Mahasiswi
2 tahun lalu · 246 view · 4 min baca menit baca · Budaya corrupt-politicians-corrupt.jpg

Budaya Korupsi yang Kian Marak

Korupsi merupakan sikap hidup, yang memaknai uang sebagai bentuk kekuasaan mutlak dan menjadikannya sebagai standar kebenaran. Sehingga tidak heran, banyak kaum koruptor menjadi kaya raya dan politisi menjadi korup. Padahal tindakan korupsi yang dilakukan itu merupakan faktor penghambat dari kemajuan Bangsa.

Korupsi di Indonesia bukan lagi menjadi hal yang tabuh untuk di perbincangkan. Di Tanah Air, korupsi menjadi aktifitas yang merajalela dan tentunya sudah sangat merugikan rakyat. Korupsi merupakan tindakan dimana para wakil rakyat dengan sengaja memanfaatkan kewenangannya untuk memakan uang Negara, biasanya dilakukan dengan memanipulasi anggaran APBN ataupun APBD.

Apabila kia lihat, korupsi di tanah air sudah terjadi sejak lama, bahkan sejak rezim Soeharto, dan masyarakat secara tidak sadar telah menerima kenyataan ini sebagai salah satu bentuk kebudayaan yang sangat menyimpang. Menurut Transparency International, Indonesia digolongkan sebagai Negara ketiga terkorup di dunia.

Di Indonesia, korupsi memang terlanjur berkembang subur disegala bidang pemerintahan dan sektor kehidupan. Kasus korupsi di Indonesia semakin meluas dan merambat ke banyak “aktor”, termasuk aktor-aktor di partai politik. Tindakan korupsi ini bahkan belum ada tanda surutnya.

Sistem politik yang diterapkan Indonesia menganut sistem “trias politica” yang mengenal tiga tingkatan yaitu legilatif, eksekutif dan yudikatif, dan dari tiga tingkatan ini nyaris tidak ada yang bebas dari masalah korupsi. Korupsi memang tidak bisa dilepaskan dari biaya politik yang biasa digunakan para politisi untuk kepentingan partai politik.

Biaya politik memang merupakan unsur penting dalam menarik massa. Sehingga tidak heran mengapa korupsi sering di kaitkan dengan biaya politik yang tinggi, karena biaya politik telah membuat para politisi menjadikan politik di Indonesia sebagai politik korup.

Bukan rahasia lagi jika seorang caleg atau calon legislatif harus merogoh kantungnya dalam-dalam untuk bisa masuk dalam daftar caleg. Mereka akan mengeluarkan uang banyak entah dari kantung pribadi atau dari pinjaman-pinjaman ke pihak tertentu.

Dan ini tentu menjadi salah satu penyebab potensial terjadinya korupsi. Mengapa saya katakan demikian? Karena bukan rahasia lagi jika para caleg itu terpilih maka mereka  yang telah mengeluarkan uang banyak tadi akan mengumpulkan kembali uang yang telah mereka keluarkan.

Selain untuk kepentingan ekonomi pribadi, uang hasil korupsi juga sering digunakan sebagai tanda balas jasa kepada pihak-pihak yang telah membantu para caleg tadi dengan memberikan dukungan dana.  Memang tidak dapat dipungkiri, kalangan-kalangan elit selalu membidangi dukungan kepada para caleg-caleg yang ingin duduk di kursi DPR. Dengan korupsi, perputaran uang akan didapatkan dengan cepat.

Tindak pidana korupsi tidak hanya melanda DPR saja, DPRD di Indonesia secara umum juga mempunyai rapor buruk tentang tipikor (tindak pidana korupsi). Tidak jauh berbeda dengan DPR, anggota DPRD provinsi dan kab/kota juga terjerat permasalahan korupsi yang dilakukan baik secara individu ataupun berkelompok.

Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh kalangan DPRD atas penyelewengan penggunaan dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Disaat kita masyarakat kecil terus-terusan menuntutut keras pada pemberantasan korupsi, bahkan berharap pada wakil rakyat agar mereka berdiri di baris terdepan dalam pemberantasan korupsi, yang terjadi malah sebaliknya. Para wakil rakyat malah menjadi aktor-aktor handal dalam kasus korupsi.

Lalu apa dampak yang terjadi jika para politisi melakukan korupsi?  Tentu hal ini sangat berpengaruh pada kesejahteraan rakyat. Para koruptor hanya memikirkan kepentingan sumber-sumber pendapatan ekonomi mereka sendiri, tanpa memikirkan nasib rakyatnya.

Saya sebagai seorang pemudi bangsa sangat membenci para koruptor, kurang tegasnya sistem hukum untuk para pidana koruptor menjadi salah satu penyebab mengapa perilaku korupsi masih merajalela. Sistem hukum di Indonesia malah seperti paku yang tumpul di atas, dan tajam di bawah.

Banyak ketidakadilan yang dapat kita saksikan sendiri, dimana para rakyat kecil semakin ditindas dan dihukum berat untuk kesalahan yang tidak setimpal sedang para koruptor yang jelas-jelas memakan uang Negara malah mendapat hukuman ringan, bahkan terkadang mendapat remisi. Sedang para rakyat kecil hanya karena mencuri ayam bisa dengan mudahnya dilempar ke lubang bui, atau bahkan dihakimi massa secara brutal. Hal ini sangat memperihatinkan.

Para koruptor adalah pengkhianat Negara, pengkhianat pancasila, disaat Negara kita sedang membangun, disaat Negara sedang sulit dalam keuangan, disaat Negara sampai harus berhutang ke Negara lain hingga keluar tax amnesty, disaat masyarakat dalam kondisi sulit akibat beban ekonomi yang berat ditambah lagi harus membayar uang pajak ini itu dengan alasan uang pajak untuk pembangunan Negara, para koruptor dengan seenaknya memakan uang-uang tersebut untuk kepentingan mereka. Mereka serakah lalu kemudian diberikan hukuman ringan. \

Lalu dimana letak keadilan Negara? Seharusnya Negara bisa lebih adil dan tegas dalam mengatasi  masalah, karena hukuman yang diberikan bagi koruptor di Indonesia masih terlalu ringan sehingga membuat tak ada rasa takut bagi para pelaku korupsi.

Banyak hukuman-hukuman yang cocok diterapkan pada para koruptor. Hal paling sederhana misalnya dengan memberikan hukuman gantung diri, penjara seumur hidup, di pancung, atau di razam pada mereka yang terbukti melakukan korupsi, atau bahkan Indonesia perlu menerapkan hukuman mati pada koruptor.

Persis yang dilakukan oleh Negara-negara maju seperti Cina dan Singapura yang langsung menghukum mati para pejabat yang terbukti telah melakukan aktifitas korupsi. Bila perlu para koruptor diusir dari Negara, karena para koruptor jelas-jelas adalah pengkhianat Negara!

#LombaEsaiPolitik

Artikel Terkait