BSI Aceh,“Permasalahan Tanpa Ujung”

Transaksi perbankan sudah menjadi kebutuhan bagi nasabah, bila BSI mengalami gangguan jaringan alternatif apa yang harus nasabah ambil, Sedang bank konvensional tidak beroperasional lagi di Aceh.

Sumber Wikipedia “Bank Syariah Indonesia adalah lembaga perbankan syariah. Bank ini berdiri pada 01 Februari 2021 pukul 13.00 WIB. Pada 1 Februari 2021, bank ini merupakan hasil merger anak perusahaan BUMN bidang perbankan diantaranya Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia.”

Bank Syariah Indonesia merupakan penggabungan (merger) dari 3 Bank BUMN yaitu PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri. Tujuan merger tiga Bank tersebut untuk lebih kuat, inovatif Dan lebih bermanfaat dalam rangka mendorong Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah dunia.

Bank Syariah Indonesia telah tersebar cabang maupun unit di seluruh Indonesia, begitu juga di Aceh. Semua jenis perbankan di Aceh disesuaikan dengan qanun No.11 tahun 2018 tentang lembaga Keuangan Syariah adalah Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan lembaga Keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syari’at Islam.

Lahirnya qanun tersebut semua Bank Konvensional di Aceh tutup buku dan Aceh merupakan wilayah dengan jumlah cabang BSI terbanyak di Indonesia. Dengan tutup buku bank konvensional semua nasabah akan mutasi rekening ke BSI. 1,2 juta rekening nasabah harus melakukan pengalihan atau migrasi rekening, hal ini membuat nasabah repot karena harus antrian panjang. Belum lagi dengan gangguan jaringan saat transaksi melalui ATM maupun mobile banking.

Ada beberapa perusahaan juga yang jaringan kerjanya di luar Aceh masih menggunakan bank konvensional, contoh dekat penggadaian menyediakan sarana transaksi dengan menggunakan bank konvensional.

Beralihnya dari bank konvensional ke BSI atau reshuffle bank di Aceh membuat keluhan banyak dari masyarakat, putusnya hubungan kerja (PHK) bagi karyawan merupakan hal yang sangat dirasakan. Seperti karyawan yang bekerja pada bank-bank konvensional di Aceh yang tidak tertampung pada bank konvensional diluar Aceh. Oleh sebab itu masyarakat sangat mengharapkan perhatian dari pemerintah.

Satu lagi program bank konvensional yang ada di Indonesia yang dicanangkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) yaitu BRIlink. Selama beberapa tahun agen BRIlink sudah tersebar di seluruh Indonesia, termasuk daerah tertinggal yang jangkauan masyarakat ke bank cabang atau bank unit memiliki kendala.

Masyarakat sangat terbantu dengan adanya BRIlink, tidak perlu jauh-jauh antri ke Bank hanya untuk melakukan transaksi perbankan seperti penarikan maupun transfer. BRIlink juga menyediakan bermacam transaksi pembelian seperti token listrik, tagihan telepon, air dan sebagainya. Dengan demikian bisa membantu perekonomian masyarakat sebagai Agen BRILink.

Jika bank konvensional sebagai pelopor BRILink tutup buku di Aceh, tidak tertutup kemungkinan Agen BRILink juga akan berhenti operasional. Masyarakat yang menjadi Agen BRILink akan kehilangan sumber pencaharian mereka serta angka pengangguran semakin bertambah, di sini juga perlu adanya peran serta pemerintah dalam menyikapi masalah perbankan di Aceh.

Perlu ada kajian tentang pemahaman antara syariah dan konvensional bukan dari akad nya saja. Bank syariah dan konvensional hanya beda istilah saja, bukan juga sekedar konsep halal dan haramnya saja. Sistem perbankan syariah merupakan bagian dari sistem perbankan nasional yang sudah diterima dan dikendalikan oleh Bank Indonesia.

Namun dengan demikian masih adanya simpang siur informasi mengenai pelaksanaan sistem bank syariah yang sekarang disebut dengan BSI. Bicara lagi mengenai pembiayaan syariah yaitu hasil usaha atas pembiayaan mudharabah akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad.

Sistem Pembiayaan pada Bank Syariah (Kompasiana Mei 2018).

Pembiayaan mudharabah merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan mudharabah akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad. Dalam pembiayaan mudharabah, terdapat dua pihak yang melaksanakan perjanjian kerja sama yaitu; (a) Bank syariah; Bank yang menyediakan dana untuk membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan. Bank syariah menyediakan dana 100% disebut dengan shahibul maal. (b) Nasabah/pengusaha; Nasabah yang memerlukan modal dan menjalankan proyek yang dibiayai oleh bank syariah. Nasabah pengelola usaha yang dibiayai 100% oleh bank syariah dalam akad mudharabah disebut dengan mudharib.

Bank syariah memberikan pembiayaan mudharabah kepada nasabah atas dasar kepercayaan. Bank syariah percaya penuh kepada nasabah untuk menjalankan usaha. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan mudharabah, karena dalam pembiayaan mudharabah, bank syariah tidak ikut campur dalam menjalankan proyek usaha nasabah yang telah diberi modal 100%.

Bank syariah hanya dapat memberikan saran tertentu kepada mudharib dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh hasil usaha yang optimal. Dalam hal pengelolaan nasabah berhasil mendapatkan keuntungan, maka bank syariah akan memperoleh keuntungan dari bagi hasil yang diterima. Sebaiknya, dalam hal nasabah gagal menjalankan usahanya dan mengakibatkan kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh shahibul maal. Mudharib tidak menanggung kerugian sama sekali atau tidak ada kewajiban bagi mudharib untuk ikut menanggung kerugian atas kegagalan usaha yang dijalankan.

Adapun landasan syariah yaitu; (a) Dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh. (QS.Shaad: 24) (b) Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: “Sesunggunya Allah Azza Wa Jalla berfirman, Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.” (HR. Abu Dawud dalam kitab al-Buyu’ dan Al Hakim)

Jika hanya satu jenis bank yang beroperasional di Aceh maka tidak tertutup kemungkinan akan timbul masalah bagi masyarakat Aceh, seperti pedagang, pengusaha yang memiliki akses usaha di luar provinsi Aceh. Kemungkinan mereka akan kesulitan dalam bertransaksi apabila Bank Syariah tersebut bermasalah seperti gangguan sistem jaringan. Mungkin bila ada bank-bank konvensional mereka bisa memilih alternatif lain untuk kelancaran proses transaksi perbankan tanpa butuh waktu lama.

Mungkin masyarakat berharap kepada pemerintah ada opsi lain sebagai solusi jika terjadi gangguan pada transaksi perbankan, sehingga masyarakat tidak mengalami kendala ataupun kecewa dan merasa kurang nyaman jika mau melakukan setiap transaksi perbankan. [CEl]