Aktivis
1 minggu lalu · 225 view · 3 min baca · Budaya 97990_42837.jpg
Dok. Pribadi

Buku, Kiri, dan Ketidakberadaban

Buku dan Peradaban

Dalam sejarah dunia, buku yang merupakan produk akademis berperan besar dalam membangun sebuah peradaban. Melalui buku-buku, filsafat dan ilmu pengetahuan dapat didistribusikan, dikaji, serta menginspirasi perubahan-perubahan ataupun sebuah kemajuan. Di samping tentunya turut mendasari pergerakan-pergerakan sosial politik maupun kebudayaan.

Contoh konkretnya adalah bagaimana buku-buku pengetahuan Yunani klasik, maupun buku-buku yang ditulis oleh sarjana muslim, turut mengantarkan Eropa memasuki zaman yang disebut oleh sejarawan sebagai zaman renaissance atau pencerahan. Dengan kata lain, buku mempunyai andil yang sangat besar dalam membentuk kesadaran modernitas.

Pun dalam sejarah Indonesia, para pendiri negara ini dikenal bukan hanya sebagai pemimpin, tapi sekaligus pemikir. Mereka adalah para pembaca buku (dan banyak menulis buku juga). Buku-buku yang mereka baca sudah barang tentu memengaruhi konstruksi berpikir mereka dalam menentang kolonialisme.

Oleh karena itu, saya menyepakati pendapat seorang sejarawan, yakni JJ Rizal, salah satu amanat dalam pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kalimat tersebut muncul, karena para pendiri bangsa sudah menyadari pentingnya hal tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Mengapa kesadaran mengenai mencerdaskan kehidupan bangsa sudah ada dalam kepala para pendiri bangsa? Karena para pendiri bangsa pun adalah para pembaca buku.


Pemberangusan Buku dan Ketidakberadaban

Perlu menjadi perhatian agar kita tidak menjadi anak bangsa yang ahistoris, buku-buku yang menjadi bahan bacaan para pendiri bangsa salah satunya adalah buku-buku yang tergolong kiri. Genre buku yang sejak zaman Orde Baru benar-benar dinistakan. Penting menjadi catatan kita bersama, salah satu dosa besar Orde Baru adalah memonopoli kebenaran, suatu hal yang tidak dapat dibenarkan dalam ilmu pengetahuan.

Itu bisa dilihat dengan bagaimana narasi kiri yang menentang kemapanan otoritarianisme dan menjadi antitesis dari kapitalisme diberangus oleh otoritas penguasa. Pun pengajaran sejarah yang turut didistorsi, dan menjadi semacam instrumen untuk melanggengkan status quo.

Menjadi suatu hal yang begitu menyedihkan, ketika konstruski pikiran yang dibangun oleh Orde baru tersebut, di mana Orde Baru memanipulasi kesadaran dan memori kolektif bangsa, justru masih tersisa hingga kini, padahal sudah lebih dari 20 tahun kita reformasi.

Sisa-sisa sentimen kebencian terhadap pikiran-pikiran kiri masih tertanam dalam kepala sebagian masyarakat kita. Konyolnya, ketika aparat negara seakan bertindak turut memelihara sikap sentimentil tersebut.

Peristiwa terbaru, yakni beberapa waktu lalu saat aktivis literasi didatangi oleh pihak keamanan karena ia membawa buku-buku kiri. Selang beberapa hari kemudian, sekelompok orang di Makassar mendatangi Gramedia dan melakukan imbauan agar Gramedia tidak menjual buku-buku kiri atau marxisme-leninisme.

Menjadi pertanyaan yang tragic comedy tentunya, lalu sampai kapan ketidakberadaban-ketidakberadaban ini diteruskan? Pertama, aparat negara seharusnya menjadi pihak yang menjamin warga negaranya bisa mendapat sebuah pengetahuan yang utuh, termasuk mendapatkan pengetahuan sejarah alternatif yang berbeda dengan arus dominan. Itu adalah hak warga negara dan sudah dijamin dalam konstitusi.

Bukan sebuah tindakan yang cerdas, ketika membatasi bacaan-bacaan dan menentukan buku mana yang boleh dibaca dan buku mana yang tidak boleh dibaca. Bagaimanapun juga, buku adalah produk akademis, untuk itu bantahlah isi dari sebuah buku dengan argumentasi kritis, bukan dengan pelarangan-pelarangan ataupun seakan membatasi bacaan.

Kedua, Indonesia adalah negara demokrasi. Saya mengandaikan masyarakat dalam sebuah negara demokrasi adalah masyarakat yang ilmiah. Mengapa? Karena yang menjadi basis dalam demokrasi adalah reason, penalaran, pikiran. Oleh sebab itu, yang seharusnya terjadi dalam sebuah negara demokrasi adalah pertarungan narasi, pertarungan pikiran, bukan pemberangusan.

Bersikap sentimentil, artinya menetapkan terlebih dahulu tentang sesuatu yang dianggap benar sebelum mengkaji secara dalam adalah tindakan yang tidak sesuai dengan etika dalam demokrasi. Demokrasi mengandaikan adanya ruang-ruang diskursif dan mengedepankan proses deliberasi.


Untuk itu, patut disayangkan ketika sekolompok orang dengan bangganya memamerkan sikap sentimentil dalam ruang publik, yang padahal mereka tengah menunjukan kebodohan, atau bahkan ketidakberadaban dalam sebuah negara demokrasi, dan itu yang beberapa waktu lalu terjadi di Makassar, di mana sekelompok orang mendatangi Gramedia kemudian melakukan himbauan-himbauan agar tidak menjual buku-buku marxis-leninis atau yang berhaluan kiri.

Menyedihkan sekaligus membuat saya tertawa geli. Bagaimana tidak? Salah satu buku yang mereka pamerkan adalah buku karya Magniz Suseno, yang padahal buku tersebut bukan hanya mendeskripsikan pemikiran Karl Marx, tapi di dalamnya berisi kritik-kritik juga.

Menyoroti Narasi Anti Kiri

Sebagai seorang akademisi yang selama 4 tahun kuliah di jurusan sejarah, salah satu yang saya dapatkan dalam ruang kelas, terlebih lagi literarur-literarur sejarah yang baca adalah tidak mungkin bagi anak sejarah memahami sejarah pergerakan Indonesia dengan mengesampingkan pikiran dan peranan kiri dalam pusaran sejarah perjuangan bangsa.

Pun penting juga bagi akademisi-akademisi sosial humaniora umumnya untuk mempelajari kiri. Bagaimana tidak? Marxisme beserta varian-variannya berandil besar dalam memperkaya diskursus-diskursus filsafat, sosiologi, antrtopologi, teori-teori politik dalam dunia akademis modern.

Sudah saatnya dan memang menjadi sebuah keharusan, sentimen kebencian terhadap kiri yang salah satunya karena diwariskan oleh Orde Baru perlu untuk dihentikan. Kita perlu membuka ruang-ruang diskursif dan deliberasi, menghadapi ketidaksetujuan kita terhadap sebuah pikiran dengan pikiran lagi, dengan sebuah argumentasi kritis. Dengan demikian, kita akan turut menjalankan amanat berdirinya negara ini, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

Artikel Terkait