Sementara kelompok-kelompok minoritas di berbagai belahan dunia mulai diperhatikan, mendapatkan hak-haknya kembali, dan mulai menikmati kebebasan dan kesetaraan, minoritas Uighur justru sebaliknya. Saat ini, minoritas Uighur di Xinjiang, bagian barat Cina, yang berbatasan dengan Afganistan, Kirgistan, Kazakhstan, dan Mongolia, sedang mengalami tindakan represif dari pemerintah setempat. 

Setidaknya satu juta minoritas Uighur ditahan dalam beberapa tempat. Ada yang mengaku disiksa dalam berbagai cara.

Otoritas Cina berdalih, mereka melakukan ini untuk mendidik ulang (re-educate) muslim Uighur yang banyak terlibat dalam rangkaian aksi terorisme, baik di Cina dan negara lainnya. Sehingga kebijakan tersebut, oleh otoritas Cina, dianggap sebagai bagian dari upaya untuk memerangi terorisme, bukan usaha menghilangkan Islam dari negara tersebut.

Informasi tentang kasus muslim Uighur menjadi viral dan direspons oleh masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Sebagian kelompok di Indonesia bahkan telah menggerakkan massa untuk melakukan demonstrasi di kedutaan Cina dan beberapa tempat lainnya sebagai bentuk dukungan untuk muslim Uighur.

Namun demikian, masyarakat juga harus bijak dalam mendudukkan kasus ini, terlebih lagi jika dikaitkan dengan sikap Pemerintah Cina terhadap Islam dan Muslim itu sendiri, agar tidak mudah tersulut dengan sentimen atas nama Islam.  

Sekalipun informasinya cukup detail tentang tindakan apa saja yang dilakukan pihak otoritas yang didapat melalui kesaksian para bekas korban; disiksa, dirantai, dan seterusnya, tapi masih kabur informasi mengenai muslim Uighur mana saja yang dipersekusi dan mengapa mereka (Cina) melakukan itu.

Sebab, jika melihat penelitian-penelitian terbaru tentang minoritas muslim di Cina, umumnya bernada baik. Kecuali, muslim Uighur yang terlibat dalam upaya-upaya separatis, yang menuntut tanah mereka, Turkistan Timur, merdeka.

Minoritas Uighur dan Otoritas Cina

Pasang surut hubungan otoritas Cina dan minoritas Uighur berlangsung sejak lama, diwarnai ketegangan hingga konflik, bahkan sejak era Dinasti Qing berkuasa, hingga saat ini.

Namun, setidaknya sejak 1990an, melalui kebijakan tentang minoritas, otoritas Cina berusaha memperbaiki hubungan itu dan melibatkan kelompok minoritas dalam agenda pembangunan mereka. Termasuk komunitas muslim, tak terkecuali muslim Uighur. 

Pada 2006, pemimpin komunitas muslim dikumpulkan untuk mengadakan pertemuan untuk membangun komitmen dengan pemerintah. Namun tidak bisa dimungkiri, hubungan itu memburuk setelah peristiwa 11 September, otoritas Cina meningkatkan keamanan di berbagai wilayahnya dan cenderung awas terhadap muslim, seperti juga yang dilakukan beberapa negara setelah kejadian tersebut. 

Walau demikian, reaksi tersebut tidak berlangsung lama, dan sebagian besar muslim kembali hidup baik di ruang publik Cina.

Berbeda dengan minoritas Uighur di Xinjiang, kondisi mereka tetap memburuk. Ketegangan demi ketegangan terjadi, baik secara etnisitas dengan Han dan otoritas Cina.

Ketegangan etnik berusaha diselesaikan oleh otoritas. Berbagai upaya untuk mereda ketegangan konflik dilakukan. Namun, konflik massa terjadi lagi pada 2007 dan 2009.

Usaha menyatukan etnik minoritas Uighur dan Han justru ditanggapi negatif. Banyak yang tidak menerima kebijakan tersebut, dan melahirkan aksi-aksi terorisme sebagai bentuk perlawanan. Pemerintah merespons, dari sebelumnya dengan pendekatan soft (lunak), lalu digunakan pendekatan hard (keras), bahkan lebih represif mengarah ke persekusi.

Cina dan Muslim

Dalam masyarakat Indonesia, isu-isu represif yang diceritakan melalui video menyebar dengan cepat, dipercayai dengan mudah, dan dipahami secara sederhana; bahwa otoritas Cina kejam terhadap muslim, bahwa Islam berusaha dihilangkan dalam masyarakat. Isu-isu yang sebenarnya bersifat temporer, situasional, dan hanya untuk kalangan tertentu saja. Tidak berlaku untuk semua muslim seluruh Cina, bahkan Xinjiang. 

Misalnya, sebuah laporan dalam buku Shared Destiny yang diterbitkan Australian National University, menampilkan keterangan atas banyak isu itu, di antaranya; larangan berpuasa, terbatas pada pegawai negeri muslim di beberapa instansi pemerintahan di Xinjiang (1/7/2014).

Larangan memakai burka, hijab, dan memanjangkan jenggot di fasilitas transportasi publik, berlaku temporer selama perhelatan olahraga di salah satu kota di utara Xinjiang, yang penduduknya mayoritas Han (8-20/8/2014).

Tawaran menikah beda etnis (Uighur dan Han) dengan iming-iming hadiah 10.000 yuan, sebagai usaha otoritas untuk mereda ketegangan etnik. Isu-isu tersebut merupakan salah satu isu yang turut dijadikan bahan konsumsi untuk menguatkan isu muslim Uighur.

Secara umum, muslim di Cina dengan segala keterbatasannya, termasuk dari etnik Uighur, yang berada di luar Xinjiang dan bersikap akomodatif dengan pemerintah, menikmati dan bangga sebagai muslim Cina. Mereka mengakses ruang publik dengan bebas, menjadi Profesor, pegawai pemerintah, pengusaha, pekerja seni, dan berbaur dengan masyarakat lokal.

Muslim Cina yang berada di luar negeri, bahkan menjadi penghubung kerja sama Cina dengan negara-negara Muslim di Arab dan ikut serta dalam pembangunan negara ini. Sehingga, apa yang menimpa muslim Uighur di Xinjiang tidak bisa dipahami secara sederhana sebagai masalah antara Cina dan Islam, melainkan dengan satu kelompok yang menganut Islam.

Pada titik inilah kita sebaiknya bijak dalam mengikuti isu tentang Muslim Uighur. Kita mengakui bahwa terjadi penahanan dan persekusi yang dilakukan langsung oleh otoritas, itu dinilai melanggar Hak Asasi Manusia, wajib dihentikan.

Tapi pada satu sisi, kita juga harus berusaha memahami mengapa otoritas Cina bereaksi demikian; ada aksi teror yang dilakukan oleh oknum tertentu yang menuntut merdeka, itu juga pelanggaran hukum, hal yang seharusnya juga dihentikan. Kedua fenomena ini menuntut kita untuk bertabayyun lebih jauh dan tidak latah terhadap isu-isu yang bertebaran di media sosial.