Beberapa teman di Facebook mencemooh anggota DPR Mulan Jamela sehabis mencecar jajaran direksi PLN dalam satu Rapat Dengar Pendapat (RDP). Yang dimasalahkan adalah orang-orang PLN itu pintar-pintar, menguasai teknis kelistrikan dan managemen perusahaan, mengapa Mulan Jamela, yang maaf, disebutnya hanya penyanyi, berani-beraninya menginterogasi mereka?

Anggaplah tak ada sentimen lain secara personal kepada Mulan Jamela. Gak ada sisa-sisa rasa gak suka dan kecewa atas berakhirnya rumah tangga Ahmad Dhani dengan istri pertama. Gak ada juga rasa sebel dengan omongan suami Mulan yang pedas. Tapi, tepatkah meragukan kemampuan penyanyi, bintang sinetron, pelawak mengemban tugas sebagai anggota DPR?

Secara aturan, taruhlah konstitusi sebagai dasarnya, konstitusi sudah telanjur mengakui kesetaraan hak memilih dan dipilih setiap warga negara, jika memenuhi syarat. Tidak ada syarat anggota DPR IQnya harus berapa, harus lulus universitas mana, harus pernah menduduki posisi keren apa enggak. Lulus SMA cukup.

Gak puas dengan syarat yang sedemikian rendah? Tunggu dulu. Syarat yang sedemikian “rendah” ini adalah pintu yang disediakan agar masyarakat tidak kehilangan peluang mendapatkan wakil rakyat yang keren, karena terhambat ijazah.

Coba kalau yang nyalon macam Bu Susi, mantan menteri kelautan itu. Kalau orang dengan kualitas seperti Bu Susi, meski hanya berijasah SMP, pasti lebih diinginkan daripada seorang doktor yang kerjanya tidur waktu sidang soal rakyat.

Jadi kalau kemudian disediakan aturan yang memungkinkan muncul atau dimunculkan kelompok tak berlatar belakang politik semacam artis sinetron, pelawak, penyanyi, pemimpin ormas, atau koordinator demo, pertimbangannya itu tadi. Siapa tahu ternyata mereka tidak hanya pintar nyanyi atau main film dan melucu, tapi juga cerdas dan aspiratif menangkap keinginan rakyat.

Masalah kemudian ternyata setelah menjadi gubernur, bupati, atau anggota DPR mereka hanya cengengesan, adol bagus adol ayu, jual tampang dan pamer dandanan, ya itu urusan non teknis. Namun, bukannya dari kelompok yang berlatar belakang non politik kondisinya juga tak berbeda jauh?

Bagaimanapun, kondisi ini membuat masyarakat pesimis dan sinis terhadap kelompok selebritas yang mendadak terlibat dalam politik praktis.

***

Saat ini memang terlihat ada ketimpangan kemampuan penguasaan suatu masalah antara anggota DPR dengan pihak eksekutif. Beberapa kali ini terjadi, anggota DPR terlihat tidak kompeten.

Salah satunya ketika anggota DPR fraksi Partai Demokrat, M. Nasir, dalam Rapat Dengar Pendapat meminta penjelasan atas utang PT Inalum. Dirut PT Inalum, Orias Petrus Madak, sempat diminta keluar ruang sidang oleh Nasir karena tak terima penjelasannya.

Nasir tak percaya Inalun mengeluarkan obligasi tanpa jaminan (aset). Padahal strategi penerbitan global bond bukanlah utang dengan ikatan aset kolateral sebagai jaminan. Praktik ini biasa dilakukan oleh korporasi di mana pun.

Deny Siregar mengomentari Nasir, dalam video YouTubenya, "Kenapa dia ngamuk-ngamuk ya karena dia tidak paham persoalan, dia ga pernah mau belajar tetapi sudah duduk di komisi strategis seperti Komisi VII. Saya yakin itu Direktur Inalum dan para pemain pasar modal lainnya tertawa ngakak melihat M Nasir dari demokrat ngamuk dan memperlihatkan ketidaktahuannya dengan telanjang."

Pada kasus Mulan Jamela dalam RDP dengan PLN, orang kaget, tak percaya. Mulan yang jarang dikutip media pernyataannya, tiba-tiba menyatakan ia prihatin dengan utang PLN yang mendekati 700 triliun.

“Dengan kondisi keuangan seperti ini tentu saja cukup mengagetkan dan tidak sehat,” katanya dalam gelaran Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI, Selasa (25/8/2020).

Mulan kawatir tarif listrik akan dinaikkan karena beban utang ini. Kan, kasian rakyat, begitu maksudnya.

Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini, menjawab, memastikan pihaknya akan menjaga kondisi keuangan perseroan dengan baik. Dan komitmen PLN untuk tidak menaikkan tarif listrik.

Tidak ada kemudian, bagaimana tanggapan Mulan mendapat jawaban seperti itu. Tidak seperti bagaimana dialog berlangsung. Tidak ada pertanyaan selanjutnya untuk mempertajam keingintahuan Mulan.

Orang menduga, ada tim ahli, tukang yang tugasnya menyediakan bahan untuk “dibaca” anggota DPR macam Mulan. Hingga kemudian Mulan terlihat sangat kritis dan cerdas secara tiba-tiba. Kritis dan sangat peduli kepentingan rakyat, demikian kesannya.

Pada era penyiaran langsung yang demikian mudah dan murah untuk menjangkau khalayak luas, aksi seperti Nasir dan Mulan sangat efektif untuk menyampaikan pesan. Betapa serius dan sungguh-sungguh mereka bekerja. Dengan berteriak, menggebrak meja dan mengusir keluar wakil pemerintah.

Di balik performa yang mengecewakan dari para anggota DPR seperti di atas, ada alasan pokok yang melatarbelakanginya.

Menurut saya, problem utama kualitas dan kompetensi anggota DPR ditentukan oleh sistem rekrutmennya. Rekrutmen politisi lebih berbasis dukungan massa. Sejauh mana calon yang direkrut memiliki nilai jual sebagai penangguk suara.

Masyarakat sendiri lebih terikat pada pertimbangan emosional. Rasa suka, senang, kagum menjadi pertimbangan utama memilih. Lupa bahwa tugas menjadi bupati, gubernur, dan anggota DPR tak ada hubungannya dengan kekaguman terhadap sang tokoh dalam film serial TV.

Yang kedua adalah uang sebagai modal politik. Politisi memiliki belanja promosi dan publikasi diri yang tidak sedikit. Belum lagi kewajiban dia bergotong royong membiayai parpol tempat ia bernaung. Uang harus ada lebih dulu, kompetensi ya kalau ada.

Kondisi DPR seperti ini kontras dengan orang-orang pemerintah yang menjadi mitra dialognya. Para Dirjen dan Direktur BUMN umumnya adalah orang yang kenyang dengan pengalaman di bidangnya. Mereka terpilih lewat seleksi kompetensi yang ketat. Sementara anggota DPR yang baru, modalnya keahlian membangun kesan politis.

Jadi masalahnya bukan semata-mata Mulan Jamela ada di komisi 7 yang membidangi urusan energi. Dan pasti bukan karena ada penyanyi jadi anggota DPR.