Bumi Manusia akhirnya melenggang ke bioskop. Salah satu novel termasyhur karya Pram (sapaan akrabnya) yang kemudian mendapat sempat diterjemahkan ke dalam layar lebar setelah sekian tahun bersarang dalam kepala para pembaca, generasi ke generasi, atau kalangan yang menyebut diri sebagai Pramis, sebagaimana Muhidin M Dahlan menulis judul bukunya: Ideologi Saya Adalah Pramis.

Bumi Manusia dalam bungkusan film tentu berbeda dengan aslinya (dalam bentuk tulisan). Tapi Hanung Bramantyo saya kira berhasil memotret poin-poin penting untuk ditampilkan, terutama dengan rentang waktu selama seratus delapan puluh satu menit.

Meskipun begitu, beberapa bagian masih perlu benar dilihat kembali (jika bukan karena kekeliruan saya belaka dalam menangkap), dan tentu saja itu wilayah kritikus perfilman.

Kita tak pernah tahu apakah pemutaran Bumi Manusia—yang tepat pada momen-momen kemerdekaan Indonesia—memiliki maksud tersendiri, baik berangkat dari ideologi ataupun ekonomi-politik. Ataukah hanya sekadar pilihan waktu saja sebagaimana pintu bioskop selalu terbuka menunggu film-film terbaru.

Sebagian kita memang lebih suka memikirkan apa yang tak menjadi tanggung jawab daripada memikirkan yang betul-betul terkait langsung dengan kita.

Tapi paling jauh (sebagian banyak) akan menganggap itu sebagai romantisisme kepahlawanan atau pemantik gairah kemerdekaan, selain ritual upacara bendera dan aneka lomba di dusun dan kecamatan. Apalagi Bumi Manusia sedikit-banyaknya telah menjadi referensi sejarah, membentuk banyak persepsi tentang Indonesia, oleh banyak kalangan, akademisi dan peneliti. Ia bukan lagi sekadar sastra belaka.

Indah benar bahwa Bumi Manusia didaulat sesempurna itu. Faktanya memang demikian. Kita pun mesti senang. Masalahnya menjadi tak berkenaan lagi ketika ia kekal sebagai pemantik gairah kemerdekaan atau sebagai referensi sejarah manakala kita membaca apa yang terjadi baru-baru ini terhadap pemuda Papua.

Seperti diketahui, dari dahulu sebagian kalangan muda dan tua di Papua memang getol hendak memerdekakan diri. Kita tak perlu menambah wawasan untuk mengerti bagaimana konsep adil dan tidak. Melihat tanah Papua dikeruk habis-habisan oleh korporasi, anak kecil pun akan membuat pertanyaanya sendiri: apa yang telah terjadi di tanah itu?

Itu baru satu hal. Kita belum membahas bagaimana fokus pembangunan di Indonesia tak pernah merata selama sekian tahun pemerintahan berganti, sekalipun belakangan Presiden Jokowi mulai menyentuhnya. Tapi jika dapat dianatomikan bagaimana hubungan pemerintah saat ini dengan Papua, bagi saya itu seperti seorang ibu yang baru kali pertama menyusui bayinya, sedang bayi itu telah berumur empat puluh tahun dan telah mencari makan sendiri.

Karena perlakuan-perlakuan itulah kita kerap mendengar Papua laksana anak tiri. Tentu tidak dalam definisi ibu tiri sebagaimana seorang ayah yang menikahi perempuan lain setelah bercerai dengan istri pertamanya. Melainkan, itu tadi, ada semacam diskriminasi yang (sengaja) diawetkan.  

Hal yang menyayat kedalaman diri terhadap Papua baru-baru ini adalah tindakan aparat yang begitu bernuansa rasialis. Penuh hina. Bagi yang sudah tak asing dengan novel Bumi Manusia, atau telah berkesempatan mengalaminya dalam bungkusan film, tentu tak akan bertanya dari mana muasal nama sang pemeran utama: Minke. Sebagaimana ia, para pemuda di Papua diteriaki begitu sarkastis dengan sebutan “monyet” oleh aparat keamanan kita.

Saya tak mau terbius pada kerangka berpikir kebanyakan orang. Apalagi mengaitkan tindakan rasialis itu hanya sebagai langkah politik orang-orang tertentu, yang memiliki kepentingan terhadap tanah Papua, sekalipun memang ia menjadi santapan bagus lagi menggairahkan.

Bayangkan, sodara! Sekian tahun kemerdekaan, lama telah meninggalkan masa penjajahan, dan kini menuju revolusi 4.0 sebagai bentuk peradaban maju kita masih diperhadapkan apa-apa yang terjadi pada abad 19. Penghinaan atas ras. Itu masa kolonial. Penjajahan.

Kita tampaknya memang belum selesai, atau mungkin takan pernah selesai. Belum siap. Belum mantap masih latah menatap peradaban baru.

Seorang akademisi, Ariel Heryanto menuliskan pandangannya dalam “Rasisme Sebelum dan Sesudah Kemerdakaan RI”. Kurang lebih (saya mengambil poin penting) begini: Rasisme kolonial menciptakan sosok makhluk bernama “pribumi”. Setelah penduduk jajahan itu merdeka, rasisme kolonial itu bukannya dibuang, tapi dilestarikan dengan sedikit perubahan, yakni menukar posisi ras yang dimuliakan dan dinistakan.

Saya ingin menerjemahkannya sebagaimana saya memahaminya. Rasisme kolonial hadir dan membentuk kita sebagai pribumi (orang terjajah). Setelah merdeka, kita justru gagal untuk mendefinisikan pribumi, atau meninggalkannya, malah mengawetkannya untuk dipergunakan sebagai “identitas pernah terjajah”, bahkan kepada bangsa sendiri.

Artinya: di luar dari “identitas pernah terjajah” adalah bukan anak kandung Ibu Pertiwi, bukan pribumi, bukan Indonesia. Kegagalan mendefinisikan itulah benih-benih rasialisme tumbuh dan dewasa. Tentara Belanda telah lama pergi, kita justru mengabadikan rasisme kolonialnya; yang buruknya.

Ditambah dengan kebutaan (atau sengaja memilih tutup mata) kita mengenai yang baik-baik terhadapnya, seperti membangun jalan dan rumah sakit, lekas menjadi bumbu untuk terus menggarami semangat rasisme itu agar tetap melekat dan terasa di ujung lidah.

Para pemuda di Papua barangkali pantas disebut wajah baru atas Minke di Bumi Manusia dengan segala persoalannya. Saya membayangkan esok lusa ketika pemuda-pemuda itu akhirnya berhasil memproklamasikan kemerdekaan, seorang dari mereka berkata: Kitorang su menang ini, sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya.