66951_85330.jpg
localtv.org.uk
Ekonomi · 4 menit baca

BKPM, Digital Nation, dan Pengembangan Investasi Nasional

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) lembaga pemerintah non departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden, memiliki beberapa fungsi, yaitu koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal, pengembangan peluang, dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha dan pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal.

BKPM sebagai instrumen pembuka sekaligus katalis bagi percepatan perizinan investasi, khususnya investor luar negeri yang ingin melakukan siklus perdagangan di Indonesia sangat vital perannya.

Dunia berubah begitu cepatnya. Inovasi di bidang ekonomi begitu hebatnya. Revolusi industri mengarah pada proses digitalisasi. Teknologi menjadi pondasi utama dalam dunia ekonomi sekarang. Ekonomi konvensional dulu mendapatkan pangsa pasar yang begitu dalam dan luas. Sekarang, lewat digitalisasi, ekonomi konvensional mulai menurun perannya.

Menurut Don Tapscott (1995), sejak abad-21, ekonomi berbasis digital akan menguasai ekonomi global. Asumsi itu benar adanya, karena dengan digitalisasi, transaksi ekonomi dapat menghapuskan batasan ruang dan waktu. Orang-orang sudah bisa memesan ojek dan membeli barang yang mereka inginkan hanya dari kamar tidur dengan bantuan gawainya yang terhubung oleh internet.

Dari hasil kesepakatan bersama dalam KTT G20 di Hamburg tahun 2017, penerapan inklusivitas pertumbuhan ekonomi global, mendorong pertumbuhan perdagangan dan investasi global, dan juga pemanfaatan ekonomi digital, menjadi 3 poin yang bersangkut paut dengan fungsi BKPM dari 19 poin kesepakatan. 

Percepatan perizinan yang dapat dikeluarkan oleh BKPM dapat mempercepat realisasi investasi para investor dan juga dapat mengakomodasikan secara baik 3 poin yang dihasilkan KTT G20 agar dapat berimplikasi pada maksimalisasi ekonomi digital serta pengembangan investasi nasional.

Saat ini, realisasi investasi Indonesia dari tahun 2012 sampai dengan 2017 terus meningkat. Dari Rp. 313 trillun meningkat sampai Rp. 692,8 trilliun, bahkan tahun 2017, berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp. 678,8 trilliun.

Investasi yang terus tumbuh dari tahun ke tahun membuat peringkat global Indonesia membaik. Survey yang dilakukan oleh UNCTAD, Juni 2017, menempatkan Indonesia pada posisi 4 di bawah Amerika Serikat, Tiongkok, dan India sebagai negara dengan tujuan utama investasi dunia tahun 2016 sampai 2018.

Pemantapan ekonomi digital sebagai salah satu bentuk instrumen inovatif bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi global menjadi komitmen pada perhelatan KTT G20 di China 2016 lalu.

Sejalan dengan itu, Presiden Joko Widodo memiliki misi jangka panjang menjadikan Indonesia sebagai Digital Nation pada tahun 2020 dengan jumlah 1000 start up yang turut serta dalam misi tersebut yang dapat menciptakan nilai valuasi sebesar USD 10 milliar. Misi ini dijalankan agar Indonesia tidak terlambat bahkan tertinggal dengan revolusi industri, berupa ekonomi digital yang sedang berkembang saat ini.

Di satu sisi, perkembangan ekonomi digital di Indonesia sedang masifnya terjadi. Jumlah start up yang berdiri semakin berjamur memberikan kontribusi positifnya untuk perekonomian Indonesia. Ekonomi digital mulai menggantikan roda ekonomi konvensional, proses digitalisasi mulai mengubah pola perdagangan menjadi lebih cepat dan efisien.

Dilihat dari sisi nilai transaksi yang tercapai, pada tahun 2017 ditaksir sebesar USD 4,8 milliar. Ini membuktikan bagaimana geliat ekonomi digital yang sedang booming dan juga bagaimana prospek cemerlang dari ekonomi digital untuk mendongkrak pendapatan negara kita.

Indonesia memiliki perusahaan digital yang sudah menguasai pangsa pasar seperti, Go-Jek di transportasi dan Traveloka di sektor pariwisata. Dua perusahaan tersebut bahkan sudah mendapatkan kepercayaan dari investor berupa suntikan modal tambahan.

Google akan menyuntikkan dana tambahan sebesar 16 trilliun ke Go-Jek pada tahun 2018 dan Expedia menyuntikkan dana sebesar 26,2 trilliun ke Traveloka pada tahun 2017. Sinyal positif dari sisi pasar sudah mulai kuat untuk menjadi pondasi pembentukan Digital Nation.

Di sisi lain, riset yang dilakukan oleh Arya Sen-Jefferies, Co, diproyeksikan bahwa pada tahun 2018, 350 juta masyarakat Asean akan menjadi pengguna internet. Dan menurut riset yang dilakukan Kepios, populasi masyarakat Indonesia sebesar 264 juta, pengguna internet 133 juta.

Terlebih, tren pendapatan per kapita masyarakat Indonesia selalu meningkat sejak tahun 2006. Apalagi pertumbuhan kelas menengah yang begitu besar sejak krisis moneter tahun 1998. Pertumbuhan kelas menengah ini diprediksi akan terus meningkat hingga tahun 2030 dengan populasi sebanyak 141 juta jiwa menurut Bank Dunia.

Dilihat dari 3 riset tersebut, sangat menjanjikan prospek dari inovasi ekonomi digital untuk mengembangkan investasi nasional dalam menggaet investor asing masuk ke Indonesia. Karena populasi yang teramat banyak menjadikan Indonesia sebagai “komoditas panas” transaksi ekonomi digital.

Dalam rangka mengoptimalisasikan potensi ekonomi digital, pemerintah harus memperkuat kebijakannya perihal perizinan investasi yang di mana peran BKPM besar adanya. Dengan cara selalu melakukan reformasi percepatan perizinan investasi.

Dan juga, seiring dengan hal tersebut, pemerintah juga harus membantu serta melindungi UMKM kita agar dapat bersaing dalam siklus ekonomi digital. Dengan cara merealisasikan terwujudnya Palapa Ring secepatnya, sebelum tahun 2030, agar daerah pelosok yang memiliki potensi ekonomi kedaerahannya dapat tersalurkan dengan baik dan juga dapat menjual hasil produk mereka ke mancanegara karena sudah tersambungnya mereka dengan koneksi internet, sekaligus mendongkrak perekonomian daerah.

Pemerintah juga perlu membuat akses yang mudah untuk permodalan UMKM kita yang akan Go Digital agar akselerasi mereka dalam berinovasi lewat digitalisasi dapat maksimal aktualisasinya. Dan yang teramat penting adalah SDM. Kita akan mendapatkan bonus demografi tahun 2030.

Agar tidak menjadi musibah tetapi menjadi anugerah, perlu kiranya pemerintah membuat suatu pelatihan yang sifatnya simultan dan juga membuat suatu roadmap pendidikan berbasis digitalisasi, terkhusus di daerah pelosok, supaya SDM di sana dapat memanfaatkan fenomena ekonomi digital dengan baik dan memiliki daya saing yang kokoh.