Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta membuat rilis pers agar Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat melakukan pemeriksaan atas kekerasan yang menimpa wartawan Media Kompas, saat meliput aksi 4 November lalu.

Guntur, wartawan Kompas selaku korban mengalami kekerasan, kamera dan memory card nya di rampas, serta ada pemaksaan penghapusan gambar. Di waktu bersamaan juga, tetapi di tempat yang berbeda, seorang wartawan perempuan dari kompas.com juga mengalami intimidasi, kartu persnya diperiksa dan dia ditanyai agamanya oleh para peserta aksi.

Aksi damai ini disayangkan sekali masih adanya kekerasan terhadap wartawan. Kekerasan tersebut menurut saya juga bentuk penolakan peserta aksi terhadap Media Kompas. Kompas dianggap media yang tidak berpihak kepada umat muslim dan pemilik Kompas bukan muslim.

Bentuk penelokan ini bisa dilihat dari kejadian berita Ibu Saeni lalu. Ditambah lagi, wartawan perempuan dari Kompas itu ditanyakan agamanya. Sebenarnya bukan hanya Kompas yang ditolak oleh peserta aksi, viral di media sosial penolakan Metro TV dan Kompas pun beredar, yang berdasarkan hal yang sama juga, media yang dianggab tak pro Islam.

Saya pribadi tentu menolak kekerasan terhadap wartawan, sebab ini adalah melanggar kerja pers, di mana mencederai kerja wartawan yang diatur oleh UU Pers No. 40 tahun 1999. Namun hal yang tak wajar dalam kekerasan wartawan Kompas tersebut adalah, seorang wartawan yang ditanyakan agamanya.

Tentunya kita sudah tahu apa alasan para peserta aksi menanyakan agama wartawan tersebut. Untuk memperjelas dia akan berpihak kepada siapa nantinya dalam pemberitaanya? Namun apa benar ketika seorang wartawan yang profesianal dan dia muslim sekalipun akan berpihak kepada peserta aksi 4 November?

Saya rasa tidak, sebab apa pun yang terjadi wartawan yang profesional dan memiliki idealis dalam jurnalisme tentu akan berpihak kepada kebenaran biarpun dia muslim sekalipun. Perkara jurnalisme bukan soal dia beragama apa, ras apa, ataupun suku apa.

Dalam hal ini bukan soal dia membela Alquran atau tidak, namun dari segi jurnalisme si wartawan akan memberikan laporanya kepada masyarakat terkait suasana yang terjadi saat aksi, apa yang dituntuntut peserta aksi, kenapa terjadi aksi, bagaiman seterusnya dan seterusnya.

Bisa saja wartawan boleh berpihak kepada peserta aksi dan boleh saja tak berpihak. Berpihak yang dimaksud adalah berpihak kepada kebenaran, sebab tak mungkin seorang wartawan itu harus bersikap netral, dia tentu harus berpihak, berpihak kepada siapa? Tentunya berpihak kepada kebenaran.

Namun hal yang paling sulit dijawab adalah, kebeneran menurut siapa? Pertanyaan ini yang coba dijabarkan oleh Bill Kovach & Tom Rosenstiel dalam bukunya Sembilan Elemen Jurnalisme. Mereka menyebutkan kebenaran yang dimaksud bukan dari tatanan filosis, tapi kebenaran fungsional.

Saya mengutip dari blog Andreas Harsono yang meresensi buku 9 elemen jurnalisme, sebab penafsiran kebenaran itu bias dari berbagai hal, bagaimana dengan bias seorang wartawan? Tidakkah bias pandangan seorang wartawan, karena latar belakang sosial, pendidikan, kewarganegaraan, kelompok etnik, atau agamanya, bisa membuat si wartawan menghasilkan penafsiran akan kebenaran yang berbeda-beda?

Kebenaran fungsional yang dimaksud adalah kebenaran yang prosedur dan proses, misalnya tugas polisi adalah untuk melacak dan menangkap tersangka berdasarkan fungsinya, hakim harus memberikan keputusannya berdasarkan fakta persidangan di mana kebenaran yang harus dihadirkan di masyarakat dalam jurnalisme berdasarkan prosedur dan prosesnya.

Kenapa seorang melanggar lalu lintas harus ditilang? Karena dia melanggar aturan. Kenapa seorang tersangka pembunuhan harus dipenjarakan? Karena dia melakukan pidana. Itulah kebenaran jurnalisme yang ditawarkan.

Oleh sebab itu, perkara keyakinan pribadi adalah hal yang bias ditanyakan kepada seorang wartawan. Apalagi perkara aksi 4 November adalah perkara terhadap keyakinan. Mempertanyakan agama seorang wartawan Kompas tersebut adalah intimidasi atas kebenaran yang akan dicarinya.

Jika aksi yang dilakukan aman dan tertib, wartawan itu harus tuliskan itu, dan jika dalam ada aksi terjadi kerusuhan juga harus dituliskan. Tuliskan berdasarkan kebenaran fungsional tersebut.

Dalam perkara media pro siapa dan kontra siapa, menurut saya bukan karena perkara atas agama, namun yang harus dicermati masyarakat adalah media pro kepada siapa itu harus dilihat apakah dia pro kepada pembacanya atau pemodalnya?

Sebab dalam bisnis media, keberpihakan media pasti selalu tersandung dengan pemilik modal, bisa itu karena bisnis atau politik semata. Masyarakat boleh saja menolak jurnalisme yang disajikan, menolak karena media tersebut tak lagi berpihak kepada pembacanya.

Mengetahui mana yang benar dan mana yang salah saja tak cukup. Kovach dan Rosenstiel menerangkan elemen kedua dengan bertanya, “Kepada siapa wartawan harus menempatkan loyalitasnya? Pada perusahaannya? Pada pembacanya atau pada masyarakat?”

Pertanyaan itu penting karena sejak 1980-an banyak wartawan Amerika yang berubah jadi orang bisnis. Sebuah survei menemukan separuh wartawan Amerika menghabiskan setidaknya sepertiga waktu mereka buat urusan manajemen ketimbang jurnalisme.

Begitu tulis Andreas dalam resensi di blognya.

Hal seperti ini bisa juga terjadi di Indonesia. Media mainstream bisa saja mem-blow up sebuah peristiwa dan isu, karena pesanan atau keperpihakan pemodalnya. Masyarakat harus jeli mengetahui, apakah media ini atau media itu tak berpihak kepada golongan tertentu, sebab tak satu golongan bisa saja karena bisnisnya atau politiknya?

Jika masyarakat menolak akan jurnalisme yang diberikan media yang secara informasi tak kridibel tentu masyarakat harus tolak. Namun bukan dengan cara intimidasi, jangan baca beritanya, jangan lihat tayangannya. Bukan dengan cara mencecar wartawannya dengan pertanyaan apa agamanya.

Kadang, ada juga wartawan yang punya idealis dalam jurnalismenya, namun bisa saja dia tersandung dengan pemilik modalnya. Sebab ada juga wartawan punya hati nurani untuk memberikan kebenaran yang akan disampaikannya kepada masyarakat.

Namun perkara intimidasi tersebut, saya tegas mengatakan segera diselasaikan secara hukum. Pelaku intimidasi juga harus segera diproses, agar memberikan efek jera kepada para pelaku. Ini bukan karena saya tak pro dengan masa aksi, namun sama halnya dengan peserta aksi menuntut ahok 4 Novemer lalu, sama-sama meminta penegakan hukum.