Apa pun alasannya, tak perlulah sampah-sampah itu diimpor segala. Di negara kita, Indonesia, masih bejibun, bos!

Ada yang unik dari pemberitaan beberapa media dua-tiga hari belakangan ini. Sebelumnya, isu seperti sidang sengketa pilpres, kemacetan di ruas tol pasca lebaran, hingga cocoklogi desain masjid berlambang illuminati, menjadi topik yang ramai diperbincangkan.

Akan tetapi, belum juga usai perdebatan di tengah-tengah masyarakat akibat deretan berita di atas, perkara baru pun muncul. Media kita beramai-ramai menyoroti temuan sampah selundupan. Negara dengan luas wilayah 1,905 juta km2 ini, oleh masyarakat dunia, dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah.

Belum diketahui pasti apa sebenarnya motif di balik pengiriman barang “haram” tersebut. Jelasnya, praktik-praktik demikian telah terulang untuk kesekian kalinya. Tidak hanya Indonesia, negara-negara ASEAN juga turut merasakan hal serupa. Malaysia, Thailand, dan Vietnam contoh korbannya.

Cina digadang-gadang sebagai akar dari masalah (ekspor-impor sampah). Sebagaimana diketahui, sejak Maret 2018, negara tirai bambu telah membatasi secara ketat perihal impor sampah, khususnya material plastik. Komitmen tersebut telah dimulai dengan pelaksanaan Operation Green Fence sejak 2003 silam.

Dilanjutkan dengan penyerahan notifikasi ke World Trade Organization pada November 2017, hingga menghasilkan sebuah kebijakan yang dikenal dengan sebutan “National Sword”. Cina secara resmi berhenti menerima lebih dari 45 persen sampah dunia.

Banyak pihak meradang karenanya. Thailand, misalnya. Sampah kiriman Amerika di negeri gajah putih tersebut mengalami kenaikan hingga 2 ribu persen. Sementara di dalam negeri sendiri, puluhan kontainer berisikan sampah melenggang ke beberapa pelabuhan dengan mudah, sebelum akhirnya disebar ke berbagai wilayah.

Dalam urusan sampah-menyampah, Indonesia beserta masyarakat dunia sejatinya telah merumuskan dan menyepakati suatu regulasi. Dari sisi hukum internasional, persoalan perpindahan lintas batas sampah dirumuskan dalam “Konvensi Basel” yang memuat kebolehan nyampah (impor) sepanjang mendapat persetujuan dari negara tujuan.

Sedangkan di lingkup nasional, persoalan serupa juga telah dimuat dengan materi lebih rinci, sebagaimana tertuang dalam UU No. 18 tahun 2008, UU No. 32 tahun 2009, Peraturan Kemendag No. 31/M-DAG/PER/5/2016, atau peraturan sejenis lainnya.

Sayang, seperangkat aturan tersebut, nyatanya, tidak benar-benar mampu diimplementasikan. Praktik membuang sampah berkedok ekspor-impor kian marak terjadi. Negara berkembang kerap kali menjadi babu dari negara maju untuk mengurusi sampah-sampahnya.

BPS menuturkan, impor sampah plastik nasional di tahun 2018 telah mengalami peningkatan hingga 141 persen (283, 152 ton). Tertinggi, dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Ironisnya, pada saat yang bersamaan, lonjakan angka tersebut justru tidak dibarengi dengan laju ekspor pula.

Tercatat, penurunnya bahkan mencapai angka 48 persen (98, 450 ton). Artinya, ada 184, 702 ton sampah yang tidak diketahui ke mana raib dan di mana rimbanya.

Perlu diingat, jumlah yang disebut barusan, belum diakumulasi dengan beban pengelolaan sampah domestik; yang pada beberapa waktu lalu, sempat membuat pemerintah Jakarta dan Bekasi bersitegang urat leher.

Tidak hanya plastik, negara kita juga disebut-sebut melakukan hal serupa untuk jenis kertas, di mana Australia menjadi salah satu produsennya. Lembaga nirlaba bidang lingkungan, Ecological Observation and Wetlands Conservation bersama The Party Department, menuturkan, sepanjang 2018, jumlahnya berkisar 52 ribu ton.

Lebih lanjut, dari sumber yang sama (Ecoton), ditemukan 30 persen dari total impor bahan baku pembuatan kertas tersebut (sengaja) diisi dengan sampah bermaterial plastik. Belasan industri dalam negeri disinyalir kuat sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas temuan itu.

Merujuk seperangkat aturan di atas, perihal impor sampah, terkhusus bagi pelaku industri, merupakan hal yang sah-sah saja. Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto bahkan sempat meminta agar keran impor jenis ini tetap dibuka, mengingat kebutuhan yang tersedia relatif tidak memadai.

Apakah itu satu-satunya cara? Tunggu dulu.

Tanpa bermaksud mencampuri dalih dan dalil yang disampaikan, pemikiran seawam saya hanya dapat berujar, “sampah kita masih bejibun, bos. Alih-alih mengurangi, yang ada kok malah ditambahi?!”

Riset terbaru Sustainable Waste Indonesia (WSI) menyebutkan, produksi sampah di Indonesia telah mencapai angka lebih dari 65 juta ton setiap satu tahunnya (CNN Indonesia). 16 persen di antaranya merupakan sampah material plastik. Sementara 10 persen lainnya adalah sampah yang terbuat dari kertas (Detik).

Bagi saya, mengurangi sampah bukan soal bisa atau tidak bisa, melainkan mau atau tidak mau. Benar bahwa sampah, apa pun bentuknya, pada konteks tertentu, dapat melahirkan “circular ekonomi”. Masyarakat di tingkat paling rendah sekali pun (pemulung) bahkan dapat turut serta merasakan “keuntungan” darinya.

Meskin demikian, yang harus diingat ialah paradigma mengambil keuntungan semata, termasuk dari keberadaan sampah, tidaklah tepat dijadikan pegangan. Pertumbuhan ekonomi bangsa ini juga mensyaratkan hadirnya tanggung jawab, baik terhadap sesama manusia maupun lingkungan sekitar.

Hilangnya prasyarat ini—di tengah-tengah galaknya seruan memerangi sampah—akan berakibat buruk di hari mendatang. 

Sudah sama-sama diketahui, sampah adalah bagian dari masalah global. Namun, penyelesaianya harus dimulai dari tingkat lokal. Hentikan ekspor-impor sampah. Mari optimalkan pengelolaan sampah kita.

Dengan melihat kondisi pengelolaan sampah nasional yang masih kurang dari 50 persen, semua pihak (tak terkecuali bagi pelaku industri) memiliki perannya sendiri. Pada poinnya, masing-masing kita berkewajiban menjadi “community protector” terhadap ancaman budaya baru ini; buang sampah berkedok ekspor-impor.