Sepanjang hidup, saya baru sekali menonton film di bioskop. Sekitar akhir 2019 lalu saat Joker marak dibincangkan dari satu akun medsos ke akun medsos lainnya, saya datang bersama rekan kerja ke sebuah bioskop di Surabaya.

Sampai di ruang bioskop sekitar dua menit sebelum film yang diaktori Joaquin Phoenix itu diputar. Di dalam ruangan agak gelap. Itu masuk akal. Bila ada lampu menyala, maka akan rusak konsentrasi kontras layar menampilkan pertunjukan.

Di ruangan itu, saya hanya berkeinginan untuk menonton. Duduk di kursi yang tersedia. Menonton saja. Dan memang begitu, bioskop merujuk pada ruang pertunjukan film melalui layar besar, di mana orang datang untuk duduk dan konsentrasi menonton pertunjukan.

Di dalam ruangan tampak beberapa orang. Ada yang berdua dengan seorang teman, laki dan perempuan. Ada juga yang sesama lelaki. Ada yang sesama perempuan. Ada yang satu keluarga. Ada yang datang seorang diri. Mereka duduk dan menikmati pertunjukan.

Sebagai awam, di dalam ruang itu, tak tebersit di benak saya keinginan apa pun selain menikmati film yang disutradarai Todd Phillips tersebut diputar. Apalagi tiket yang dibeli puluhan ribu itu memang untuk—dan hanya untuk—kepentingan menonton.

Sebagai awam, saya juga tahu bagaimana etika yang mesti dilakukan di bioskop. Saya tidak boleh berisik mengganggu konsentrasi penonton. Juga tidak boleh melakukan hal yang tidak senonoh di dalamnya—atau di mana pun.

Keluguan dalam Penolakan Berdirinya Bioskop

Pada Jumat (14/2/2020) lalu, sekelompok masyarakat berkopiah dan berpakaian cukup agamis yang mengatasnamakan Front Pembela Islam (FPI) menolak pendirian Kota Cinema Mall di Pamekasan, yang di dalamnya ada gedung bioskop.

Penolakannya bukan lantaran gedung bioskop tersebut tidak punya izin, melainkan sebab gedung pertunjukan itu dianggap berpotensi menjadi tumbuh kembang dan maraknya perilaku maksiat di kalangan masyarakat.

Selain itu, karena sudah ditolak beberapa kali oleh sejumlah ulama namun masih saja berdiri dan ternyata memperoleh izin.

Sebagai awam, saya tentu sedikit terkejut. Bioskop dan maksiat adalah dua hal yang berbeda konteks. Bioskop hanya benda mati yang terdiri dari struktur beton sebagai bangunannya, kursi, karpet, layar, dan sejumlah inventaris benda lainnya.

Siapa pun tahu, benda-benda tidak pernah punya perilaku dan kehendak. Tidak punya tindakan. Benda-benda adalah wujud absah kematian. Yang tidak punya tanggung jawab. Yang tidak bisa berbuat baik atau buruk.

Dan benda mati termasuk bioskop ini berada dalam posisi netral. Yang tidak buruk juga tidak baik. Sekali lagi, ia—bioskop—sifatnya netral. Sama halnya pisau. Benda tajam itu bisa berpotensi jadi alat untuk menyembelih hewan kurban, juga bisa untuk merampok orang.

Sementara maksiat adalah hasil dari tindakan yang dilakukan manusia. Yang diganjar dosa karena menyalahi hukum syariat. Maksiat lahir dari kehendak manusia, dari tindakan manusia, keinginan manusia, niat manusia. Sementara tindakan untuk berbuat maksiat atau tidak berbuat maksiat itu lahir dari dalam diri manusia itu sendiri.

Jika ada sebuah pisau di atas meja, manusia bisa memilih apakah akan menyembelih hewan kurban atau ingin merampok seorang perempuan lemah di jalan. Jika ada bioskop di sebuah kota, manusia bisa memilih apakah akan dijadikan tempat berbuat maksiat atau tidak.

Dan bila suatu ketika seseorang membunuh menggunakan sebuah pisau, maka yang akan diganjar dosa bukanlah pisaunya, tapi manusianya. Dan jika seseorang berbuat mesum di dalam ruang bioskop, maka yang diganjar dosa bukan bioskopnya, tapi manusia.

Di sinilah ada benang merah yang bisa dilihat dengan cukup jernih. Bahwa maksiat lahir dari kehendak manusia, sementara benda-benda mati tetaplah dalam posisinya yang netral, yang tidak bisa disalahkan.

Dalam kacamata awam saya, mempersoalkan benda mati sebagai ladang kemaksiatan adalah sebentuk keluguan. Karena manusia yang berpikir selalu tahu bahwa apa pun, tanpa didasari kehendak dalam diri, tidak akan muncul perilaku yang berbuah maksiat.

Stigma Bioskop Maksiat Itu Kerancuan Berpikir

Karena perilaku manusia itu lahir dari kehendak diri sendiri, maka perilaku baik atau buruk, maksiat atau tidak, sifatnya bebas tempat. Artinya, orang bisa berbuat kebaikan atau keburukan di mana saja, di tempat apa saja, dengan apa saja, dan kapan saja.

Seseorang bisa saja berbuat baik di kompleks prostitusi. Seseorang bisa saja berbuat buruk di kompleks peribadatan. Perbuatan-perbuatan manusia, sekali lagi, lahir dari dalam diri, lahir dari kekuatan yang disebut kehendak, lahir dari tabiat dan karakter.

Bagi orang yang bertabiat buruk, semua tempat yang paling mulia pun bisa jadi tempat berbuat buruk. Kasus maling mencuri kotak amal masjid adalah salah satu contoh. Muda-mudi tertangkap mesum di masjid juga sebagai contoh.

Kasus-kasus kiai cabuli santrinya juga sebagai dasar berpikir bahwa bila kehendak buruk sudah muncul, maka orang kadang tidak pandang tempat semulia pesantren. Yang mutakhir, tiga orang perempuan tik-tokan di sebuah masjid di Pamekasan.

Pun sebaliknya, di mana pun orang yang baik itu berada, maka kebaikannya tidak akan pernah luntur. Apalagi sekadar di bioskop yang memang pada dasarnya bukan lokus untuk berperilaku maksiat.

Jadi, sekali lagi, tempat dan benda-benda mati itu tidak pernah bersalah. Benda-benda bersifat netral. Kehendak berbuat baik atau buruk tetap ada dalam diri manusia. Dan sebagai awam, saya masih percaya bahwa musuh terbesar manusia adalah nafsu dalam diri, bukan bioskop.

Dan ditutupnya bioskop bukan menjadi tolok ukur manusia—di Pamekasan—akan berhenti berbuat maksiat. Pun makin banyaknya bangunan masjid bukan jadi tolok ukur makin baiknya karakter keagamaan.

Realitas Jargon dan Tercorengnya Gerbang Salam

Berdirinya Kota Cinema Mall di Pamekasan itu ditolak sejumlah masyarakat juga karena dinilai akan mencoreng jargon Gerbang Salam.

Jauh hari sebelum Kota Cinema Mall berdiri, kasus asusila, narkoba, dan pencurian sudah marak di Kabupaten Pamekasan. Catatan kasus yang tidak sama sekali mencerminkan perilaku Salam itu bisa dilihat di surat kabar harian cetak maupun online sepanjang 2019.

Tetapi mengapa tidak muncul ‘teriakan’ Gerbang Salam mulai tercoreng karena kasus-kasus itu? Saya menilai, ada kedangkalan berpikir dalam melihat realitas jargon ini. Ada ketidak-objektifan dalam memandang persoalan jargon Gerbang Salam dan realitas yang semrawut di dalamnya.

Ada dua perspektif untuk memandang Gerbang Salam. Pertama, jargon Gerbang Salam mencakup entitas Pamekasan. Gerbang Salam adalah identitas dan milik semua masyarakat. Bila ada perilaku yang tidak mencerminkan keselamatan, ketenteraman, kedamaian, maka gerbang salam patut dianggap tercoreng dan harus ada pemulihan.

Pemerkosaan coreng gerbang salam. Korupsi coreng gerbang salam. Pencurian, narkoba, dan jual beli jabatan juga coreng gerbang salam. Harus dilakukan pemulihan. Lalu mengapa menunggu Kota Cinema Mall berdiri untuk mengatakan Gerbang Salam akan tercoreng?

Kedua, jargon dipandang sebagai jargon. Hanyalah jargon. Hanya dan sekadar slogan. Tidak bisa mengikat perilaku seseorang. Itu sama dengan orang menganggap dirinya muslim, tapi tidak mencerminkan identitas muslim.

Apabila Gerbang Salam ini sekadar slogan, maka slogan ini tidak bisa mencegah orang di dalamnya untuk berperilaku buruk. Slogan bukan hukum. Slogan bukan CCTV yang bisa mengontrol. Slogan juga bukan pengaman. Slogan hanyalah slogan.

Jika mengambil perspektif yang kedua, apa pun perilaku masyarakat yang menyalahi ketenteraman, maka itu bukanlah persoalan. Karena slogan hanyalah slogan, yang tidak punya arti apa-apa kendati tidak sesuai dengan perilaku masyarakat di dalamnya.

Penolakan sebagai Eufemisme Gerakan Politis

Menolak pendirian bioskop hanya karena dasar argumentasi akan menjadi ladang tumbuh kembangnya maksiat bagi saya terdengar sedikit tidak krusial. Para kiai yang ikut andil di dalam penolakan itu bukan tidak tahu bahwa maksiat adalah ruang privatif, ruang kehendak, ruang niat.

Menjadikan term ‘maksiat’ sebagai modal penolakan adalah sama dengan menampakkan kedangkalan berpikir. Karena hampir semua orang paham bahwa term ‘maksiat’ ini bisa dikaitkan dengan segala hal dan segala konteks.

Masjid yang dijadikan tempat mesum hasilnya tetap maksiat. Hand-phone yang diperuntukkan merayu istri orang juga hasilnya maksiat. Buah anggur yang dijadikan alat untuk meluluhkan istri orang juga maksiat.

Benda-benda ini hanya instrumen tak bernyawa, yang kendalinya ada pada kehendak manusia. Benda-benda ini menjadi baik bila yang mengendalikan orang baik dan sebaliknya. Maka yang paling pokok disoal adalah manusianya.

Pada poin inilah setidaknya makin terjelaskan, term ‘maksiat’ pada bioskop sengaja dijadikan modal untuk memaparkan realitas politis, untuk menunjukkan adanya—sedikit atau banyak—gerakan politis, politis dalam arti yang luas, dan itu lebih mengarah pada politik identitas.

Politik identitas ini setidaknya terdiri dari dua unsur pokok. Pertama, munculnya justifikasi kebenaran hanya datang dari golongannya saja. Kedua, munculnya jiwa-jiwa di dalam kelompok tersebut yang kecanduan pada perkara eksistensial.