Pendahuluan

Di tengah kesusahan masyarakat Indonesia akibat pandemi Covid-19 yang melanda sejak 2 Maret 2020, ternyata tidak menyurutkan para pejabat negara untuk melakukan korupsi. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap dua menteri kabinet pemerintahan Presiden Jokowi, yaitu mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, dan mantan Menteri Sosial, Juliari P. Batubara. 

Edhy Prabowo ditangkap dalam kasus dugaan suap ekspor benih lobster pada 25 November 2020. Beberapa saat setelah penangkapan Edhy, di tempat yang berbeda, belasan orang juga ikut dalam operasi yang dimotori oleh KPK itu. 

Dari hasil penangkapan KPK ada tujuh tersangka dalam kasus korupsi ekspor benih lobster. Dalam kasus korupsi ini, Edhy diduga menerima uang suap dari sejumlah perusahaan yang memperoleh izin ekspor benih lobster. Perkiraan uang yang diterima Edhy dalam kasus korupsi ini berkisar Rp 9,8 miliar dan USD 100.000.

Tidak lama berselang setelah penangkapan Edhy Prabowo, KPK berhasil menangkap mantan Menteri Sosial, Juliari P. Batubara dalam kasus korupsi dugaan suap atas bantuan sosial penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek pada tahun 2020. 

Diduga Juliari menerima fee dari rekanan Kemensos sebesar Rp 10.000 per paket bansos. Total uang yang diterima oleh Juliari diduga sebesar Rp 17 miliar yang kemudian dipakai untuk keperluan pribadinya. 

Karena kasus kedua Menteri itu terjadi di tengah pandemi, muncul wacana tuntutan hukuman mati bagi kedua mantan Menteri itu di kalangan masyarakat umum.

Selain dari kalangan menteri, berbagai pejabat daerah juga tersandung kasus korupsi, beberapa di antaranya adalah mantan Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah dan Bupati nonaktif Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna.

Dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas 2021-2022 pada 13 April 2021 lalu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan bahwa tindakan korupsi di tengah masa pandemi Covid-19 merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime

Hal ini disebabkan praktik korupsi tersebut dilakukan ketika negara berada dalam keadaan krisis di mana pemerintah mengerahkan berbagai instrumen negara, termasuk APBN, dalam menangani bencana kesehatan ini dan sekaligus memulihkan ekonomi yang merosot akibat pandemi Covid-19 ini.

Melihat maraknya korupsi dewasa ini, penulis hendak mengulas penelitian korupsi di Indonesia dalam beberapa tahun ini dengan bonum commune menurut Jacques Maritain. 

Yang menjadi pertanyaan atau rumusan masalah yang penulis angkat adalah: bagaimana dampak korupsi di Indonesia dalam kaitannya bonum commune menurut Jacques Maritain?

Riset Korupsi di Indonesia

Berdasarkan Corruption Perception Index (CPI) pada tahun 2020, Indonesia berada di skor 37/100 dan berada diperingkat 102 dari 180 negara. Skor ini menurun 3 poin dari tahun 2019 lalu yang berada pada skor 40/100. 

Tahun 2019 lalu memang merupakan pencapaian tertinggi dalam perolehan skor CPI selama 25 tahun terakhir. CPI 2020 ini bersumber pada 13 survei global dan penilaian ahli serta para pelaku usaha terkemuka untuk mengukur korupsi di sektor publik di 180 negara dan teritori. 

CPI menilai berdasarkan skor 0 hingga 100. Maksudnya adalah jika 0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih. Dari berbagai kasus korupsi yang terjadi dan survei indeks korupsi di Indonesia, menunjukkan bahwa korupsi sudah menjadi semacam kebudayaan di tengah masyarakat Indonesia ini.

Tentunya budaya korupsi yang telah mengakar ini memiliki dampak yang besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana dampak yang terjadi akibat budaya korupsi bagi bangsa dan negara?

Menurut Wicipto Setiadi dalam makalahnya-yang berjudul Korupsi di Indonesia: Penyebab, Bahaya, Hambatan, dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi-budaya korupsi yang telah mengakar di masyarakat Indonesia memiliki berbagai dampak yang membahayakan. 

Korupsi yang telah merajalela dapat menjadikan masyarakat yang kacau di mana tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu akan mementingkan dirinya sendiri dan bahkan menjadi egois serta sinis. 

Korupsi menyebabkan setiap orang menempatkan kepentingan dirinya sendiri di atas kepentingan publik. Hal ini menurunkan dan menghilangkan keinginan publik untuk berkorban demi kebaikan dan perkembangan masyarakat. Kemudian, korupsi dapat merusak generasi muda. 

Hal ini disebabkan korupsi yang telah menjadi makanan sehari-hari akan dianggap sebagai hal biasa atau bahkan budaya oleh generasi muda. Mereka akan terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab.

Selain itu, maraknya kasus korupsi yang terjadi di jajaran pejabat dapat menghasilkan pemerintahan yang tidak legitimate di mata publik. Hal ini tentunya menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga masyarakat tidak patuh dan tunduk pada otoritas pemerintah. 

Praktik korupsi yang semakin meluas dalam ranah politik seperti pemilu yang kotor, kekerasan dalam pemilu, money politics dan lain-lain juga dapat berdampak rusaknya demokrasi, karena untuk mempertahankan kekuasaan, penguasa yang korup itu memakai tindakan otoriter atau menyebarkan korupsi lebih luas lagi di tengah masyarakat.

Pemerintah yang penuh praktik korupsi dapat memicu terjadinya instabilitas sosial politik dan integrasi sosial yang berdampak pada pertentangan penguasa dan rakyat. Bahkan dalam banyak kasus, hal ini berdampak pada jatuhnya kekuasaan pemerintah secara tidak hormat, seperti yang terjadi di negara kita, Indonesia.

Korupsi juga berdampak akan rusaknya perkembangan ekonomi. Misalnya saja, suatu proyek ekonomi yang dilaksanakan penuh dengan berbagai unsur korupsi, seperti penyuapan, nepotisme, dan penggelapan, berdampak pada tidak tercapainya pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut. 

Berdasarkan penelitian Transparency International memperlihatkan bahwa korupsi juga mengakibatkan berkurangnya investasi dari modal dalam negeri dan juga luar negeri, karena para investor akan berpikir dua kali untuk membayar biaya yang lebih tinggi dari semestinya dalam berinvestasi. 

Misalnya saja adalah penyuapan pejabat untuk memperoleh izin, pemberian biaya keamanan kepada pihak keamanan supaya investasinya aman, dan lain-lain. Selanjutnya, korupsi juga menghadirkan ketidakefisienan birokrasi dan peningkatan biaya administrasi dalam birokrasi. 

Apabila birokrasi telah terkungkung oleh korupsi dengan berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan berkualitas tidak akan pernah tercapai. Kualitas pelayanan pasti sangat jelek dan mengecewakan masyarakat umum. 

Hanya orang yang memiliki uang banyak yang memperoleh pelayanan baik karena mampu menyuap. Kondisi semacam ini dapat menyebabkan semakin luasnya keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial dan selanjutnya mungkin kemarahan sosial yang menyebabkan jatuhnya para birokrat.

Jacques Maritain (1882-1973)

Jacques Maritain lahir pada 18 November 1882 di Paris, Perancis. Maritain menempuh pendidikan di Lycee Henri IV  dan Universitas Sorbonne antara tahun 1898 sampai 1899. Pada awalnya, dia tertarik pada filsafat Spinoza. 

Pada tahun 1901, Maritain bertemu dengan Raissa Oumansoff, seorang mahasiswi di Universitas Sorbonne dan anak dari seorang Yahudi-Rusia. Mereka berdua pernah memutuskan untuk bunuh diri karena tidak dapat menemukan jawaban atas kehidupan yang tidak berarti.  

Usaha untuk bunuh diri tersebut gagal karena Maritain dan Raissa mendapat tantangan dari Henri Bergson terhadap positivisme dominan. Kemudian, mereka menikah pada tahun 1904.

Pada tahun 1908, Maritain meninggalkan pemikiran Bergson dan beralih ke pemikiran Thomas Aquinas. Kemudian pada tahun 1912, Maritain menjadi profesor dalam bidang filsafat di Lycee Stanislaus

Selain itu, dia juga mengajar sebagai di Institut Catholique de Paris pada tahun 1914. Beberapa karyanya adalah  Humanismeintégral (1936), De la justice politique (1940) , La personne et le bien commun (1947) , dan  Man and the State (1949).

Bonum Commune menurut Jacques Maritain

Di dalam pemikiran Maritain yang dipengaruhi oleh Thomas Aquinas, gagasan individu digunakan untuk manusia, hewan, tumbuhan dan microba. Hal ini mengandung komponen material yang pada umumnya dimiliki oleh semua makhluk. 

Sementara, gagasan pribadi atau persona memiliki kesamaan dengan substansi individu yang lengkap, bersifat intelektual, dan dapat mengendalikan dirinya (a complete individual substance, of an intellectual nature and in control of its actions). 

Personalitas dan komponen spiritual memungkinkan perpindahan dari dirinya kepada yang lain dalam kebebasan dan cinta kasih.

Di dalam karya Maritain yang berjudul Humanisme intergral dijelaskan bahwa cita-cita historis yang konkret memiliki tiga karakteristik utama. Maritain memulai dengan menggambarkan cita-cita itu sebagai cita-cita komunitarian. 

Cita-cita ini tertuju pada kebaikan bersama (common good) yang bersifat material dan moral yang lebih dari sejumlah kepentingan individu. Oleh karena itu, gagasan liberalisme tentang kebaikan bersama ditolak demi gagasan Neo-Thomisme tentang bonum commune yang substantif. 

Selain itu, bonum commune yang substantif ini juga merupakan cita-cita personalis yang Maritain maksud bahwa masyarakat politik merupakan pendukung setiap pribadi dan perkembangan sepenuhnya sebagai seorang makhluk spiritual yang bebas. 

Masyarakat politik pada dasarnya ditujukan kepada perkembangan kondisi lingkungan yang membawa orang-orang kepada tingkat kehidupan material, intelektual, dan moral. 

Tentunya tingkat kehidupan tersebut sesuai dengan kesejahteraan dan kedamaian bagi semua orang sedemikian rupa sehingga setiap orang secara positif tertolong dalam pengendalian diri berkelanjutan atas kehidupan pribadi dan kebebasan spiritual.

Berdasarkan dua karakteristik pertama ini dapat dibahas tentang ketegangan personalis yang khas. Setiap orang turut mengambil bagian dalam tugas bersama dalam suatu masyarakat. Karena adanya masyarakat, seseorang menjadi bawahannya. 

Namun, atas dasar panggilan pribadinya seseorang juga menjadi lebih tinggi dari tugas bersama itu. Memang, seseorang melayani kebaikan bersama, tetapi kebaikan bersama berfungsi untuk membantu perkembangan pencarian panggilan seseorang. 

Manusia pada dasarnya merupakan binatang sosial (social animal), tetapi atas dasar tujuan supratemporal dari jiwa, manusia pada saat yang sama membawa martabat absolut yang harus tetap berada di luar pemahaman bersama atau kolektif.

Karakteristik sentral terakhir dan ketiga menunjukkan cita-cita historis yang konkret sebagai cita-cita peziarah, sebuah cita-cita yang menurut definisinya belum selesai selamanya. Realisasi panggilan manusia di dunia ini dan saat ini sedang berlangsung dalam menggapai tujuan yang tertinggi. 

Cita-cita duniawi adalah tujuan yang penting, tetapi lebih rendah. Mengapa seperti demikian? Karena penyempurnaan kemanusiaan orang tidak dapat dicapai di bumi ini.

Dalam pemikiran Maritain, ciri yang membedakan sosialitas manusia dengan yang lainnya adalah kemampuannya untuk mengejar kebaikan bersama dengan rekan-rekannya dalam masyarakat politik. 

Maritain meyakini bahwa konsep pribadi manusia dan pencarian kebaikan bersama telah disalahpahami oleh sistem pemerintah di masa awal setelah Perang Dunia Kedua. 

Untuk memulihkan apa yang Maritain lihat sebagai keseimbangan yang tepat antara pribadi manusia dan kebaikan bersama (bonum commune) masyarakat, Maritain kembali kepada ajaran Thomas Aquinas di mana manusia diciptakan seturut gambar Tuhan dan kebaikan tertinggi sebagai kesatuan dengan Tuhan.

Maritain mengakui perlunya memisahkan martabat individual manusia dari bahaya keunggulan individu yang terisolasi dan promosi barang pribadi. Bagi Maritain, kebaikan bersama merupakan kehidupan manusia yang baik dari orang banyak dan persekutuan mereka dalam kehidupan yang baik.

Bagi Maritain, elemen konstitutif dari manusia adalah dorongan batin untuk mengkomunikasikan pengetahuan dan cinta yang membutuhkan hubungan dengan orang lain. 

Maritain juga mengatakan bahwa pribadi atau persona manusia dan komunitas tidaklah saling bertentangan satu sama lain karena kepentingan yang sangat penting mereka saling melengkapi dan tidak bertentangan.

Ada korelasi antara gagasan tentang pribadi manusia sebagai unit sosial dan gagasan tentang kebaikan bersama sebagai akhir dari keseluruhan hidup sosial. Kebaikan bersama adalah umum karena diterima secara pribadi. Tujuan dari masyarakat adalah kebaikan komunitas dari tubuh sosial (social body).

Bagi Maritain, pribadi atau persona adalah makhluk dengan sesamanya yang kebaikannya sama dengan sesamanya. Hak-hak individu manusia dan kepentingan komunitas meliputi kesesuaian, keharmonisan, dan keterhubungan satu sama lain. 

Pengembangan hak setiap orang membutuhkan komunitas. Ketika di dalam komunitas, seorang individu dapat bergantung pada dukungan yang murah hati dari orang lain untuk menjadi lebih dan tidak kurang.

Demokrasi personalis bercirikan kesamaan hak politik bagi setiap orang dengan partisipasi yang tidak terbatas pada hak pilih, tetapi melibatkan setiap warga negara secara aktif dalam kehidupan politik masyarakat.

Syarat utama keberadaan suatu masyarakat politik (body politic) adalah keadilan, tetapi elemen konstitutif yang esensial adalah persahabatan, perasaan pengabdian, dan saling mencintai sebagai dasar kewarganegaraan bersama.

Di dalam masyarakat politik (body politic) terdapat kemajemukan berbagai macam komunitas dan masyarakat yang semuanya memiliki otonomi, sementara  pada saat yang sama seluruh masyarakat politik (body politic) terarah kepada kebaikan bersama (bonum commune)

Kebaikan bersama (bonum commune) ini terdiri atas semua barang umum (secara material, hukum, moral, dan juga spiritual) yang mendukung seseorang dalam pengembangan kebebasannya. 

Selain masyarakat politik (body politic), negara juga berada di bawah label masyarakat. Jika masyarakat politik (body politic) adalah keseluruhan, negara merupakan bagian teratas kumpulan institusi yang tertuju pada kepentingan semuanya.

Dasar moral dari masyarakat politik (body politic) adalah keadilan dan persahabatan yang saling menguntungkan. Kehidupan politik mengejar kebebasan dan keadilan lewat sarana moral. 

Rancangan personalis tentang kebebasan bukanlah kebebasan negatif untuk memilih liberalisme, tetapi kebebasan positif. Kebebasan positif adalah kebebasan menemukan dan melakukan apa yang baik. Selain itu dapat berarti pula kebebasan untuk membedakan dan mengejar panggilan hidup sendiri.

Bonum Commune vs Korupsi

Adanya korupsi menghadirkan sikap individualis dalam setiap orang, hal ini membuat orang-orang ini tidak turut serta mengambil bagian dalam tugas bersama dalam masyarakat. Pribadi semacam ini tidak melayani kebaikan bersama dan membantu perkembangan pencarian panggilan seseorang. 

Selain itu, hal ini menunjukkan superioritas individu atas komunitas masyarakat yang berdampak ketidakseimbangan antara pribadi dan kebaikan bersama masyarakat. 

Hadirnya perilaku korupsi merusak kodrat manusia sebagai makhluk sosial (social animal) yang seharusnya membuat seseorang mampu mengejar kebaikan bersama dengan sesamanya dalam masyarakat politik. Selain itu juga, korupsi membuat kepentingan setiap orang bertentangan dan saling tidak melengkapi. 

Kemudian juga, korupsi ini merusak tujuan akhir dari masyarakat, yaitu kebaikan bersama yang bersifat umum. Seseorang yang melakukan korupsi merusak hak-hak individu sesamanya dan kepentingan masyarakat atau komunitas, yang meliputi kesesuaian, keharmonisan, dan keterhubungan satu sama lain. 

Orang semacam ini menghambat pengembangan hak yang membutuhkan masyarakat atau komunitas. Hal ini tercermin kasus korupsi dana Bansos yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial. 

Seharusnya, masyarakat yang terimbas dampak pandemi Covid-19 memperoleh haknya menerima dana Bansos, justru terhambat karena adanya korupsi.

Tindakan korupsi dalam pemilu jelas tidak mencerminkan demokrasi personalis di mana adanya ketidaksamaan hak politik bagi setiap orang yang terbatas partisipasinya dalam hak pilih. Hal ini terlihat dalam kecurangan atau money politics yang terjadi di dalam pemilu. 

Politik yang kotor dalam pemilu tidak melibatkan setiap orang untuk aktif dalam kehidupan politik masyarakat.  Perilaku korupsi menimbulkan ketidakadilan yang merupakan syarat utama bagi keberadaan suatu masyarakat politik. 

Selain itu, korupsi merusak elemen konstitutif masyarakat yang meliputi persahabatan, perasaan pengabdian, dan saling mencintai sebagai dasar kewarganegaraan bersama. Korupsi juga merusak dasar moral masyarakat politik yang meliputi keadilan dan persahabatan yang saling menguntungkan. 

Hal ini terlihat dalam praktik penyuapan dan pungutan liar. Seseorang yang melakukan korupsi melanggar kebebasan positif dalam menemukan kebaikan.

KESIMPULAN

Dalam perspektif Jacques Maritain, praktik korupsi yang telah mengakar di dalam masyarakat Indonesia menghambat terwujudnya cita-cita komunitarian masyarakat Indonesia yang mengarah kepada kebaikan bersama (bonum commune) yang bersifat material dan moral. 

Selain itu, korupsi tidak menghadirkan keharmonisan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Selain itu, korupsi juga menunjukkan superioritas individu atas kepentingan bersama masyarakat, sehingga tidak ada keseimbangan yang tepa tantara pribadi dan kebaikan bersama. 

Korupsi menghambat hak-hak pribadi yang seharusnya diperoleh dari masyarakat atau komunitas.

Kemudian, korupsi tidak menghadirkan demokrasi personalis yang memiliki ciri-ciri kesamaan hak politik bagi setiap orang dengan partisipasi yang tidak terbatas pada hak pilih. Adanya ketidakadilan dalam bentuk korupsi menghilangkan syarat utama keberadaan suatu masyarakat politik. 

Maka dari itu, korupsi menghadirkan banyak dampak yang dapat merusak dari segi material, intelektual, dan moral seseorang. Kebiasaan untuk melakukan korupsi harus kita tanggulangi bersama-sama secara gotong royong demi terwujudnya “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”



Sumber Buku

Maritain, Jacques, Man and the State, Chicago:University of Chicao Press, 1951.

______________,The Person and The Common Good, Notre Dame: University of NotreDame Press, 1947.

Sumber Jurnal

Deweer, Dries, “The political theory of personalism: Maritain and Mounier on Personhood and Citizenship” International Journal of Philosophy and Theology, (Juli 2013).

Nnamdi, Basil Sunday dan Tamunosiki Victor Organ, “Jaques Maritain on Common Good-A Philosophical Critical Appraisal”, International Journal of Peace and Conflict Studies, Vol.5 (Desember 2018).

Setiadi, Wicipto, “Korupsi di Indonesia: Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi” dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.15 No.3 (November 2018).

Tavernier, Johan De, “The Historical Roots of Personalism” , Ethical Perspectives, (September 2009).

Sumber Internet

“Kasus Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19 yang Berujung pada Wacana Hukuman Mati,” 3 Maret 2021, https://nasional.kompas.com/read/2021/03/03/12515101/kasus-korupsi-di-tengah-pandemi-covid-19-yang-berujung-pada-wacana-hukuman?page (diakses pada 13 Oktober 2021, pk.17.)

“Pandemi Pun Tak Hentikan Munculnya Kasus Korupsi,” 14 Juli 2021,  https://nasional.kompas.com/read/2021/07/14/19255121/pandemi-pun-tak-hentikan-munculnya-kasus-korupsi?page=all (diakses pada 13 Oktober 2021, pk.17.)

Setiawan, Kodrat, “Sri Mulyani: Korupsi di Masa Pandemi adalah Kejahatan Luar Biasa,” 13 April 2021, https://bisnis.tempo.co/read/1452117/sri-mulyani-korupsi-di-masa-pandemi-adalah-kejahatan-luar-biasa/full&view=ok (diakses pada 13 Oktober 2021, pk.17.)

Suyatmiko, Wawan dan Alvin Nicola, “Indeks Persepsi Korupsi 2020: Korupsi, Respons Covid-19 dan Kemunduran Demokrasi,” 28 Januari 2021,  https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2020-korupsi-respons-cov id-19-dan-kemunduran-demokrasi/ (diakses pada 13 Oktober 2021, pk.17.)

Sweet, William, "Jacques Maritain", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2019 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = https://plato.stanford.edu/entries/maritain/, (diakses pada 10 Desember 2021, pk.14.)