Saat pelaksanaan pesta demokrasi, baik itu Pilpres, Pilkada atau kontestasi politik lainya, tentu kita semua sudah tidak asing lagi mendengar kata-kata "blusukan", yang dilakukan oleh para politisi.

Memang blusukan ini sah-sah saja dalam iklim demokrasi. Dan partai politik pun sudah menjadikan itu sebagai sebuah tradisi untuk menarik simpati.

Di tengah-tengah pandemi sekalipun, para politisi tidak peduli, blusukan itu secara terang-terangan dilakukan sebagai upaya untuk menunjukkan jati diri. Apalagi pada momentum pilkada tahun ini. Ya, kita akan mulai melihat kunjungan sana-sini, ke pasar ikan, pasar sayuran, ke tempat-tempat yang umumnya penuh keramaian. 

Saya jadi teringat sebuah peristiwa beberapa tahun silam. Saat saya masih menyandang gelar mahasiswa. Saya dan teman-teman mahasiswa melakukan survei kepada para petani di desa-desa dari 4 kabupaten yang ada  di Yogyakarta.

Saya bertemu dengan banyak para petani, yang umumnya petani cabe dan petani padi. Banyak sekali ungkapan-ungkapan yang menyayat hati yang diutarakan oleh bapak/ Ibu petani.

"Haha, tidak ada lagi yang kami harapkan dari para politisi. Mereka hanya datang dan bertanya kepada kami hanya 5 tahun sekali. Pas waktu mencalon baru tuh, mas, ramai datang di kampung-kampung sini. Selepas itu aroma mereka pun sulit dihirup, apalagi kami temui," ungkap seorang petani yang sempat kami wawancarai. 

Memori pembicaraan ini terlintas kembali di pikiran saya. Gara-gara awal bulan lalu saya melihat para politisi yang mencalon sebagi kepala daerah melakukan agenda-agenda blusukan. Sebagai persiapan dalam momentum pilkada yang akan dilaksanakan.

***

Tentu, blusukan bukanlah hal yang baru lagi dalam pandangan kita semua. Merupakan suatu budaya yang sudah cukup lama berada di Nusantara. Dulu raja-raja Jawa memaknai blusukan sebagai gaya pemimpin dalam melihat kondisi rakyatnya.

Dalam konsep kepemimpinan Jawa, penyatuan antara roh kepemimpinan dengan keinginan rakyat itu mengalir dalam satu irama kerja seorang Raja.

Hal ini yang bisa dijadikan contoh adalah Pangeran Sambernyowo atau Adipati Mangkunegoro I, penguasa Kadipaten Mangkunegaran dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

Menurut buku “Babad Mangkunegaran” yang merupakan diary atau catatan harian Mangkunagoro I , menceritakan bahwa setiap Rabu Legi minggu pertama, dan Kamis Pahing minggu ketiga Mangkunagoro melakukan blusukan, ia melihat situasi rakyat keseharian. 

Mangkunagoro membangun pos-pos laporan hasil padi disetiap kawedanan yang ditunjuknya. Mulai dari Ulu-ulu (pengatur air) sampai Mantri Pasar harus menyiapkan laporan, laporan ini kemudian dibandingkan dengan apa yang dilihat oleh Mangkunagoro I.

Selain Mangkunagoro, Raja Jawa yang paling terkenal suka blusukan adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Raja Yogyakarta terbesar ini berkuasa cukup lama dari tahun 1940 sampai tahun 1988. Salah satu yang membuat dia populer adalah semangat kerakyatannya.

Ia menyatukan kepemimpinannya dengan ‘rasa penderitaan rakyat’, ia terus memantau apa mau-nya rakyat, apa keinginan rakyatnya dan yang terpenting kemampuannya membaca jaman.

Sri Sultan sangat kerap melakukan blusukan, ia mengunjungi pos-pos rakyat, mengunjungi warung-warung rakyat, ia berada di tengah persawahan Yogya, mendengar apa yang diinginkan rakyat Yogya.

Terus bagaimana blusukan yang dilakukan oleh para politisi hari ini? Masih semurni itukah? Saya tidak ingin menyamakan zaman dahulu dengan kondisi sekarang, tentu situasinya sudah berbeda, tapi semangat kebaikan dari catatan sejarah haruslah menjadi teladan bagi kita semua. 

Dalam hemat saya, blusukan-blusukan yang dilakukan oleh para politisi kita hari ini, rasanya sudah tercabut dari akar maknanya. Kata "blusukan" tidak lagi seindah yang ada dalam sejarah zaman. Sudah menjadi konsep formalitas, bukan lagi menjadi konsep prioritas dalam setiap gaya kemimpinan. Duduk bersama rakyat jika ada maunya saja. Lho! Jangan asal nuduh dong? Haha. Maaf, tapi mata saya belum buta untuk melihat realita.

Dari akumulasi pengalaman yang saya rasakan. Saya menarik hipotesis begini. Kadang-kadang politisi seperti membuat masyarakat dalam 3 pola besar. Pertama; ada politisi yang menganggap masyarakat seperti makanan, selalu menjadi prioritas setiap saat. 

Kedua; ada politisi menganggap masyarakat seperti obat, kadang dibutuhkan kadang juga tidak. Ketiga; masyarakat seperti penyakit, tidak dibutuhkan sama sekali. Jika sudah menaiki kursi atau sudah berada diranah kekuasaan.

Nah, yang paling sering terjadi, kebanyakan para politisi menganggap rakyat seperti "penyakit". Kok gitu ya? Dari mana kamu tau? Yha! Sampean bisa melihat sendirilah, tidak perlu saya paparkan data statistik ataupun bukti fisik. Silakan menilai sendiri pake hati nurani.

***

Jika ingin mengetahui kondisi rakyat tidak harus menunggu momentum pilkada atau yang sejenisnya, bisa dalam situasi apa-apa saja. Jika para politisi menganggap blusukan pada saat kontestasi politik dipandang sebagai penarik simpati rakyat, maka itu agenda yang sia-sia saja. Rakyat sudah cerdas dalam menilai, simpati rakyat tidak lagi pada para politisi yang asal-asalan cari muka untuk menarik suara.

Alangkah baiknya, agenda blusukan dilakukan setiap ada permasalahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Dilakukan secara kontinu, bukan hanya dalam situasi pilkada, yang lebih penting saat hari-hari biasa, karena kesusahan yang masyarakat rasakan tidak mengenal momentum. 

Yang mampu menemani masyarakat dari awal sampai akhir, itulah sejatinya yang melekat pada makna "blusukan". Untuk mengetahui permasalahan sebagai langkah kongkrit menuju jalan penyelesaian.

Saya yakin para politisi kita juga sudah tahu hal semacam ini, tapi mengapa hal itu tidak dilakukan? Yha, mungkin dipikiran mereka hanya ada kekuasaan. Bukan niat tulus untuk berkorban. Jadi ya itu, blusukan hanya menjadi agenda 5 tahunan.

***

Blusukan yang terjadi hari ini tidak semakin membuat masyarakat simpati, malah kata orang-orang kampung saya semakin membuat masyarakat benci. Bagaimana tidak, wong udah capek dibohongi terus hanya dengan janji-janji.  Pas sayang-sayange, eh malah ditinggal pergi.

Muncul satu pertanyaan mendasar. Mengapa masyarakat sudah tidak tertarik lagi? Saya kira, jawaban yang pasti, karena masyarakat sudah terlanjur kecewa dengan janji-janji saat blusukan. Yang kelamaan menjadi kata-kata busuk.

Saya tidak membuat pernyataan sepihak, tapi kebanyakan yang terjadi ya seperti itu.

Minsal, terkait konflik yang sedang berkembang saat ini. Soal Covid-19 dan UU Omnibus law, yang dirasakan sangat menyengsarakan masyarakat. Coba kita lihat, calon bupati mana atau politisi mana yang lantang bersuara sejak awal pada rakyat.

Kalaupun ada, paling tokoh-tokoh elit yang mengambil keuntungan diakhir untuk menarik simpati. Yang lantang dari awal, ada? Jika ada bisa kasi tau saya. Hehe. Mau dikasi jempol.

Saya hanya mau melihat, mampukah para tokoh-tokoh yang maju dalam kontestasi pilkada tahun ini, menunjukkan sikap pribadi atas ketidak setujuannya, karena mayoritas masyarakat menolak UU Omnibus law. Jika memang ajang blusukan dipandang untuk mendengarkan keluhan masyarakat. Inilah momentum yang tepat untuk mendengarkan keluhan itu. Kita tunggu saja.