Beberapa waktu lalu, Selasa, 7 Maret 2017, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan merilis Catatan Tahunan (CATAHU). Sepanjang tahun 2016, tercatat 259.150 kasus kekerasan pada perempuan. Kekerasan di ranah personal menempati angka tertinggi, di sebutkan sebanyak 10.205 kasus yang meliputi kekerasaan fisik 42% (4.281 kasus), kekerasan seksual 34% (3.495 kasus), kekerasan psikis 14% (1.451 kasus) dan kekerasan ekonomi 10% (978 kasus).

Sedangkan di ranah kelompok, tercatat 3.092 kasus. Berbeda dengan ranah personal, di ranah kelompok, jenis kekerasan seksual menempati angka tertinggi sebanyak 2.290 kasus dan kekerasaan fisik 490 kasus. Kekerasan lain seperti kekerasaan psikis sebanyak 83 kasus, buruh migran 90 kasus dan trafficking 139 kasus. Pada ranah kelompok, kasus pemerkosaan dan pencabulan paling banyak sekitar 1.036 dan 838 kasus.

Jika diamati berdasarkan data di atas, pemerkosaan berkelompok (gang rape) disertai penganiayaan seksual dan tak jarang pembunuhan menempati angka tertinggi dalam ranah kelompok. Hal tersebut juga tergambarkan dalam pemberitaan media yang menarik perhatian publik, misalnya pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan tiga laki-laki terhadap seorang perempuan, korban ditemukan dengan keadaan cangkul menancap pada kemaluannya.

Kemudian kasus anak di bawah umur yang diperkosa dan dibunuh oleh 14 laki-laki. Pemberitaan tersebut banter dibicarakan oleh media cetak, online maupun televisi secara berseri.

Dalam pemberitaan mengenai kasus pemerkosaan, seringkali penulis mengabaikan kode etik jurnalistik. Seperti halnya pengungkapan indentitas korban, baik itu penyebutan nama bukan inisial, alamat korban, hingga memajang foto korban tanpa sensor.

Pemenuhan hak korban kekerasan seksual yang termaktub dalam Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 dan 8 juga terabaikan, misal pemberitaan bernada cabul dengan menggambarkan tingkah laku korban secara erotis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka/diskriminasi terhadap seseorang berdasarkan jenis kelamin secara eksplisit maupun implisit. Tanpa sadar, pelaku media telah melakukan kekerasaan simbolik terhadap korban, tercermin pada konten dan judul pemberitaan.

Berdasarkan analisis media yang dilakukan Komnas Perempuan terhadap 9 (sembilan) media massa (Indo Pos, Jakarta Post, Jakarta Globe, Kompas, Koran Sindo, Pos Kota, Republika, Koran Tempo dan Media Indonesia) dengan rentang waktu Januari-Juni 2015. Menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik dan tidak memenuhi hak korban, dari ke-9 media massa tersebut masih tinggi.

Terinci pelanggaran kode etik: mencampurkan fakta dan opini (40%), mengungkapkan identitas korban (38%), mengandung informasi cabul dan sadis (21%), dan mengungkap identitas pelaku anak (1%). Selanjutnya tidak adanya pemenuhan hak korban, misal dengan menggunakan diksi yang bias (24,21%), mengungkap identitas korban (23,15%), stigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan (15,89%).

Kecenderungan berita pemerkosaan yang berkutat pada informasi pribadi dan gambaran korban yang sifatnya subordinasi akan menimbulkan anggapan adanya ketidakberdayaan perempuan. Maka akan ada pola pemikiran wajar di tengah masyarakat, apabila perempuan mengalami hal-hal tersebut.

Ortner melalui pendekatan feminis-strukturalis, menilai subordinasi perempuan adalah dampak dan fungsi khas dari tradisi dan budaya yang melekat di masyarakat secara universal. Subordinasi di Indonesia adalah dampak dari budaya patriarki.

Pelaku media massa memanifestasikan budaya patriarki pada pola pemberitaannya. Seolah perempuan dipinggirkan dan dihadirkan sebagai objek pemberitaan, objek seksis dan objek pelecehan bahkan kekerasan. Media secara tidak langsung telah membangun stereotip dalam masyarakat, bagaimana seharusnya perempuan korban kejahatan seksual dipandang.

Maka tak heran, justru ada pendapat yang menyalahkan atau menghakimi korban, seperti “Siapa suruh keluar malam, akhirnya diperkosa”; “Pakaiannya ketat sih, ya gaksalah kalau jadi inceran kucing garong”; atau “Makanya, perempuan itu kalau kerja jangan malam-malam apalagi di cafe, wajar kalau dicabuli.”

Tak ayal jika hal tersebut akan memunculkan bentuk kekerasan baru bagi korban maupun keluarga korban, seperti bullying, kekerasan cyber, kekerasan psikologis, pengucilan dan victim blaming ̶ masyarakat yang menyalahkan korban. Hingga yang paling ekstrim anggapan femicide.

Lebih jauh lagi, media yang terus-menerus melanggengkan dan mengkampanyekan streotip-streotip yang asalnya dari budaya patriarki dalam pemberitaan akan berefek pada pembatasan ruang gerak dan diskriminasi gender terhadap perempuan.

Misalnya saja, perempuan dilarang untuk keluar atau bekerja di malam hari karena alasan berbahaya, larangan perempuan untuk memakai baju yang terbuka dan sebagainya. Media memupuk nilai-nilai di masyarakat, soal bagaimana perempuan seharusnya bertindak dan dipandang.

Peran Pers, Media dan Jurnalis  

Dalam studi media ada tiga pendekatan untuk menjelaskan isi media. Pendekatan politik-ekonomi, isi media ditentukan oleh kekuatan di luar pengelolaan media. Pemilik media dan modal dianggap menentukan bagaimana isi media. Pemikir Chomski dan Herman, melihat media sebagai agen yang mempropagandakan nilai-nilai tertentu untuk didesakkan kepada publik yang mempresentasikan kekuatan politik-ekonomi yang ada dalam masyarakat.

Kedua, pendekatan organisasi bertolak belakang dari pendekatan sosial-ekonomi. Dalam pendekatan ini pengelola media punya peran aktif. Berita adalah hasil dari mekanisme yang ada dalam ruang redaksi secara otonom, internal dan tidak ditentukan oleh kekuatan luar.

Ketiga, pendekatan kulturalis dilihat sebagai sesuatu yang rumit karena merupakan perpaduan dari pendekatan politik-ekonomi dan organisasi. Ada perdebatan di mana media yang mempunyai pola tersendiri namun tidak bisa terlepas dari pengaruh kekuatan politik-ekonomi yang ada di luar media. Berbeda dengan pendekatan pertama, pengaruh dari luar sifatnya tidak langsung ada proses penyaringan dalam ruang redaksi.

Namun sering kali jurnalis tidak sadar bahwa telah melanggengkan dan menguntungkan kekuatan ekonomi-politik dominan, misal wartawan percaya bahwa berita yang ia sajikan sudah objektif, cover both side. Padahal isi medianya hanya memuat satu narasumber  atau pihak yang diwawancari porsi lebih banyak hanya ada pada satu pihak.

Era pasca Orde Baru, pendekatan kulturalis mempengaruhi corak pemberitaan pers. Perubahan sistem politik-ekonomi di Indonesia yang memasuki era industri kapitalis, membuat pers menjadi lebih kompromi terhadap kaidah-kaidah pasar. Akhirnya pers harus beradaptasi dan tidak sepenuhnya menjadi entitas yang otonom.

Pada akhirnya, tak jarang media yang lebih melihat pasar dan menyampingkan bagaimana idealnya pers. Media kemudian mengejar berita yang dapat mendatangkan rating/share, klik, dan oplah yang besar. Orientasi media bergeser, cenderung lebih pada keuntungan dan pasar.

Maka muncullah, pemberitaan yang sifatnya dilebih-lebihkan tanpa ada esensi bagi pembacanya dan parahnya memanfaatkan narasumber dalam berita sebagai komoditi. Tanpa sadar juga telah melahirkan pemberitaan yang lebih dominan pada kekuatan ekonomi, politik, sosial yang hegemonik.

Seharusnya, wartawan dan media tetap memegang teguh bahwa pers seharusnya bertindak independent. Mengingat wartawan punya tanggung jawab sosial pada masyarakat seperti yang diungkapkan Eugene Meyer bahwa untuk menyajikan suatu kebenaran demi kepentingan publik, jika perlu surat kabar mengorbankan keuntungan materialnya

Bagaimana Isi Media Harus Dijelaskan? 

Masih lekat di ingatan kita tahun 2016 silam, seorang perempuan berinisial “E” diperkosa dan dibunuh menggunakan gagang cangkul. Pemberitaan “E” dilakukan secara beruntun dan berseri oleh beberapa media, khususnya daring. Informasi yang diangkat kebanyakan pada kronologi dan identitas korban. Nama, alamat dan profesi korban secara terang disebut dalam pemberitaan.

Begitu pun dengan konten dan judul berita yang terkesan melebih-lebihkan dan tidak konsisten. Terlebih minimnya cover both side. Akibatnya akan ada pemaknaan bias dan melestarikan ideologi sepihak, di tengah masyarakat.

Pertama ini berhubungan dengan bagaimana seorang wartawan atau jurnalis memaknai fenomena yang ada dan menuliskannya sebagai berita. Ada hubungan yang rumit antara wartawan dengan sumber berita, wartawan harus sadar bahwa sumber berita bukanlah sekadar objek yang diwawancarai. Sumber berita turut mendefinisikan realitas.

Artinya, akan ada banyak subjektifitas dalam pemberitaan. Untuk menghindari ketimpangan maka lakukan liputan yang berimbang dan cover both side. Dalam pemberitaan pemerkosaan, misalnya sering dijumpai korban atau keluarga korban sedikit sekali mendapat porsi berpendapat, lebih banyak pedapat pada teman-teman korban dan pelaku.

Kemudian saat menuliskan berita, wartawan seyogyanya tidak menggunakan kata-kata yang bisa membangun penilaian negatif terhadap korban. Misal penggunaan kalimat, “Janda itu diperkosa karena berpakaian seksi.” Ada kecenderungan mendeskreditkan pihak korban perempuan.

Gunakan kalimat atau kata yang tidak mengarah pada misoginis. Ini adalah salah satu upaya untuk melindungi hak sebagai korban. Serta menghindari pikiran merendahkan perempuan di tengah masyarakat.