, khususnya klas buruh. Namun, mereka sepertinya lupa asal mereka, dan terpisah jauh dengan massa rakyat buruh. 

Keengganan ini disebabkan perasaan mapan karena status sosial dan pendapatan yang sebenarnya hanya terpaut sedikit dari upah buruh rata-rata perkotaan. Sehingga, perspektif status sosial ala kolonialisme masih menjangkiti pers dan kelas menengah kita sampai hari ini. 

Sehingga jangan heran, dengan watak apolitis seperti ini, mereka tidak segan-segan untuk anti pada aksi-aksi mogok yang mengganggu ketentraman mereka sebagai kelas menengah dan fokus pada pemberitaan destruktif atau kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh aksi tersebut ketimbang memperhatikan tuntutan mereka.

Sumber

  • Marx, Karl, 1818-1883. (1996). The Communist manifesto. London ; Chicago, Ill. :Pluto Press
  • Tapsell, Ross, (2018). Kuasa Media di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga dan Revolusi Digital. Bandung: Marjin Kiri