Mengizinkan anak-anak dan cucu-cucu PKI menjadi aparatur pegawai negara. Jenderal TNI Andika Perkasa memberikan strategi yang mengizinkan kerabat individu dari Fraksi Sosialis Indonesia (PKI) untuk ikut memilih kemungkinan bagi prajurit TNI. 

Sahabat keluarga dari PKI sebelumnya Imam Aziz mengundang pilihan tersebut. "Ini merupakan kemajuan besar bagi eksistensi negara kita. Kami sangat menghargai pilihan Panglima TNI," ujarnya. 

Pengurus PBNU sebelumnya menilai pilihan tersebut menjadi lompatan besar bagi TNI. Ditegaskannya, ini merupakan langkah maju untuk mengakomodir tandan yang mengalami segregasi. "Dengan pilihan ini, TNI telah mengambil lompatan besar untuk mengakomodasi dan mengakui pertemuan yang menjadi korban," dia memaklumi.

“Langkah maju ini harus diikuti dengan langkah-langkah komparatif di berbagai bidang kehidupan. Misalnya, upaya yang telah dimulai oleh Pendeta Pengorganisasian untuk Usaha Politik, Sah dan Keamanan untuk rencana kompromi yang lebih jauh jangkauannya. Siklusnya harus telah maju pesat melalui definisi payung yang sah. 

Jadi kompromi publik akan segera dilakukan, sesuai dengan Undang-Undang Keamanan Kebebasan Dasar," tuntutnya. Terkait dengan sisi positif dan negatif yang muncul secara lokal, Imam meminta ada alasan kuat untuk membuat keributan.

Pasalnya, ia mengakui Andika Perkasa memiliki banyak perenungan dengan premis yang kokoh. “Jelas pilihan Panglima TNI telah melalui tahapan studi yang berbeda, jadi premisnya adalah bidang kekuatan untuk luar biasa. Bukan berdasarkan 'tekanan' apalagi meremehkan.

Itu pilihan yang adil, ada alasan kuat yang perlu diperjuangkan," ujarnya beralasan. Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa memberikan pendekatan lain terkait penetapan rencana personel TNI. 

Jenderal Andika tidak membutuhkan sanak keluarga dari Koalisi Sosialis Indonesia (PKI) dilarang ikut menentukan prajurit TNI, hal itu disampaikan dalam acara silaturahmi para pejuang TNI (pelatih Yayasan TNI, Prajurit Panggilan TNI Pejabat, Prajurit Profesi TNI, dan Prajurit Panggilan TNI) Tahun Anggaran 2022.

Cuplikan acara kumpul-kumpul tersebut diunggah di kanal Youtube Broad TNI Andika Perkasa. Mulanya Jenderal Andika mendapat informasi tentang alasan sahnya penolakan kerabat tersebut. individu PKI dari mendaftar sebagai individu dari TNI Kedua ini terjadi selama pengenalan sistem toleransi TNI fightersf ighters dari tes mental filosofis.

"Poin nomor 4, apa yang perlu kamu putuskan? Kalau dia punya kerabat dari apa?" tanya Jenderal Andika kepada Panglima D BAIS TNI Kolonel DwiyantoADwiyanto. “Pelaku terjadinya 1965-1966. Lisensi, (premis yang sah) TAP MPRS Nomor 25,” jawab Kolonel Dwiyanto.

Jenderal Andika kemudian, saat itu, meminta agar Kolonel Dwiyanto mengungkapkan hal-hal tersebut dalam TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966. “Disiapkan. Yang dilarang dalam TAP MPRS Nomor 25, satu, sosialisme, pelajaran sosialisme, perkumpulan sosialis, atau perkumpulan bawahan dari sosialis tahun '65," jawab Kolonel Dwiyanto.

Jenderal Andika kemudian meminta agar Kolonel Dwiyanto mengungkapkan hal-hal tersebut dalam TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966. “Disiapkan. Yang dihalangi dalam TAP MPRS Nomor 25, satu, sosialisme, pelajaran sosialisme, perkumpulan sosialis, atau perkumpulan bawahan dari sosialis tahun '65 ,” jawab Kolonel Dwiyanto.

Andika tidak yakin dengan jawaban bawahannya. Mantan KSAD itu meminta seluruh panitia yang hadir dalam rapat untuk membuka internet membaca isi TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966. “Yang lain saya sampaikan adalah TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966, salah satunya menyatakan PKI sebagai Organisasi terlarang. 

Tidak ada kata-kata bawahan dalam bentuk apa pun," kata Andika yang akan pensiun pada akhir 2022. "Menyatakan komunisme, leninisme, marxisme sebagai ajaran terlarang. Itu isinya. Ini dasar hukumnya. Ini sah, tapi sebelumnya yang dilarang adalah PKI, oke satu. Kedua, ajaran komunisme, leninisme, marxisme. apa? Dasar hukum apa yang dilanggar dia langgar?" lanjut Andika. "Siap tidak ada," jawab Kolonel.

Jenderal Andika kemudian menjelaskan tentang TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966. Ia menjelaskan bahwa ada dua hal pokok yang diarahkan dalam TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966. 

Satu, memproklamirkan PKI sebagai asosiasi yang ditolak. Tidak ada underbow (sayap asosiasi) dalam bentuk apapun apa pun, "katanya. "Mengucapkan sosialisme, leninisme, komunisme sebagai pelajaran ilegal. Itu substansinya. Ini premis yang sah, ini halal," tambahnya. “Keluarga (dari PKI dilarang ikut pemilihan pejuang) apa alasannya membatasinya? Jadi tidak usah kita mengada-ada.

Saya pribadi yang tunduk pada aturan dan pedoman. yang kami batasi, pastikan kami memiliki premis yang sah," katanya. "Waktu saya tidak ada kerabat dari apa (PKI dilarang ikut penetapan relawan untuk troopers), tidak. Kenapa? Saya pakai premis yang sah. Oke? Nomor 4 hilang," kata Andika.


Andika juga mengikuti pedoman saat ini. Akibatnya, atas inisiatifnya, kerabat PKI diizinkan untuk mendaftar sebagai pesaing prajurit TNI. "Jadi jangan sampai kita mengada-ada. Saya orang yang tunduk pada aturan dan pedoman, ingat ini. Kalau kita menolak, pastikan kita punya dasar yang sah," kata menantu anak sebelumnya. 

Atas Organisasi Pengetahuan Negara (Receptacle) AM Hendropriyono. "Pada zaman saya, tidak ada saudara dari apa, tidak. Kenapa? Saya menggunakan premis yang halal. Oke, nomor empat hilang," kata Andika, mengajarkan standar bahwa larangan anak-anak dan cucu-cucu PKI untuk diakui sebagai pejuang TNI tidak berlaku lagi ketika dia menjadi Otoritas TNI.