Pada saat-saat penurunan Soeharto. Kita tentu melihat sekelumit rumit permasalahan yang ada di era tersebut, seperti: korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kemudian dijadikan dalil utama untuk menolak keberlanjutan rezim kekuasaan otoritarian orde baru.

Di dalam sekelumit rumit persoalan tersebut, keakraban berwarga negara pun dijunjung tinggi dalam perjuangan menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi pada saat itu. Karena jelas sekali kondisi sosiologi masyarakat terganggu akibat persoalan sosial ekonomi yang terus-menerus digerus oleh pragmatisme penguasa.

Dalam hal ini kita paham bahwa reformasi secara konkret mengupayakan humanisme dengan gotong royong demi republik.

Reformasi 98 telah menjadi suatu momentum bersejarah bagi republik ini, dikarenakan apa yang diucapkan oleh para reformis adalah demi kebaikan dan demi keakraban itu sendiri.

Karena melihat kemiskinan yang terjadi bukan hanya di Jawa saja tetapi di seluruh penjuru Indonesia hal yang sama juga terjadi.

Kemiskinan dan kelaparan adalah alasan utama untuk menjalankan visi reformasi, tetapi jika kita melihat dengan mata telanjang dan membuka kaca mata sudut pandang yang masing-masing kita pakai. 

Kita akan melihat bahwa benar keakraban berwarga negara sedang tergerus atau dengan bahasa yang lebih radikal: "sedang digerus."

Perihal kemiskinan misalnya, kita paham bahwa kemiskinan selalu mengakibatkan kelaparan, hal itu absolut di dalam dirinya. Perlu kita tekankan bahwa kelapran lebih mematikan daripada covid-19.

Sesuatu yang jelas-jelas bisa mengakibatkan orang berbuat jahat karena kebutuhan ekonomi. Tetapi para pemangku kebijakan di negeri ini seolah tidak melihat hal tersebut. Karena sibuk dengan ide-ide perpanjangan masa kekuasaan, hal ini yang menunjukkan negeri ini sedang sial.

Padahal para pemangku kebijakan adalah utusan warga negara untuk memperbaiki kondisi kehidupan warga negara, tetapi jika hal itu tidak terlaksana maka pemilu adalah sesuatu yang tidak berguna.

Kemudian perihal polarisasi yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, yang kemudian membuat keakraban berwarga negara semakin tergerus. 

Polarisasi yang terjadi seperti polarisasi antara yang kaum yang menjunjung tinggi agama dengan kaum sekuler, telah membuat pluralisme di negeri ini semakin tidak aktif. 

Polarisasi itu terjadi dikarenakan adanya fenomena buzzer yang seperti ditugaskan untuk mengaktifkan propaganda kebencian. Sehingga warga negara tidak lagi merasa setara, karena perbedaan ideologi yang dianut.

Hal ini juga telah merusak citra sekaligus marwah Bhinneka Tunggal Ika yang adalah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang di dalamnya mengandung nilai-nilai pluralisme.

Kadrun dan kecebong adalah bentuk besar dari polarisasi tersebut. Kaum tanah tandus dan kaum air keruh ini seolah mengatakan bahwa kelompoknya adalah kelompok yang paling benar di luar itu tidak ada yang benar.

Dari pertentangan kedua kaum tersebut kita juga dapat menemukan suatu persoalan yang juga termasuk sebagai polarisasi, seperti misalnya ketika ada pihak yang memberi kritik terhadap jalannya pemerintahan maka pihak yang memberi kritik tersebut akan dicap sebagai pihak yang tidak Pancasilais atau bahkan kadrun dan begitu juga sebaliknya.

Hal ini membuat kaum moderat semakin kesusahan untuk mengucapkan dalil-dalil keakraban. Padahal perpecahan semacam ini adalah hal yang tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yakni: Persatuan Indonesia.

Padahal kita paham bahwa sila ketiga Pancasila memaksudkan keakraban berwarga negara, namun pemimpin yang membiarkan polarisasi itu terjadi bisa saja mengakibatkan kekerasan dalam situasi-situasi tertentu dan sialnya sudah terjadi pada seorang intelektual.

Kekerasan adalah hal yang dilarang dalam demokrasi, karena demokrasi menginginkan argumen bukan sentimen yang diadu. Tetapi adalah suatu kesalahan jika kita tidak melihat tragedi itu dari satu sudut pandang saja. Jika ia di perlihatkan dengan sudut pandang kedua seperti: islamophobia. Maka kita akan melihat bahwa ini adalah akibat dari propaganda islamophobia tersebut.

Hal-hal semacam ini akan meningkatkan ketidakpercayaan rakyat kepada pemimpin, karena tidak mampu memberi arah pada peradaban yang lebih baik. Tetapi kita sebagai manusia-manusia intelektual wajib untuk merekatkan apa yang telah retak kendati ada yang berupaya untuk meretakkannya kembali.

Janji-janji yang diucapkan oleh para pemimpin adalah sebatas romansa buaya saja, karena setelah duduk di kursi malas. Mereka akan malas untuk menepati janji-janji yang mereka ucapkan sendiri.

Dari janji-janji yang tidak ditepati oleh para pemimpin atau para politisi, maka mereka pantas mendapatkan gelar sebagai: "pengkhianat reformasi."

Dari sekian banyak permasalahan yang terjadi di republik ini telah mengakibatkan keakraban berwarga negara menjadi berkurang dan tingkat kepercayaan pada pemimpin juga terus-menerus akan menurun.

Hal ini tidak bisa dipungkiri, karena memang benar ini yang terjadi.

Mulai dari keadilan sosial yang tidak tersalurkan, dimana akibat dari hal ini arti politik menjadi buruk di mata masyarakat luas, karena adanya pencurian pada hak-hak yang memang dimiliki oleh masyarakat.

Lalu polarisasi yang semakin menjadi-jadi yang telah membuat sila ketiga Pancasila semakin redup, tetapi di tengah keredupan tersebut. Dengan bergotong royong sila baik tersebut bisa pulih kembali.

Dan persoalan kebebasan berpendapat yang dikebiri juga adalah suatu persoalan besar bagi negeri ini. 

Karena pada dasarnya reformasi mendalilkan demokrasi adalah untuk membumikan konsep: force the better of argument. Dimana segala persoalan bisa diselesaikan dengan musyawarah menuju mufakat.

Dari hal ini kemudian kita melihat bahwa persoalan yang membuat keakraban berwarga negara menjadi tergerus adalah: Big Problem.

Tentu kita juga tahu bahwa kita hidup di bumi manusia dengan segala persoalannya, tetapi satu hal yang perlu diingat: Persoalan ataupun permasalahan dan apapun namanya semuanya harus diselesaikan dengan dalil keakrban berwarga negara.