Entah apa yang melatarbelakangi pemblokiran di Provinsi Papua dan Papua Barat jadi solusi mengurangi ketegangan yang sedang terjadi.

Sepertinya ada upaya memutus mata rantai provokasi di dunia maya, supaya ketegangan bisa dikendalikan. Kebijakan itu mirip stand up comedy "Pocong takut setan", tidak jelas mana sasarannya.

Sejak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menutup akses internet di wilayah Papua dan Papua Barat pada Rabu (21/8/2019), seluruh komunikasi di dunia maya terbatas. Lucunya, dalil untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan di sana makin tidak masuk akal.

Sampai saat ini, tidak ada landasan argumen Kemkominfo mengapa harus akses data yang diblokir. Mengapa bukan sibuk mencari siapa saja pelaku rasial di dunia maya?

Kebijakan itu seakan-akan menggambarkan kondisi tanah Papua sedang dalam suasana mencekam. Bisa jadi akan lebih mencekam lagi. Belum ada kejelasan sampai kapan pemblokiran itu selesai. 

Pembatasan itu jadi kedua kalinya di Indonesia. Bukan mau menyalahkan Kominfo menjaga masyarakat dari serangan dunia maya, tapi kali ini benar-benar belum jelas apa maksudnya. 

Untuk pertama kalinya, kericuhan yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu masih diterima akal sehat. Lihat bagaimana arus berita bohong begitu kencangnya mengalir hingga membuat kegaduhan di mana-mana. Kala itu, sasarannya media sosial. 

Tapi yang kedua ini justru aneh. Tidak ada hubungan antara pemblokiran dan mengurangi ketegangan. Sangat disayangkan, pembangunan Papua belum sampai pada tahap maksimal. 

Berbeda dengan daerah lain, di tanah Papua, pemerataan akses informasi dan komunikasi belum sampai setengah jalan. Coba bayangkan, pembangunan akses transportasi masih menuai protes. Kalau sudah begitu, bagaimana mau memasukkan tiang besi panjang ke daerah pedalaman papua?

Mestinya Kemkominfo punya pandangan lebih tajam membentengi informasi dan komunikasi dari geliat provokasi di dunia maya. Caranya, bekerja sama dengan pihak produsen media sosial menerapkan pemblokiran konten-konten rasial, intimidasi, dan diskriminasi. 

Menyikapi soal itu, saya sepakat Jennifer Robinson, seorang pengacara yang tergabung dalam kamar hukum Doughty Street Chamber Inggris, dan pengacara HAM Indonesia, Veronica Koman.

Dua pengacara itu mengajukan permohonan mendesak kepada Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), David Kaye dan Komisi Tinggi PBB untuk HAM (OHCHR) di Jenewa, Swiss tertanggal 23 Agustus 2019.  

Bagi Robinson, memandang secara fundamental pemblokiran itu melanggar hak komunikasi Papua Barat yang sangat tergantung dengan internet. Lebih jauh lagi, ketiadaan internet, menurut Veronica, berpotensi menimbulkan risiko pelanggaran HAM yang lebih parah oleh aparat keamanan.

Selain dua pengacara itu, reaksi atas pemblokiran akses internet di tanah Papua disuarakan puluhan orang yang tergabung dalam 18 organisasi bertajuk #NyalakanLagi di depan gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) di Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2019). 

Mereka adalah SAFEnet, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Amnesty International Indonesia, Yayasan Pusaka, Asia Justice and Rights (AJAR), ELSAM, Protection International Indonesia, YLBHI, LBH Jakarta, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), LBH Pers, Yayasan Satu Keadilan, Federasi KontraS, UNIPA Manokwari, WALHI, Papua Itu Kita, Vivat Indonesia, Greenpeace.

Aksi demontrasi #NyalakanLagi menilai pemblokiran akses internet merupakan bentuk tindakan diskriminasi terhadap masyarakat Papua. Mengapa tidak, akibat dari itu membuat Papua dan Papua Barat gelap akan informasi dan komunikasi.

Arus kritik juga datang dari para pengamat teknologi informatika. Pengamat dari ICT Institute, Heru Sutadi, menilai kebijakan itu hanya akan memperlambat akses internet. 

Sedangkan, akses layanan telepon dan pesan singkat tetap berjalan seperti biasanya. Jika pemerintah menginginkan sebaran hoaks bisa ditekan, justru kebijakan itu tidak ada gunanya. 

Kalau memang menyentuh rana hoaks, mestinya Kemkominfo memblokir akses media sosial. Belajar dari kerusuhan 21-22 Mei 2019, pemblokiran terhitung ampuh menghindari banyaknya disinformasi dan misinformasi yang menyebar melalui media sosial. 

Pemblokiran akses internet hanya dilakukan secara elektoral saja. Selain bentuk diskriminasi terhadap masyarakat Papua dan Papua Barat, pemblokiran itu sama sekali tidak ada gunanya. 

Menelisik perkembangan pasca ledakan insiden rasial itu, terjadi di beberapa daerah di luar Papua dan Papua Barat, justru gejolak di daerah itu memantik reaksi di daerah Papua. Kalau begitu, mengapa bukan secara keseluruhan saja? Setidaknya tidak ada diskriminasi terhadap masyarakat Papua. 

Petaka rasial itu telah merambat ke internet. Perekonomian jadi salah satu sisi pembangunan yang terdampak dari pemblokiran internet. 

Di era revolusi Industri 4.0 di Indonesia, perekonomian masyarakat di timur Indonesia sangat bergantung pada akses internet. Jika dibatasi, bukan tidak mungkin, pemesanan barang bisa terhambat. Apalagi, bagi pelaku usaha online, akan kesulitan memesan produk dari luar Papua. 

Belum lagi kondisi demokrasi kita yang kian hari dipengaruhi demokrasi dunia maya. Suara kebinekaan banyak diserukan para netizen melalui teks dan visual. Saya meyakini, masyarakat di Papua juga menyuarakan kebinekaan. Tapi pemblokiran akses internet, justru suara kebinekaan makin terbatas.

Menyelamatkan Internet Papua

Pemblokiran Internet di Bumi Cenderawasih mendapat Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet) berupa petisi kepada Presiden Joko Widodo, Menkopolhukam Wiranto, dan Kemkominfo untuk membuka akses internet kepada masyarakat Papua dan Papua Barat lewat situs change.org.

Seperti dilansir dari CNN Indonesia per Sabtu (24/8) pukul 13.48 WIB di situs tersebut, setidaknya sudah ada 10.290 orang menandatangani petisi. Petisi itu mesti jadi pertimbangan pemerintah untuk tidak melakukan pemblokiran. 

Selain bentuk diskriminasi, bisa berpengaruh terhadap ekonomi, sosial, hukum, hingga keakuratan informasi. Sebab, para wartawan lokal menjadi terbatas dalam menyajikan informasi yang akurat kepada masyarakat dan pemerintah. Jika ini tidak disikapi secepatnya, entah kericuhan apa lagi yang terjadi di Papua dan Papua Barat. 

Sudah cukup kericuhan di Makassar beberapa waktu lalu, begitu juga di daerah lainnya. Khususnya di Papua dan Papua Barat, seluruh masyarakat menginginkan tidak ada lagi kericuhan apa pun. 

Sudah cukup masyarakat Papua merasakan berbagai bentuk diskriminasi. Jangan sampai pemblokiran internet menambah catatan buruk diskriminasi terhadap masyarakat Papua.