Hubungan bilateral maupun multilateral yang dibangun oleh negara dengan negara lain tentu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Karena, mustahil bagi sebuah negara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya tanpa adanya campur tangan negara lain. 

Tanggal 4 Maret 2019, Indonesia secara resmi menjalin hubungan bilateral dengan Australia dengan menandatangi IA CEPA (Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement). Penandatangan dilakukan oleh Menteri Perdagangan RI, Enggartiasto Lukita, bersama dengan Menteri Perdagangan, Pariwisata dan Investasi Australia, Simon Birmingham, yang turut disaksikan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

Tujuan dari ditandatanganinya perjanjian tersebut tidak lain adalah untuk meningkatkan nilai perdagangan kedua negara seningga dapat memperbaiki perekonomian. 

Garis besar isi dari perjanjian tersebut adalah meringankan tarif bea masuk dari komoditas andalan masing-masing negara dalam melakukan impor. Tidak tanggung-tanggung, melalui IA CEPA Australia mengapus bea masuk 100% untuk komoditas dari Indonesia, sedangkan Indonesia menghapus 94% bea masuk komoditas dari Australia. 

Dari angka yang terlihat, tentu perjanjian tersebut menguntungkan bagi Indonesia. Namun, jika ditelisik lebih dalam, akan ditemukan fakta yang berbeda.

Jika dilihat melalui pos tarif yang dibebaskan, Indonesia mengalami “sedikit?” kerugian. Di mana, Australia hanya membebaskan 6.474 pos barang Impor Indonesia, sedangkan Indonesia membebaskan 10.813 pos barang impor Autralia. Fakta tersebut tentu mencengangkan, karena selisih yang tidak sedikit.

IA CEPA Mengakhiri Hubungan Dingin

Berdasarkan sejarah, hubungan Indonesia dan Australia memanglah kurang baik. Sebagian kasusnya adalah pada tahun 2006, Australia memberikan suaka politik bagi warga Papua yang mengungsi ke Australia. 

Yang kemudian disusul pada tahun 2012, Indonesia mencurigai Australia telah memberikan dukungan kepada OPM (Organisasi Papua Merdeka) setelah menemukan pemasangan bendera OPM pada sebuah toko di Perth. Dan masih banyak kasus lain yang memicu kesenggangan hubungan antara Indonesia dengan Australia.

IA CEPA digadang-gadang dapat “membantu” mengakhiri hubungan dingin antara kedua negara tersebut. Karena pada dasarnya, Indonesia dan Australia saling membutuhkan dalam banyak hal, apalagi jarak geografis kedua negara relatif berdekatan.

Pidato Malcolm Turnbull, Mantan Perdana Menteri Australia ke-29, pada kuliah tamu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tanggal 1 Oktober 2019 lalu menyatakan bahwa bilateral Indonesia-Australia melalui IA CEPA akan sangat menguntungkan dan membantu Indonesia mengurangi dampak yang disebabkan oleh perang dagang antara Amerika dan Cina. Namun pada kenyataannya, hal tersebut berbanding terbalik jika melihat data riwayat neraca perdagangan antara Indonesia dengan Australia.

Sejak tahun 2014 hingga 2019, neraca perdagangan Indonesia dengan Australia selalu menunjukkan angka defisit. Tahun 2014, defisit 699.128,6 US$; tahun 2015, defisit 1.113.487 US$; tahun 2016, defisit 2.051.936,7 US$; tahun 2017, defisit 3.484.587,6 US$; tahun 2018, Indonesia mengalami penurunan defisit menjadi 3.005.915,7 US$. 

Tren defisit yang terus meningkat dari tahun 2014 hingga 2017 menemui titik pengharapan karena angka defisit yang menurun pada tahun 2018. Namun, harapan tersebut sirna setelah melihat kenyataan bahwa defisit Indonesia dari bulan Januari hingga Juli 2019 mengalami peningkatan, yakni defisit 1.780.748,8 US$, sedangkan pada bulan Januari hingga Juli 2018 Indonesia defisit 1.679.635,9 US$.

Jika dibandingkan dengan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Malaysia yang memiliki persamaan kedekatan geografis dan sejarah hubungan dingin, Indonesia selalu mendapatkan keuntungan, meski pernah mengalami defisit. 

Berdasarkan data neraca perdagangan dari Kementerian Perdagangan, Indonesia mengalami defisit 1.125.383,5 US$ pada tahun 2014, dan menurun pada tahun 2015, yakni 899.813 US$ dan 2016 menurun lagi menjadi 79.278,5 US$. 

Pada tahun 2017, angka defisit meningkat menjadi 417.058,6 US$. Namun pada 2018, angka yang awalnya defisit menjadi surplus 668.686,5 US$, dan, pada bulan Januari hingga Juli 2019, mengalami peningkatan pesat, yakni surplus 742.291,2 US$.

Pertanyaan yang terlontar adalah, akankah dengan adanya IA CEPA, dapat meningkatkan pendapatan Indonesia layaknya perdagangan Indonesia-Malaysia, ataukah akan makin memperlebar neraca defisit seperti tahun-tahun sebelumnya?

Bilateral dan Kemerosotan Ekonomi

Perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina yang makin memanas tentu berdampak negatif pada perekonomian global, termasuk Indonesia dan Australia yang saat ini memutuskan untuk saling berdampingan guna mengatasi permasalahan tersebut.

Perekonomian Indonesia tak kunjung membaik, hingga pada kuartal II-2019 BPS (Badan Pusat Statistik) merilis angka pertumbuhan perekonomian yang hanya 5.05%. Angka tersebut melambat jika dibandingkan dengan kuartal II-2018, yakni 5.27%. 

Dapat dipastikan, bahwa target 7% pertumbuhan pereknomian amatlah sulit untuk dicapai. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga memprediksi bahwa pertumbuhan perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2019 hanya sebesar 5.08%.

Meski berada pada pusaran kemerosotan perekonomian, Indonesia tidak terindikasi menuju resesi ekonomi. Menurut Menteri Keuangan 2013 – 2014, Chatib Basri, hal tersebut dikarenakan perekonomian Indonesia yang masih tumbuh sekitar 5%. Sedangkan perekononian Australia, saat ini memang sedang terancam resesi. Melihat pertumbuhannya yang hanya 1.4% hingga Juni 2019 dan secara kuartal pada periode April-Juni pertumbuhannya hanya 0.5%.

IA CEPA yang dianggap penyelamat perekonomian dari kemerosotan ternyata juga menimbulkan kontroversi dari pihak Australia. Pasalnya, Partai Buruh Australia menolak perjanjian tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan platform partai pada sektor ketenagakerjaan. 

Dalam IA CEPA, memang terdapat poin bahwa Australia menyediakan kuota sebanyak 4.100 working holiday visa (WHV) dengan kenaikan 5% per tahun sampai mencapai 5.000 orang per tahun. Melalui poin tersebut, tenaga kerja asal Indonesia akan mendapat banyak kesempatan untuk mencari pendapatan di Australia.

Penolakan-penolakan tersebut tentu saja lumrah untuk dilakukan, mengingat setiap negara ingin yang terbaik untuk kesejahteraan rakyatnya. Meskipun komoditas dan tenaga kerja dari Indonesia dapat masuk secara bebas ke Australia.

Terdapat hal penting yang patut untuk diperhatikan, di mana Indonesia membebaskan 10.813 pos barang impor Autralia. Sedangkan Australia membebaskan 6.474 pos barang Impor Indonesia. Berdasarkan poin ini, dapat dilihat bahwa Australia memanfaatkan kondisi masyarakat Indonesia yang konsumtif dan Indonesia memanfaatkan Australia atas keefektifan penyerapan tenaga kerja.