Saat ini, Covid-19 masih merajalela di negeri Indonesia. Jumlah makin meningkat hari demi hari. 

Untuk menghindari jatuhnya korban lebih banyak karena virus Corona, pemerintah sedang menggalakkan tes cepat dan tes PCR. Pemerintah Indonesia dan pihak swasta banyak memesan alat tes Covid-19, baik dari dalam negeri dan luar negeri. Hal ini dilakukan tidak lain dan tidak bukan untuk keselamatan warga Indonesia dan menekan alur penularan Covid-19.

Sejumlah pihak, baik pemerintah dan swasta, menyelenggarakan tes corona. Ada yang diselenggarakan dengan cuma-cuma. Ada yang diselenggarakan dengan pungutan biaya. 

Biayanya pun bervariasi. Ada yang murah dan ada yang sedikit menguras kantong. Pungutan biaya ini sebenarnya tidak terlalu dipermasalahkan bagi masyarakat menengah ke atas. Namun, bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ini akan memberatkan mereka.

Apalagi, jumlah tes covid-19 masih rendah dan di bawah target. Targetnya adalah 30 ribu per minggu. Namun, di lapangan, jumlah yang dites hanya 13 ribu saja. Ada berbagai faktor yang menyebabkan rendahnya tes covid-19 ini. Salah satunya adalah mahalnya dan tidak terjangkaunya biaya tes cepat dan tes swab Covid-19.

Memang, jika dibandingkan dengan negara lain yang maju, biaya tes mereka memang lebih mahal karena warganya mampu untuk membayar itu. Sedangkan negara Indonesia, harus mempertimbangkan biaya tes corona karena jumlah masyarakat menengah ke bawah cukup besar.

Mahalnya tes corona mulai memakan korban. Ervina Yana, seorang ibu hamil di Makassar ingin melahirkan di sebuah Rumah Sakit harus menerima kenyataan bahwa bayi di kandungannya meninggal. Hal ini terjadi karena dia tidak diberi penanganan yang layak saat akan melahirkan. 

Diketahui, Ibu Ervina sudah ditolak 3 Rumah Sakit karena tidak memiliki bukti hasil tes PCR dan tes cepat yang merupakan syarat utama agar pasien dapat dirawat di rumah sakit. Jumlah yang dibayar oleh ibu Ervina cukup besar, yaitu sebesar hampir 3 juta rupiah.

Jumlah uang tersebut tak hanya memberatkan ibu Hervina saja, tetapi juga orang-orang yang termasuk dalam masyarakat menengah ke bawah. Mereka sudah terbebani secara ekonomi karena terdampak Covid-19 dan harga kebutuhan pokok semakin bertambah. Ditambah pula dengan tesnya yang harganya mencekik leher dan menguras dompet.

Selain itu, tes covid-19 yang memungut biaya yang mahal dapat membuat orang berpenghasilan rendah rentan tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan terjangkit covid-19. Hal ini terjadi karena jika ingin berobat ke rumah sakit, maka harus melakukan tes terlebih dahulu. Apalagi dengan masa berlaku tes yang pendek yang membuat orang kurang mampu makin susah dalam melakukan rujukan ke rumah sakit yang lebih besar membutuhkan waktu berhari-hari.

Mahalnya Tes Corona dan Dugaan Komersialisasi

Beberapa rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta, beralasan, bahwa mahalnya tes Covid-19 disebabkan tak hanya mengganti biaya peralatan tes saja. Tetapi juga, membayar sumber daya yang menangani jalannya tes corona ini, seperti petugas tes, petugas administrasi dan transportasi peralatan ke rumah sakit.

Namun, melihat biaya tes corona yang begitu mahal dan sudah melewati batas kewajaran. Hal ini akan menimbulkan persepsi dalam masyarakat bahwa adanya indikasi komersialisasi yang dilakukan oleh segelintir orang

Hal ini sudah terlihat oleh banyaknya laporan dan keluhan masyarakat, baik YLKI maupun Ombudsman, tentang mahalnya sebuah tes corona di rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta. Ombudsman sendiri juga menemukan indikasi komersialisasi tes corona melalui persyaratan bepergian jarak jauh. 

Hal ini terlihat dalam adanya persyaratan wajib memiliki bukti rapid test atau tes di tempat yang harus membayar sebesar 300 ribu rupiah dan itu hanya berlaku dalam 3 hari. Jika orang tersebut sering bepergian jauh, maka makin merogoh kocek hanya untuk tes covid-19 saja. Hal ini dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh oknum yang hanya mencari untung saja.

Dengan melihat hal tersebut, pemerintah harus segera turun tangan agar tidak ada oknum dari rumah sakit yang memanfaatkan masa pandemi demi keuntungan sendiri dan juga meningkatkan jumlah orang yang dites Covid-19.

Selain itu, adanya komersialisasi di penyelenggaraan tes covid-19 juga menghilangkan rasa kemanusiaan bagi para penyelenggaraan tes, baik dari pemerintah maupun swasta. Mereka yang melakukan komersialisasi tes corona hanya mementingkan keuntungan materi saja dan tidak mementingkan keselamatan nyawa masyarakat umum, terutama bagi orang kurang mampu. 

Ini juga yang menyebabkan tingkat penularan covid-19 di tempat di mana banyak masyarakat kurang mampu meningkat karena masyarakat tersebut tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas

Perlunya Campur Tangan Pemerintah

Untuk memberantas segala masalah yang berhubungan dengan biaya tes covid-19, pemerintah harus campur tangan dan memiliki rasa peduli terhadap situasi krisis di masa pandemi ini. Pemerintah juga harus memberikan solusi agar masalah tes covid-19 bisa teratasi.

Salah satu caranya adalah dengan memberikan subsidi yang cukup untuk tes covid-19. Subsidi ini berasal dari anggaran yang telah ditetapkan secara khusus untuk penanganan Covid-19. Anggaran untuk Covid-19 yang masih di kas pemerintah cukup besar, yaitu sebesar 75 trilliun rupiah. Namun, yang baru terserap hanya 1,53 persennya saja, seperti yang diungkap dalam rapat kabinet 18 Juni 2020.

Anggaran tersebut harus diprioritas tidak hanya untuk perawatan pasien corona saja. Tetapi juga untuk tindakan pencegahan Covid-19, termasuk memberikan subsidi biaya tes Covid-19, baik sebagian ataupun penuh. Jika anggaran tersebut digunakan hanya sebesar 10 persen saja untuk subsidi tes, yaitu sebesar 3,75 triliun, maka itu sangat lebih dari cukup. 

Hal ini dikarenakan biaya tes PCR itu berkisar 1-3 juta rupiah. Sedangkan target tes covid-19 mencapai 20 ribu sampel. Jadi, pemerintah dapat memenuhi target tes selama berhari-hari dengan memanfaatkan anggaran yang ada.

Subsidi ini juga harus digunakan untuk memperbanyak tes gratis bagi seluruh masyarakat, tidak peduli kaya maupun miskin. Tes yang digunakan harus memiliki keakuratan yang tinggi untuk menjamin kepastian apakah seseorang terjangkit covid-19.

Untuk itu, pemerintah harus menggratiskan dan memperbanyak tes PCR karena selain lebih akurat, tes ini memiliki masa berlaku yang lebih lama. Jadi, pemerintah harus mempertimbangkan kembali metode tes yang harus disubsidi karena banyak tes cepat yang berujung pada ketidakakuratan hasil positif virus corona.

Juga, pemerintah harus memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan tes Covid-19 di rumah sakit, baik pemerintah dan swasta. Pengawasan terhadap rumah sakit swasta lebih diprioritaskan karena di rumah sakit ini, potensi komersialisasi tes covid-19 meningkat. Bukan berarti pengawasan di rumah sakit pemerintah diabaikan. Pengawasan harus dilakukan karena potensi korupsi dan cari untung sendiri juga ada di tempat tersebut.

Dan yang tak kalah pentingnya adalah memberikan harga patokan bagi biaya tes Covid-19 bagi yang ingin menjalani tes secara mandiri dan berbayar. Hal ini dilakukan supaya tidak ada rumah sakit yang menaikkan biaya tes secara tidak wajar dan komersialisasi dapat ditekan. Harga patokan harus mempertimbangkan segala aspek, baik kemampuan ekonomi maupun urgensi sebuah tes.

Solusi lainnya agar orang yang mau dites covid-19 tanpa mengeluarkan biaya dan meningkatkan jumlah orang yang dites adalah pemerintah harus melakukan tes secara menyeluruh dari rumah ke rumah seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bogor bulan lalu. Tes covid-19 yang menyeluruh dan dilakukan dari rumah ke rumah berarti masyarakat tidak perlu keluar rumah dan mengeluarkan biaya. Biaya yang digunakan tentu harus berasal dari anggaran pemerintah yang seharusnya dialokasikan untuk penanganan covid-19.

Tindakan pemerintah terhadap segala hal yang berhubungan dengan tes Covid-19 harus segera dilaksanakan. Segala tindakan dalam pengawasan dan pemberian subsidi harus memiliki tingkat urgensi yang tinggi dan harus diprioritaskan, tanpa meninggalkan tindakan pengobatan dan pemulihan pasien Covid-19. 

Campur tangan pemerintah dalam tes Covid-19 ini dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan rasa peduli terhadap rakyat di masa krisis pandemi saja. Namun juga memberi kepercayaan lebih terhadap pemerintah dan pihak terkait karena tes Covid-19 akan lebih cepat, akurat, dan tentu saja, terjangkau bagi semua masyarakat, baik kaya maupun miskin.