Akademisi
2 minggu lalu · 75 view · 4 min baca menit baca · Agama 75516_51551.jpg
www.islamiclandmarks.com

Bisakah Mesjid Bersih dari Urusan Politik?

Maraknya ceramah di mesjid, mushalla atau langgar yang menyudutkan pemerintah kian hari makin merisaukan banyak pihak. Satu di antaranya adalah jemaah itu sendiri. Seperti yang terekam lewat ponsel pribadi ketika khutbah hari raya Idul Fitri beberapa pekan lalu di Lapangan Desa Gaden, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu (5/6/2019).

Tren seperti ini juga dilakukan para pemuka agama yang bersorban, yang biasanya ceramah dari mimbar ke mimbar, dan yang mempunyai followers ribuan di media sosial. Satu di antaranya adalah Tengku Zulkurnain dengan akun twitternya @ustadtengkuzul. Setiap celotehan yang keluar dari akunnya, hanya memprovokasi umat dengan menyudutkan pemerintah.

Metode yang digunakan Ustad -menyebut beliau dengan panggilan ini sebagai bentuk penghormatan atas sepuhnya- tersebut tegolong simpel dan mudah. Sertakan link berita yang mengkritik kebijakan pemerintah dari berbagai sumber, kemudian bubuhi `micin` dan `penyedap rasa` oleh kalimat-kalimat nyinyir dari beliau yang jauh dari kebenaran. Sehingga membuat `emosi` umat menjadi sindrom, dan langsung meng-amin-kan doa-doa yang mengutuk kepada pemerintah yang terlontar dari kicauan beliau.

Dalam cuitannya, Ustad Tengku Zul menyoroti luasnya lautan Indonesia yang diklaim lebih dari 99 ribu kilometer. Dia mempertanyakan alasan pemerintah Indonesia saat ini masih mengimpor ikan asin.

Dia sempat mempertanyakan apakah Indonesia negeri yang salah urus. Pun Ustad Tengku Zul 'memprovokasi' kepada `umat` untuk menyerbunya dan tidak diam saja.

"Dengan bentang laut lebih 99.000 kilometer, dan menjadi paling luas kedua setelah Canada. Indonesia impor ikan asin dari Thailand dan Taiwan. Kenapa? Salah uruskah negeri ini? Ayo tim sorak serbu! Jangan diam saja ya," cuit Ustad Tengku Zul di akun Twitternya.


Cuitan ini memancing amarah Susi Pudjiastuti. Bu Menteri merasa terpanggil untuk merespon isu ini.  Dia, menggunakan akun Twitter @susipudjiastuti, ikut berkicau membalas twit Ustad Tengku Zul tersebut.

Susi mempertanyakan tahun artikel tersebut. Dia pun menyemprot Tengku Zul.

"Tahun berapa dan kenapa? Anda pikir masyarakat bodoh? Mereka jauh lebih pintar dari kita, kita artinya Anda dan saya lebih bodoh!!!" kicau Susi Pudjiastuti.

Melihat fenomena ini, kalangan ulama semestinya menyadari mudarat mencampuradukkan ibadah dan demokrasi di mesjid. Dalam hal ini, ulama kita tampaknya harus memperhatikan kaidah ushul fiqh tentang  Sadd al-dzariah. Secara definisi adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (al-mahzhur).  

Mengutarakan gagasan demokrasi di mesjid tentu tidak dilarang, namun ketika itu berpotensi untuk menimbulkan perpecahan, semestinya para ulama menimbang ulang tentang pentingnya menjaga persatuan dengan kaidah tersebut.

Namun demikian, bukan berarti mimbar mesjid  dan ulama tidak mempunyai kesempatan untuk berbicara tentang demokrasi. Politik sebenarnya bukan barang tabu yang diobrolkan ulama di mesjid. Itu sah-sah saja, namun ada beberapa catatan. Misalnya, pembicaraan urusan  demokrasi

Ini menyangkut urusan substantif saja, seperti pemerintahan yang bersih, perlindungan hak-hak asasi manusia, anjuran bermusyawarah dalam setiap pengambilan keputusan, persamaan perlakuan hukum, larangan untuk berbuat korupsi dan ancamannya. Topik-topik semacam ini tentu sangat dianjurkan untuk disampaikan para ulama di mimbar mesjid atau `mimbar` media sosial.

Akan tetapi bahaya akan muncul jika para ulama menggunakan mimbar mesjid dan `mimbar` media sosial untuk kampanye partai politik, calon legislatif, hingga calon presiden dan wakil presiden. Apalagi kampanye yang melegitimasi pilihannya dengan interpretasi ayat Alquran dan hadis yang tidak semestinya.  Disnilah nanti yang akan memercikkan api-api kecil yang kemudian menjadi konflik berkepanjangan.


Bukan bermaksud meniru metode Rahmad Baiquni dalam mengamati sebuah fenomena dengan ilmu cucokloginya. Dalam ini, saya meminjam analisis yang dikemukakan oleh Harun Nasution, bagi dia merupakan suatu keanehan bahwa dalam Islam sebagai suatu agama, persoalan yang pertama-tama muncul dan melibatkan semua umat Islam serta telah mengganggu perjalanan sejarah Islam itu sendiri justru bermula dari masalah politik dan bukan dalam masalah teologis. 

Tetapi kemudian masalah politik tersebut meningkat dan berkembang atau bermuara pada masalah teologis sehingga pada akhirnya dalil-dalil teologis dijadikan pembenaran (legitimasi) bagi persoalan politik yang muncul lebih dahulu. Dari urusan politik, muncul Syiah dan Khawarij.

Dalam konteks kekinian, muncul juga istilah cebong dan kampret yang berimbas pada model beragama seseorang.

Dalam pengamatan saya, model beragama para kampret biasanya lebih tradisioanlis, baik dari segi pemikiran keagamaan maupun gayanya. Emosinya lebih kuat dengan agama. Salah sedikit, ada aksi gerakan bela agama. Dari segi pakaian pun juga berbeda, mereka biasanya pakai jilbab lebar, jenggot, dan celana cingkrang.

Sedangkan model beragama para cebong lebih fleksibel. Jenggot tidak panjang dan hampir tidak ada, jilbabnya sederhana, dan tidak terlalu tertarik dengan gerakan aksi bela agama.

Sekali lagi, tipologi ini hanya pengamatan sederhana, perlu kajian dan penelitian mendalam tentang hal ini.

Mencampuradukkan ibadah dan demokrasi mempunyai potensi yang buruk untuk umat. Ibadah yang harusnya semestinya untuk mendekatkan diri dengan Tuhan dan mensucikan diri, kini harus ditunggangi demi kepentingan elektoral sesaat.

Sementara itu, potensi lain yang bisa ditimbulkan dengan cara di atas tadi adalah berkurangnya kecerdasan masyarakat dalam berdemokrasi. Sebab orang tidak makin rasional dalam menentukan pilihan politik, terjebak pada simbol-simbol agama.

Pasca hajatan pemilihan umum 2019 berakhir, Bisakah mesjid bersih dari urusan politik? 

Artikel Terkait