Setiap ahli sosiologi akan selalu membenarkan bahwa masyarakat adalah kandungan murni dari sebuah negara demi terselenggaranya pemerintahan. Oleh karena itu, rakyat diwajibkan dalam upaya bela negara, seperti tertera dalam Pasal 30 UUD 1945.

Logika sederhana ini setidaknya menegaskan bahwa ada porsi yang harus diisi manusia, yakni memimpin dan dipimpin, serta bertanggung jawab atas apa yang disepakati bersama. Tentunya setiap hierarki terbangun atas sistem yang kokoh dalam bahtera hukum tata negara.

Pada konteks ini, objek morel secara normatif dianggap telah tereduksi dalam ketentuan formal yang memaksa setiap orang taat kepadanya. Maka dari itu, dalam pemikiran positivistik, hukum dan konstitusi berada di atas segalanya.

Dualisme adalah kamuflase yang kadang dibutuhkan manusia untuk memenangkan diri sendiri dan orang lain. Lingkungan politik secara idealis menolak praktik tersebut. Ungkapan ini bertolak pada ketentuan negara, yang memosisikan pembagian kekuasaan demi terciptanya keselarasan dan efektivitas kerja dalam pengelolaan hak hidup semua pihak.

Dualisme bukan hanya tentang jabatan, melainkan peran yang kapan pun dan oleh siapa pun bisa diambil alih. Sebagai permisalan, masyarakat kadang kala memosisikan diri sebagai pemerintah dalam pengambilan keputusan pada tataran lokal, regional, nasional, bahkan internasional.

Mengambil contoh pada wacana pemindahan Ibu Kota Negara, penolakan terjadi di mana-mana. Berdasarkan Survei Median, sebanyak 45,3 persen masyarakat tidak setuju dengan rencana tersebut. Beberapa alasan mendasar dicuitkan, seperti menuntut penyelesaian konflik Papua Barat, dan persoalan janji kampanye mengenai pengelolaan Jakarta Pusat.

Tentu baik bilamana kritik benar-benar diposisikan sebagai koreksi. Semisal pada masalah Presiden yang dalam hal ini tidak menyertakan beberapa aktor kenegaraan dalam pengambilan keputusan. Namun yang kadang kala luput adalah, masyarakat menuntut penyelesaian masalah pada pemerintah yang sejatinya masyarakat sendiri menaruh sumbangsih besar dalam penciptaan masalah tersebut.

Mandat demokrasi menekankan bahwa keinginan rakyat dikantongi oleh setiap mereka yang diusung dalam Pemilu. Secara frontal mungkin dapat dibahasakan bahwa wakil rakyat adalah yang paling mengerti tentang apa yang dibutuhkan oleh rakyat, bahkan melebihi rakyat itu sendiri.

Sangat disayangkan bahwa sikap tidak konsisten itu kerap kali ada pada kita selaku masyarakat, dan tidak melulu terjadi pada pemangku kebijakan, baik eksekutif maupun legislatif. Ada kalanya perangai ini dimunculkan sebagai keterwakilan aspirasi golongan, di luar inkonsistensi yang terjadi antarsesama wakil rakyat.

Terlebih, situasi politik yang genting akan selalu memiliki indikasi agenda setting di belakangnya. Boleh jadi kekacauan ini adalah wujud resistensi pemerintah dalam melanggengkan kekuasaan, atau boleh jadi pula fenomena ini adalah perlawanan oposan terhadap birokrasi.

Isu sekularisme tampaknya tetap menjadi jurus terseksi era ini. Anti-Pancasila adalah lahan paling menarik untuk digarap pada sebuah ladang yang kita sebut kemerdekaan. Padahal, jika disadari, masyarakat kita adalah masyarakat yang kurang memberikan kesempatan pada dirinya sendiri untuk sejenak hidup dalam perenungan.

Mengapa tidak kita biarkan saja pemerintah berinovasi dengan sedikit menisbikan rasa percaya pada mereka? Mengapa kita tidak berupaya menjadi cerdas, sehingga di kemudian hari, yang kita tuntut murni adalah pemerintah dengan kesalahannya, bukan lagi mengambinghitamkan pemerintah dengan dalih kemerdekaan berpendapat dan berekspresi?

Terhitung sejak 21 Mei 1998, perbaikan tatanan pemerintahan memberikan kesempatan kepada seluruh elemen di bangsa ini dalam menapaki indahnya kedewasaan berdemokrasi. Namun tampaknya tidak semua orang paham.

Hasil dari reformasi menyiratkan dua hal pada kita, yakni adanya kaum idealis dan kaum pragmatis. Keduanya bertolak atas dasar kebebasan manusia. Sebagai kesimpulan, dinamika ini secara tidak sadar muncul atas perbedaan orientasi kaum idealis dan pragmatis tersebut.

Bertolak pada nilai etis yang sebenarnya memiliki tingkat relativitas yang tinggi, tidak ada yang bisa disalahkan. Masing–masing manusia memiliki frame berpikir dan kepentingan yang berbeda, seperti yang diikrarkan secara eksplisit dalam pengakuan konstitusi. Yang perlu disadari, dalam pertarungan ide akan selalu menuntut keterlibatan segala pihak.

Meski demikian, prosesi ini tampaknya bukan hanya sebagai bentuk keterbukaan, melainkan membangun hambatan baru dalam mewujudkan visi negara. Sebut saja fanatisme golongan yang memaksakan keterakuan, baik berdasarkan jumlah massa maupun administratif kelembagaan.

Sebagai spesifikasi, mari kita selami organisasi-organisasi mandataris yang sebenarnya memiliki proyeksi politik dan berkembang masif di tengah masyarakat. Menjadi oposan adalah metode terbaik dalam membangun personal branding, dengan mengedepankan aspek fundamental manusia, yaitu keyakinan rohaniah dalam rangka mendobrak sistem.

Menarik pada poin sebelumnya, masyarakat yang kadung terbiasa, makin ke sini, kontrol sosial baik yang terorganisasi atau tidak, dominan pada pembunuhan karakter pemerintah secara kelembagaan, bahkan menjurus kepada personalnya.

Kontrol secara fungsional sebenarnya adalah cara masyarakat beserta aspek di dalamnya mengembalikan negara sesuai dengan sistem yang diundang-undang dasarkan. Pada praktiknya, tidak semua dari kita mampu memahami dan merealisasikannya dalam tindakan nyata.

Kadang kala, kehadiran organisasi dan gerakan seolah berdiri sebagai bagian dari sistem yang legal secara de facto, di luar ajaran trias politika. Inilah wujud sederhana dari konspirasi yang terorganisasi.

Inilah kondisi riil yang harus dikembalikan pada nurani masing-masing. Kepada masyarakat, yang perlu dipertanyakan adalah, bagaimana pemerintah bisa dengan sigap dan cepat menangani suatu masalah, sedang di saat yang bersamaan, kita menuntutnya atas masalah yang baru saja kita ciptakan sendiri.

Anggaplah pemerintah mencanangkan pemindahan ibu kota negara dengan sekelumit dinamikanya. Di lain sisi, masyatrakat kita sedang sibuk dengan gaya rasialnya, yang juga menuntut tanggung jawab pemerintah.

Dan inilah kita, masyarakat yang feodal, karena tetap konsisten untuk tidak menghargai satu sama lain, konsisten untuk mempertahankan sistem, yang dengannya pula kita turut merusaknya. Terlebih, kita kadang taat pada sesuatu yang kita sendiri tidak memahaminya.

Seharusnya setiap orang mampu bersikap elegan. Jika hendak berkontribusi, maka tawarkanlah gagasan dan masuklah ke dalam sistem melalui mekanisme yang telah ditentukan, tanpa membangun sistem yang berbeda. Setiap pihak adalah oposisi, bahkan termasuk pemerintah, karena secara poksi kerja, pemerintah harus melawan pada sesuatu yang melemahkan rakyatnya.