Mahasiswa dan birokrasi kampus merupakan dua pihak yang tidak dapat dipisahkan. Relasi kedua belah pihak memperlihatkan saling keterbutuhan di antara keduanya karena menyangkut masalah akademik dan juga kemahasiswaan.

Dalam relasi itu, sering kali kita temui berbagai isu tentang munculnya masalah antara mahasiswa dan birokrasi kampus, masalah akademik yang kadang dipersulit, dana kegiatan mahasiswa yang sulit cair, pergerakan mahasiswa yang sering kali terhambat ataupun dihambat, kompetensi dosen, dan juga bentuk intimidasi, kekerasan fisik maupun verbal, bahkan seksual, yang dilakukan pihak yang merasa superior seperti dosen dan birokrat kampus.

Situasi yang kemudian kita harapkan adalah hubungan mahasiswa dan birokrat seharusnya berjalan berdampingan dan saling melakukan kontrol terhadap kedua belah pihak. Kebijakan-kebijakan kampus akibat faktor kepemimpinan harus menjadi fokus analisis mahasiswa guna mengawal jalannya arah kebijakan lembaga pendidikan.

Birokrasi dalam suatu kampus dapat disebut ideal jika semua fungsi akademik, keamanan—juga menyangkut hubungan mahasiswa dengan dosen, beserta perangkat kampus lainnya—berjalan dengan normal sesuai fungsinya masing-masing. Fungsi birokrasi kampus telah menjadi harga mati bagi para mahasiswa, karena telah menjadi hak mahasiswa, terutama atas apa yang telah dibayar dan penuhi dalam persyaratan pihak kampus.

Selain itu, kampus yang ideal akan membuka hati menerima keluhan maupun aspirasi mahasiswanya. Bertindak cepat dalam menyelesaikan persoalan dan memberikan solusi serta mendukung berbagai hal positif yang diajukan mahasiswa.

Tapi, hal ideal sering kali tidak sesuai dengan kenyataan. Ada banyak hal yang kemudian muncul akibat macetnya sistem birokrasi dalam kampus yang didasari oleh faktor kompentensi pemimpin dalam menentukan arah kebijakan.

Berbagai masalah yang muncul tentu tidak bisa didiamkan begitu saja, dan menganggap bahwa itu sudah seperti apa adanya. Mahasiswa, mau tidak mau, harus melakukan tindakan agar idealisasi kehidupan akademik mahasiswa menjadi mungkin untuk diwujudkan.

Ada banyak cara yang dilakukan mahasiswa untuk menyatakan aspirasinya. Menulis, berdiskusi, dan demonstrasi.

Yang terakhir biasanya menjadi langkah taktis bagi mahasiswa untuk dapat langsung menyuarakan tuntutan atau pendapat mengenai hal-hal ikwal yang menyangkut hak dan kewajiban dari sebuah lembaga pendidikan. Demonstrasi dinilai efektif untuk mahasiswa berperan secara langsung dalam menuntut dan mengawal arah kebijakan kampus.

Tuntutan mahasiswa biasanya beragam. Misalnya demonstrasi perihal uang kuliah, fasilitas kampus, kekerasan, transparasi keuangan, upaya permainan jabatan, dan tindakan lainya yang melanggar hukum objektif masyarakat seperti keadilan dan kesetaraan.

Tentu aksi demonstrasi bukan tanpa persoalan. Hasil akhir yang kerap berujung dengan benturan dengan beberapa pihak dalam hal ini birokrat kampus itu sendiri dan pihak kepolisian yang bertugas mengamankan demonstrasi mahasiswa. Benturan itu biasanya faktor tuntutan yang tidak terpenuhi, penyusup yang memancing keributan, dan sering kali akibat birokrat yang tak mengindahkan sama sekali aspirasi mahasiswa.

Opini-opini yang mengiring setelahnya seperti dari kalangan dosen bahkan mahasiswa yang merasa tidak suka dengan aksi demonstrasi pun kemudian bertebaran. Misalnya, dari kalangan dosen menganggap tindakan demonstrasi akan mengancam bagi akreditasi kampus.

Demonstrasi dianggap akan berujung pada tindakan anarkis, demontrasi mahasiswa dianggap ditunggangi oleh beberapa pihak yang berkepentingan, demonstrasi hanyalah pekerjaan dari aktivis yang kurang kerjaan lalu memilih menghibur diri dengan tindakan yang mencoba mengacaukan tatanan, dan juga stigma-stigma yang bersifat sentimen dan reaksioner lainnya. Aneh, bukan?

Dalam kehidupan kampus yang diisi oleh kaum-kaum intelektual justru mengecam tindakan menyatakan pendapat dalam bentuk demonstrasi. Bukankah Aksi demonstrasi mahasiswa sebagai bentuk kebebasan berpendapat sudah dijamin oleh undang-undang? Lalu, kenapa justru ditanggapi dengan sangat represif oleh beberapa kalangan khususnya pihak birokrat?

Beragam siasat kemudian dilakulan oleh pihak guna membungkam aspirasi mahasiswa. Mulai dari ancaman pencabutan beasiswa, ancaman drop out(DO) bagi mahasiswa yang dianggap sebagai provokasi—lengkap dengan tindakan-tindakan intimidasi lainnya— bahkan tak jarang meminta perlindungan pada pihak kepolisian untuk kemudian bisa menakut-nakuti mahasiswa.

Maka jadilah kampus sebagai sebuah institusi pendidikan yang sangat tidak ramah terhadap upaya demokratisasi kampus. Apakah ini kepanikan dalam tubuh birokrasi yang dengan kuasanya mencari siasat agar selubung jabatan menjadi langgeng sampai batas kekuasaan? Entahlah, hanya mahasiswa yang tahu.

Kembali pada kecaman demonstrasi. Pertanyaannya, kenapa hal-hal seperti itu bisa terjadi? Kenapa ada upaya mengecam aksi demontrasi mahasiswa? Mengingat Kampus yang seharusnya menjadi tempat di mana hukum objektif seperti kemerdekaan berpikir dan berpendapat harusnya terjamin?

Kilas balik kembali pada proyeksi awal universitas mensyaratkan kampus harus menjamin kebebasan berpikir dan berpendapat, agar kemudian ilmu pengetahuan itu bisa diperdebatkan, diuji dan diafirmasi dalam suasana akademik yang sehat demi alasan kemajuan peradaban.

Tapi, jika kampus dipenuhi dengan tindakan pembungkaman, kecaman, maka kemerdekaan berpikir menjadi sangat tidak mungkin untuk tumbuh. Akibatnya, kampus hanya memproduksi manusia-manusia yang patuh dan penuh tekanan.

Bukankah negera demokrasi seperti Indonesia juga menjamin hal itu? Kita bisa lihat pada pasal yang mengatur perihal penyampaikan pendapat di muka umum. Dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) yang berbunyi: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Kecaman kepada aksi menyatakan pendapat yang justru memperlihatkan pintu demokratisasi kampus yang lambat laun tertutup akibat sistem represif yang bersifat struktural maupun kultural. Adalah hal yang mungkin untuk terus dilanggengkan oleh pihak birokrat untuk kepentingan tertentu.

Maka, adalah tugas mahasiswa untuk terus mengupayakan agar demokratisasi kampus menjadi hal yang mungkin terjadi agar kemudian keterbukaan informasi perihal kelembagaan dan menjamin suasana akademik yang sehat, adalah syarat bagi kemerdekan berpikir para intelektual yang akan menjalankan tridharma perguruan tinggi. Pendidikan, penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat.