40352_52435.jpg
Buni Yani
Politik · 3 menit baca

Buni Yani Melawan Jokowi karena Dendam

Sosok Buni Yani hadir lagi. Setelah jadi terdakwa kasus pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik, kini ia jadi anggota Divisi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Ia siap pasang badan demi kemenangan oposisi pada Pilpres 2019 melawan petahana Jokowi-Ma'ruf.

Dalam percaturan politik, melawan siapa saja adalah sah. Pun demikian dengan menjalin pertemanan (berkoalisi) kepada siapa saja. Tidak ada masalah. Semua dibolehkan. Bahkan jika harus saling berkhianat sekalipun di akhir kisah.

Tapi, menyangkut kehadiran kembali Buni Yani yang siap melawan Jokowi dengan gabung ke kubu Prabowo, saya kira ada baut yang lepas dalam otaknya—istilah Rocky Gerung—yang wajib segera dibawa ke bengkel fakultas teknik. Karena kesanggupannya jadi bagian oposisi hanya terkesan berlandas pada dendam juga amarah. Itu tampak dalam pernyataannya sendiri saat masuk ke dalam BPN Prabowo-Sandi sebagai anggota tim media.

“Ya tentu (siap memenangkan). Pak Prabowo harus menang. Kalau enggak, nanti saya masuk penjara 1,5 tahun.” [CNN Indonesia]

Maksud Buni Yani sangat jelas. Karena dendam pribadi, dan demi kepentingan pribadi pula, ia memilih dan siap memenangkan kubu Prabowo. Tidak ada perkara lain yang hendak dituju selain ambisi begitu; bukan demi Indonesia, apalagi demi Prabowo-Sandi, tapi diri sendiri.

“Itu salah satu langkah saya untuk melawan Jokowi. Terpaksa saya harus bergabung ke Pak Prabowo, karena saya dikriminalisasi.”

Eits.., dikriminalisasi? Sungguh beda dengan sikap seorang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menerima segala risiko tindakan tanpa alasan-alasan yang berlebihan seperti Buni Yani. Ahok legawa, ikhlas, sedang Buni Yani tinggi hati, angkuh.

Kita tahu, Buni Yani merupakan salah satu orang paling berpengaruh dalam memenjarakan Ahok. Lewat unggahan video pelintirannya, Ahok tidak hanya kalah dalam konteks Pilkada DKI Jakarta 2017, tetapi juga harus menelan pil pahit sebagai terdakwa kasus penistaan agama. Ahok, karena Buni Yani, mendekam di balik jeruji besi selama 2 tahun.

Ya, Buni Yani-lah yang—bisa dikatakan—penyulut bara api yang pernah menyelimut hebat di Ibu Kota berbulan lamanya. Imbasnya bahkan sampai hari ini masih bisa dirasa. Puing-puing Aksi Bela Islam masih berserakan di mana-mana. Sisa-sisa itu, kapan waktu, bisa dan sangat potensial menyatu-padu kembali jika memang dikehendaki lagi.

Takut? Ya harus diakui. Siapa juga yang mau jatuh pada kesalahan yang sama untuk kedua kali? Sama dengan memilih eks koruptor sebagai pejabat publik, penjaga anggaran daerah, adalah tolol bagi orang jika sosok seperti itu dijadikan pemimpin (wakil rakyat).

Benar kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Tidak ada masalah memang dengan bergabungnya Buni Yani ke kubu oposisi. Toh sanksi hukum atas dirinya tidak menghalangi.

Enggak ada masalah. Kan proses hukum ya proses hukum. Sementara kita punya keyakinan apa yang dia lakukan tidak ada salahnya. Apa salahnya?”

Tentu tidak ada yang salah. Hanya, jika pertimbangannya di tarik ke ranah moralitas politik, keputusan itu jelas bermasalah. Konsep politik (yang autentik) tidak mengenal pertimbangan kepentingan pribadi. Semua mesti terarah ke satu tujuan bersama, demi kemaslahatan publik.

Hal itu sebagaimana sudah ditegaskan filsuf Immanuel Kant. Dalam bukunya Menuju Perdamaian Abadi; Sebuah Konsep Filosofis, moralitas politik, diyakininya, harus berpijak pada konsep hukum publik. Artinya, tolok ukur pertimbangan politik adalah kepentingan orang banyak, bukan diri pribadi dari orang per orang.

Itu sebabnya kenapa praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sangat dilarang sebagai laku seorang politikus. Jika yang hendak diraih adalah kepentingan pribadi atau kelompok, maka, secara moralitas politik, salah atau tidak bisa dibenarkan.

Kembali ke Buni Yani. Alasan apa lagi kira-kira yang bisa membenarkan pertimbangan politiknya seperti itu? Jika kita pakai penegasan Kant, maka jelas ada baut yang lepas memang di otak pemilintir video Ahok ini. Selain demi kepentingan pribadi, upaya melawan Jokowi juga dilandaskan pada dendam belaka.

Ini sekadar sumbangan pertimbangan. Tidak untuk dipaksakan, tapi mungkin tidak elok pula jika sampai diabaikan begitu saja. Sebab negeri ini hanya butuh pejuang sejati, yang inti kerjanya bertumpu di atas kemaslahatan publik, bukan pecundang yang terlalu bernafsu menjadikan Indonesia sebagai sapi perah semata demi kepentingan pribadi. Salam DUA JARI untuk INDONESIA SATU.