Hampir sebulan sebelum membuka tahun 2021, ratusan daerah baru saja melaksanakan pilkada serentak, yang sempat ditunda beberapa bulan akibat huru-hara pandemi. Setelah sekian banyak kursi berisi, tentunya kita harus sepakat dengan kursi yang diisi orang gak ngasal.

Saat ini, banyak orang berebut kursi. Bukan sembarang kursi, akan tetapi pastinya kursi yang sangat menarik bagi semua orang. Kursi yang dimaksudkan itu tidak lain dan tidak bukan adalah kursi kekuasaan.

Jika di zaman kerajaan, kekuasaan tidak diburu, tetapi cukup ditunggu. Siapa pun putra Raja akan mendapatkan giliran dengan posisi yang tidak berbeda dengan sang ayah, atau sering disebut pewaris kerajaan. Lewat sistem tersebut, tentunya yang bukan anak atau keturunan kerajaan tak akan memiliki ruang untuk posisi strategis demikian. Jauh berbeda dengan saat ini.

Zaman feodal seperti saat ini adalah saat orang percaya pada sistem demokrasi seperti akhir-akhir ini. siapa pun bisa menjadi Bupati, Wali Kota, Gubernur, Anggota DPR/DPRD, dan bahkan Presiden sekalipun. Semua jabatan itu diperoleh lewat pemilihan, dengan melibatkan rakyat, maka siapa pun berpeluang untuk meraihnya.

Siapa pun orangnya boleh mencalonkan diri asal mau, memenuhi syarat, berani dan tentunya merasa mampu. Missal yg dulunya pedagang, pengusaha, tentara, pejabat politik, PNS, dan bahkan pengangguran sekalipun, asalkan dia mampu memperkenalkan serta meyakinkan banyak orang bukan menjadi sulit untuk mendapatkan kursi kekusaan itu.

Lewat demokrasi, posisi atau peran seseorang bisa berubah dengan cepat. Seseorang yang semula dikenal sebagai pedagang beralih menjadi aktivis politik, sehingga menjadi Bupati, Wali Kota, atau jabatan lainnya menjadi suatu yang biasa dimusim ini.

Pejabat politik akhirnya tidak dimonopoli oleh keluarga tertentu, kelompok, aliran, dan bahkan latar belakang sosial tertentu. Inilah buah yang kita inginkan tersebut.

Akan tetapi, yang perlu disadari bahwa sistem apa pun, termasuk alam demokrasi kita saat ini, tidak akan terlepas dari resiko. Keterbukaan demikian memiliki konsekuansi yang tidak sederhana.

Seseorang  yang terlalu bersemangat, percaya diri, tidak memiliki kemampuan dalam melakukan kalkulasi politik dan gagal, maka akan kalah segala-galanya. Mereka gagal menjadi pejabat politik, serta kekayaan yang dikumpulkan bertahun-tahun itu lenyap seketika untuk ongkos yang cukup mahal.

Kadang, resiko juga memhampiri mereka yang menang. Tanpa perhitungan dan profesionalitas jabatan, tidak jarang melakukan korupsi dan menjadi target KPK. Kerugian tentunya dialami rakyat, mereka diberi janji-janji yang tak jarang sangat memuakkan itu.

Seseorang yang memaksakan dirinya untuk mengisi kursi-kursi tersebut, walaupun belum betul siap, bisanya akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkannya. Agar terpilih, mereka mengiklankan dirinya di lokasi straregis, kadang memang merusak pemandangan.

Bukan hanya disitu, rakyat pun mendapatkan pelajaran bahwa jabatan ternyata bukan pengabdian, melainkan untuk mendapatkan keuntungan. Pesta demokrasi dimaknakan dengan pesta pada umumnya. Semua yang terlibat pada pesta harus mendapatkan sesuatu. Maka muncullah pameo, siapa yang berani membayar mahal, maka dialah pemenang.

Cara berpikir demikian itu semakin menjadikan demokrasi salah arah. Rakyat digiring agar memilih calon yang tidak kompeten, berpengalaman, mampu memimpin, dan tentunya bertanggung jawab. Malah, kita didorong untuk memilih siapa yang memberikan keuntungan (sesaat) lebih besar.

Sehingga terjadilah proses transaksional secara buka-bukaan, jual beli suara yang sudah membudaya, serta efek negatif lainnya. Maka bukan jauh dari kasus korupsi, proses yang diperjualbelikan itu ialah titik awal dari kebobrokan dilingkaran elit. Sering disebut penguasa yang dikarbitkan.

Proses penentuan pejabat politik yang berbiaya tinggi seperti itu ternyata membawa segudang dampak negatif. Contohnya, partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah diberbagai level melemah, dan bahkan kewibawaan pemerintah jatuh terjun bebas. Dulu, kewibawaan seorang pejabat politik sangat baik, jauh beda dengan saat ini.

Walau kewibawaan pejabat politik semakin rendah, tetap saja banyak orang yang memaksakan dirinya untuk berada diposisi itu, asalkan punya modal kuat untuk menggait kursi yang banyak dijejaki dengan berbagai proses transaksional sebelumnya.

Karena sudah diperebutkan atau diperjualbelikan, maka jabatan dan kekuasaan saat ini tidak ada bedanya dengan barang dagangan di pasar. Tidak akan pernah ada kewibawaan di tengah kerumunan pasar atau di tempat-tempat orang bertransaksi. Sesuatu yang bernilai tinggi di pasar bukanlah orang, melainkan barang atau uang.

Seperti itulah takkala kondisi jabatan dan kekuasaan jika sudah dipasarkan serta diperebutkan. Kita tidak akan pernah menemukan orang yang berharga di pasar, selain kedua hal itu. Pun kewibawaan pejabatnya semakin runtuh, serta kepedulian masyarakat semakin tak bergairah setelah dilakukannya jual beli suara didepan (pra pencoblosan).  

Setelah ratusan kursi diperebutkan akhir tahun lalu, dengan proses yang hampir tak luput dari kegiatan transaksional dibanyak daerah pemilihan itu, ada berapa kursi kepala daerah yang bukan sembarangan kursi? Jawab dalam hati masing-masing.