Di sebuah perusahaan, laporan keuangan itu sangat penting karena itu berkait dengan kinerja perusahaan selama satu tahun.

Pada tahun 2018, Garuda pernah melakukan pembuatan laporan yang menginformasikan laba sekitar nilai triliunan. Namun setelah dibongkar, pada akhirnya laporan keuangan tersebut adalah palsu dan banyak jajaran yang dijerat secara hukum.

Kalau mau lihat dari sistem keuangan yang ada di dalam setiap perusahaan, kita akan menemukan sebuah fakta bahwa laporan keuangan itu juga memiliki korelasi yang sangat kuat dengan turunnya bonus bagi setiap jajarannya. Dari jajaran tertinggi sampai kepada bawahan-bawahan lainnya, mereka akan mendapatkan bonus yang cukup besar jika keuangan mereka bagus.

Untuk badan usaha swasta, mungkin hal ini gampang dideteksi. Akan tetapi, untuk badan usaha milik negara, keuangan mereka adalah keuangan yang juga dikelola oleh negara. Artinya, jika pelaporannya "bagus", maka bonus akan turun dan mengalir. 

Logikanya sederhana sekali, bukan? Untuk bonus yang dicairkan itu bisa diambil dari kas negara. Artinya, ketika mereka melaporkan laporan bodong yang dikatakan untung itu, tembus ke pemerintah, maka kemungkinan besar bonus yang lebih besar pun akan dijanjikan.

Tapi benar-benar parah kali ini. Tahun 2018, laporan palsu ternyata bukan hanya untung kecil, tapi malah rugi. Lantas apakah ini bersangkut paut dengan uang rakyat? Tentu iya. Ini bersangkut paut dengan uang rakyat.

Memang mereka BUMN bisa mengatur keuangannya sendiri. Akan tetapi, bagaimana jika merugi? Kas negaralah yang akan menjadi backup-nya. Kas negara datang dari mana? Tentu datang dari pajak orang-orang yang mayoritas mengeluh karena tiket Garuda terlalu mahal.

Ketika mayoritas mengeluh dan uangnya ditarik untuk menutup kerugian bisnis Garuda ini, mirisnya terjadi sebuah tindakan foya-foya yang sangat menyakitkan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Pamer harta yang mengiris hati dan menyayat-nyayat ini sungguh bukan menjadi ciri khas yang kita tahu dari orang Indonesia.

Seharusnya, sebagai orang Indonesia, para direktur utama itu bisa melihat bahwa kebutuhan rakyat yang lebih penting daripada moge mereka. Apalagi di dalam keadaan defisit keuangan Garuda Indonesia, seharusnya bisa lebih tidak membebankan rakyat jika harus mengambil uang negara di dalam menutup defisit tersebut.

Saya tidak sedang berbicara tentang perusahaan swasta. Karena kalau perusahaan swasta, itu suka-suka mereka. Saya cenderung melihat bahwa perusahaan swasta jauh lebih bertanggung jawab di dalam mengelola keuangan mereka. Karena merekalah yang memiliki tekanan dan mereka harus keluar dari makanan tersebut secara mandiri.

Coba kamu bayangin rugi sekali lagi yang tanggung siapa? Ya pasti negara bukan swasta, kan? Ketika kita melihat bahwa mereka di tengah-tengah kerugian malah melakukan tindakan-tindakan pamer harta yang berlebihan.

Saya setuju dengan Erick Thohir untuk memberhentikan direktur utama. Namun Saya juga setuju jika Thohir terus memperkarakan hal ini dan mencari tahu sampai kepada jaringan-jaringan lain. Karena saya percaya bahwa penyelundupan ini bukan hanya terjadi sekali saja.

Saya mencurigai bahkan penyelundupan ini sudah membudaya di dalam jajaran mereka. Memang sudah waktunya bersih-bersih BUMN agar negara ini bisa lebih hidup dan bergairah ekonominya.

Saya sebagai rakyat Indonesia merasa perlu untuk mendukung BUMN yang sehat di dalam kepemimpinan menteri Erick Thohir. Saya mendukung apa yang menjadi kebijakannya dalam memutuskan hubungan kerja dengan direktur utama Garuda Indonesia.

Ari Askhara sekarang ini memang sudah jadi orang yang sangat ada di dalam zona nyamannya. Jangan sampai pelaporan keuangan palsu ini hanya membuat rugi rakyat Indonesia dan membuat BUMN menjadi tidak sehat.

Hari ini saya melihat bahwa kebanyakan orang-orang yang ada di jajaran petinggi BUMN mengalami kegagalan di dalam mengelola uang. 

Harapan kami kepada Pak Erick Thohir sangat besar. Harapan kami kepada kementerian-kementerian terkait seperti Sri Mulyani juga sangat besar. Karena yang membuka praktik penyelundupan ini adalah dari dirjen bea cukai yang ada di bawah kepemimpinan langsung Sri Mulyani.

Sri Mulyani ini sedang on fire di dalam memberantas praktik-praktik seperti ini. Dan dengan persetujuan dari Erick Thohir, Sri Mulyani juga dengan bebas menciduk praktik-praktik ilegal yang dikerjakan oleh BUMN. 

Apakah selama ini Sri Mulyani terganjal dengan menteri sebelumnya di dalam menciduk praktik illegal yang dikerjakan oleh BUMN nakal ini? Saya berharap hal ini segera dibuka. Menurut yang dan dikatakan oleh Hasto, iya menuntut untuk Erick Thohir menelisik keterkaitan menteri BUMN yang sebelumnya.

Ini baru sesi 1, masih ada serial berikutnya yang tidak kalah seru dan mungkin lebih seru. Nilai kali ini hanya satu setengah miliar belum ratusan miliar. Maju terus, pak Erick Thohir. Kami mendukungmu. Buktikan bahwa diri Anda memang layak menjadi menteri Presiden Joko Widodo di periode keduanya.