2 tahun lalu · 364 view · 2 menit baca · Hukum 4769765p.jpg
Ilustrasi: wisnuprasetya.wordpress.com

Buku dan Banalitas Pemberangusan

Buku adalah jendela dunia. Ketika kita sedang membuka atau membaca sebuah buku, itu artinya kita sedang membuka atau membaca sebuah cakrawala berpikir yang lebih luas; dari dunia lain selain dunia kita. Tetapi ketika yang berlaku adalah sebaliknya, apalagi sampai melarang atau memberangusnya, itu artinya kita memberangus cakrawala berpikir itu sendiri.

Kini, merebak isu-isu tentang buku apa yang layak dibaca dan apa yang tidak. Buku kiri-lah, buku kanan-lah. Tak masalah. Tapi yang parah adalah, apa yang dianggap tidak layak konsumsi itu, berbuntut kepada aksi-aksi pemberangusannya. Haruskah?

Memang, sebagai jendela dunia atau tempat di mana kita bisa membuka cakrawala berpikir secara lebih luas, tentu saja buku punya potensi yang cukup kuat, paling tidak mampu mempengaruhi pikiran si pembacanya. Karena memang, jenis buku apapun itu, mulai dari yang ecek-ecek sampai yang dibumbuhi penelitian yang super canggih, sangat sarat akan muatan ideologi dari si penulisnya.

Sebab potensi itu pula, sebuah buku sangat mungkin akan menjadi, tak sekadar sebagai pedoman berpikir, melainkan sekaligus pengarah dalam bertindak, beraksi, juga bersikap dan menilai. Sekali lagi, buku berpotensi kuat menjerumuskan manusia (sang pembaca) ke arah yang dikehendaki penulis melalui buku yang disuguhkannya.

Pertanyaannya, mestikah aksi pemberangusan harus menjadi aliternatif utama dalam membendung muatan-muatan yang dikandung sebuah buku? Saya kira, ini adalah tindakan yang banal. Hanya karena tak sepakat atau sepaham dengan apa yang tertera di dalamnya, orang lalu memilih untuk mensabotasenya dengan jalan pemberangusan. Sebuah banalitas yang masih membumi hingga hari ini.

Seperti manusia, buku pun punya hak hidup, hak untuk bereksistensi. Seperti kata Pram, buku yang lahir itu punya takdir di masing-masingnya. Mereka adalah bagian dari sejarah. Dan takdir itu tetap harus diihklaskan berjalan apa adanya. Tak boleh diarahkan, apalagi ditentukan. Nasibnya sendiri, seperti nasib manusia. Tak ada yang lebih berhak atasnya selain dirinya sendiri.

Kembali ke soal buku dan muatan isinya, lah, ini kan soal kebebasan berpikir. Soal ekspresi ide/gagasan yang tak satu orang pun berhak atau merasa berkewajiban menjadi aral perintangnya. Lagipula, selama muatan ideologis yang tertuang di dalamnya itu tidak dipaksakan, seperti pedoman suatu kelompok yang diwajibkan itu (quran bagi muslim?; injil bagi kristiani?), apa salahnya?

Agaknya gerakan penyadaran masih sangat kita butuhkan. Dan memang tidak boleh terhenti. Semacam upaya Freire dalam Pendidikan Kaum Tertindas-nya, kita perlu menyadarkan masyarakat luas tentang pentingnya budaya kritis.

Bahwa hal apapun, misalnya sebuah buku yang kita pandang bisa merusak atau menjajah wilayah kesadaran, orang harus tahu terlebih dahulu dan mengenali secara kritis apa yang jadi sumber penyebabnya, sebelum benar-benar melakukan tindakan perubahan atasnya dan menyesal di akhir kalau-kalau buku itu justru berlaku untuk membebaskan bukan menjajah.

Sungguh, beraksi atau sekadar mengamini pemberangusan buku, tak lain adalah tanda kebanalan kita. Apalagi kita tahu bahwa buku apapun itu, tak satupun di antaranya yang tidak membawa manfaat. Dan tentu saja, sisi manfaat ini hanya akan mungkin kita dapati jika kita mampu menangkap makna dan hikmah di baliknya.

Jikapun tak mampu, atau masih sulit menangkap makna dan hikmah di balik buku itu, satu-satunya cara yang efektif adalah meningkatkan keterbukaan kita dalam berpikir. Sebab makna dan hikmah itu tidak akan mungkin masuk ke dalam pikiran yang tertutup, apalagi yang banal.

Selamat berpikir!