Beberapa hari ini jagat media berita (online dan cetak) ramai memberitakan tentang rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Tentu hal ini sontak membuat publik cukup terperangah dengan informasi tersebut. Banyak warga yang berkomentar terkait kebijakan pemerintah ini. Ada pro dan kontra dengan rencana yang mungkin akan diberlakukan.

Jika ditelisik, kebijakan pemerintah untuk menaikan iuran PBJS Kesehatan telah berlangsung beberapa kali. Hanya saja, rencana kenaikan kali ini cukup menapat simpati publik. Mungkin karena besaran nominalnya cukup terasa di dompet atau hal lain yang tidak kasat mata. Berikut daftar jumlah kenaikannya:

  1. BPJS Kesehatan Kelas I naik 2 kali lipat, dari semula Rp80.000 menjadi Rp160.000.
  2. BPJS Kesehatan Kelas II naik dari Rp51.000 menjadi Rp110.000.
  3. BPJS Kesehatan Kelas III naik dari Rp25.500 menjadi Rp42.000.

Sumber: Tirto.id 

Kenaikan tarif Iuran BPJS Kesehatan sepertinya tidak dapat lagi dihindari. Berikut penjelasan Sri Mulyani (Menteri Keuangan) bahwa kenaikan tarif ini menjadi upaya untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan yang terus naik. 

Menurutnya, defisit BPJS Kesehatan tahun ini diprediksi menyentuh Rp28,3 triliun. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja gabungan Komisi XI dan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (27/8).

Dan jika kita coba menarik sedikit lebih jauh dari perjalanan BPJS Kesehatan sejak pertama kali ditetapkan, yaitu ketika pemberlakuan Jaminan Kesehatan Nasional per 1 Januari 2014. 

Berdasarkan data yang dirangkum, BPJS Kesehatan telah mengalami defisit di tahun pertama berjalannya, yaitu mencapai Rp3,3 triliun. Berlanjut pada tahun 2015, yaitu dengan nilai Rp5,7 triliun, di tahun 2016 menjadi Rp9,7 triliun, dan pada 2017 juga mengalami peningkatan defisit, yaitu sebesar Rp9 triliun. Kemudian berlanjut pada tahun 2018 Rp9,1 triliun.

Dari sini, persoalan defisit bukan lagi hal baru. Dan defisit dikaitkan dengan beberapa faktor penyebab salah satunya adalah masalah kepesertaan. 

Fachmi Idris (Direktur Utama BPJS Kesehatan) menjelaskan: per 31 Desember 2018, ada 27,44 juta peserta bermasalah. Dari data tersebut, ada 17,17 juta peserta yang Nomor Induk Kependudukan (NIK) bermasalah, NIK ganda 10 juta, kolom faskes kosong sebanyak 21 ribu, dan sisanya sudah meninggal.

Terlepas dari masalah yang melatarbelakangi defisitnya BPJS Kesehatan, mungkin akan menarik jika kita coba melihat rencana kenaikkan ini dari sudut pandang lain.

Pertama, dengan menaikkan tarif Iuran, maka akan mempertegas bahwa negara makin memaksimalkan usaha untuk memungut pundi rupiah dengan asas “gotong royong”. Dan nominal yang dipungut juga jumlahnya terbilang tidak sedikit. Kasarnya, pemerintah menggunakan BPJS Kesehatan untuk akumulasi kapital.

Kapitalis berwujud negara secara eksplisit dapat dilihat melalui peran secara umum yang diemban olehnya. Negara memiliki peran sebagai Investor dan regulator. Yang dilihat pada partisipasi negara dalam menumpuk modal dengan cara memaksimalkan sumber daya finansial yang kemudian menginvestasikan kapital yang dimiliki pada berbagai sektor usaha. 

Sebagai contoh, yaitu perusahaan-perusahaan negara atau biasa disebut badan usaha milik negara (BUMN). Dan berikutnya negara sebagai regulator. Di sini negara berperan dalam merumuskan sebuah perencanaan, pembuatan regulasi, pengawasan, dan pelaksana kebijakan publik1.

Untuk konteks Indonesia, aktivitas akumulasi kapital dilakukan saat dibentuknya perusahaan-perusahaan negara pada tahun 1950-an. Meski dinamika pasang surut adalah kondisi yang terjadi diawal berdiri yang dikarenakan kondisi politik negara di masa ini dan persoalan internal perusahaan, namun akhirnya dapat bangkit kembali. 

Dan pada tahun 1970-an, perusahaan negara kembali menunjukkan dominasi seiring dengan naiknya popularitas minyak bumi pada masa itu1.

Di sini, dapat dilihat bagaimana negara memainkan peran dalam mengakumulasi kapital melalui perusahaan negara dan kebijakan-kebijakan strategisnya. Nah, bagaimana sampai BPJS Kesehatan menjadi salah satu badan semi-BUMN?

Untuk konteks BPJS Kesehatan, meskipun merupakan Badan Hukum Publik (BHP), tidak menjadikannya bebas dari praktik-praktik penumpukan modal. Sebagaimana peran dasar dari sebuah negara, perangkat keras (perusahaan/badan) telah disiapkan kemudian menggunakan payung hukum untuk mengondisikan bahkan bersifat memaksa untuk setiap warga negara agar menjadi bagian dari BPJS Kesehatan.

Sehingga tidak ada pengecualian bagi individu yang berkewarganegaraan Indonesia untuk tidak terikat sebagai anggota BPPJS Kesehatan. Dan jika ada warga negara yang menolak, maka akan membayar mahal ketika akan mengakses pelayanan kesehatan.

Dengan begini, BPJS Kesehatan seolah menjadi seperti lintah! Mengisap makhluk apa saja, tidak peduli bentuk dan wujudnya seperti apa, yang terpenting baginya adalah bagaimana cara dia bisa tetap memperoleh darah dan bertahan hidup. 

Tidak cukup dengan mem-pressure untuk bergabung, BPJS Kesehatan kemudian memaksa warga yang bukan penerima bantuan iuran (PBI) agar tetap patuh membayar setiap kali dikenakan kenaikan premi Iuran.

Bayangkan saja, jika disimulasi dari kenaikan BPJS Kesehatan untuk periode ini. Baiknya jika kita mengambil batas paling tinggi, yaitu kelas 1. Untuk kelas 1 dari jumlah awal menjadi Rp160.000 /orang.

Jika kita asumsikan seorang aparatur sipil negara (ASN) dengan jumlah tanggungan anggota keluarga 5 orang, maka gaji yang harus dipotong dari tanggungan itu sebanyak Rp800.000/bulan. Dan jika diakumulasikan dalam setahun, maka Rp9.600.00 yang harus dikeluarkan secara sukarela oleh seorang ASN. 

Ini besaran hanya untuk 1 keluarga ASN. Bagaimana jika dikalkulasikan dengan total ASN seluruh Indonesia? Berapa banyak yang akan diraup oleh BPJS Kesehatan?

Nah, itu sebuah simulasi untuk seorang ASN. Bagaimana jika non-ASN dan bukan PBI? Ditambah dengan dia seorang nelayan yang harus menanggung 5 orang anggota keluarganya. 

Dia perlu membagi keuangan keluarganya untuk keperluan, listrik (belum lagi ada rencana kenaikan tarif listrik), makan, kebutuhan sekolah anak, belanja keluarga, operasional nelayannya, dan membayar premi BPJS Kesehatan per bulan. Dan karena beberapa kondisi dia lupa untuk membayar premi, maka otomatis akan diperhadapkan dengan ketentuan baru.

Yang mana ketentuan ini terkait tunggakan dan kewajiban pembayaran iuran 1 keluarga. Ketentuan ini menjelaskan satu anggota keluarga menunggak iuran, maka semua anggota keluarga tidak bisa memakai BPJS Kesehatan karena sistem pembayaran iuran virtual account berlaku 1 keluarga.

Dengan skema ini, maka sudah pasti tidak akan ada celah lagi bagi warga negara untuk menolak BPJS Kesehatan dan segala bentuk sistemnya. Warga negara diperhadapkan dengan situasi mahalnya ketika mengakses pelayanan kesehatan jika tanpa BPJS Kesehatan. Namun, di sisi lainnya, warga juga mendapati lintah yang cukup besar dan siap mengisap apa pun yang ada di hadapannya.

Saya meyakini, pemerintah telah menciptakan sebuah sistem Jaminan Kesehatan Nasional yang kemudian hari memang dapat menjamin hak seluruh warga negaranya. Namun, sayangnya, alih-alih menjamin hak setiap warga negara atas pelayanan kesehatan,malah menjadi kapitalisme berwajah negara.

Referensi 

  • 1. Harief Eric, 2006. Perkembangan Kapitalisme Negara di Indonesia. Vol. 10, no 1, juli 2006 (91-120).
  • 2. J. Amzat, O. Razum, Medical Sociology in Africa, DOI 10.1007/978-3-319-03986-2_5, © Springer International Publishing Switzerland 2014.
  •