"Sepertinya DKI Jakarta tingkat penganggurannya tergolong paling tinggi, sedangkan di luar kota lainnya sudah normal-normal saja, tidak berpikir banyak orang kelaparan, pedagang-pedagang mengeluh tak balik modal." Demikian keluhan seorang warga DKI Jakarta yang merasa tidak ada guna diberlakukan PSBB sejak September 2020 yang diperpanjang hingga 1 Januari 2021 mendatang.

Saya membenarkan hal tersebut. Dilihat dari manfaat PSBB itu sendiri, ketika diterapkan secara kompak pastinya akan dapat mengurangi penyebaran Covid. Sebaliknya, jika sebagian besar terdapat masyarakat yang bertindak egois, tidak peduli dengan PSBB, maka percuma saja suatu kota memberlakukan PSBB, justru akan membuat sengsara rakyat seperti dialami pelaku-pelaku ekonomi di DKI Jakarta.

Dampak selama PSBB DKI Jakarta bagi pedagang pasar harus menelan jamu pahit lantaran pemasukan yang merosot tajam 60 persen hingga 70 persen. Bang ojek yang biasanya dapat penumpang minim 5 hingga 10 sehari, namun tak satu pun ia dapatkan ketika PSBB. Banyak restoran harus gulung tikar dan PHK di mana-mana.

Ketika terjadi kericuhan demo besar-besaran omnibus law bulan lalu, kepulangan HRS disambut puluhan ribu pengikutnya, acara pernikahan anak HRS yang makan badan jalan puluhan meter, terjadinya kerumunan besar-besaran, namun semua itu dibiarkan terjadi. Maka, di manakah manfaat PSBB dan kekuatan aturan PSBB itu sendiri?

Berbeda dengan di Surabaya, Bu Risma lebih memilih untuk menerapkan social distancing dengan perketat protokol kesehatan dan giatkan Kampung Tangguh Wani Covid. Mengerahkan satuan gabungan TNI-Polri dan Satpol PP dalam memberi shock therapy bagi masyarakat yang kedapatan melanggar prokes serta mensterilkan daerah perbatasan wilayah masuk-keluar kota.

Saya menyaksikannya sendiri bagaimana Surabaya lebih tertib ketika Ibu Risma, sosok yang tegas dan berwibawa serta mengayomi warganya, mengerahkan aparat dan melibatkan satuan tugas kampung tangguh dari tiap-tiap kelurahan dalam memutus penyebaran Covid-19. Kebetulan saya terlibat dalam kepengurusan satuan tugas kampung tangguh di daerah saya tinggal. 

Menurut saya, alasan mengapa kota-kota lain seperti Surabaya ketika masih dalam zona merah dan hitam tidak diberlakukan PSBB lagi dalam pemutusan penyebaran Covid, dikarenakan PSBB bukan solusi yang tepat bagi negara yang belum cukup kuat untuk membiayai ekonomi rakyatnya.

Dengan social distancing dan ketegasan aparat terhadap masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan merupakan cara yang bijak, terbukti saat ini kota Surabaya sudah menghijau 75 persen tanpa PSBB. Bahkan pelaku ekonomi di Surabaya masih aktif, seakan corona has gone, bahkan tumbuh pelaku-pelaku ekonomi baru.

Indonesia kini tengah diributkan dengan pro dan kontra terhadap kepulangan pemimpin FPI yang diagung-agungkan oleh pengikutnya. Permasalahan terjadi ketika Jakarta yang masih dalam masa PSBB namun Gubernur DKI Jakarta melonggarkan beberapa acara besar yang diselenggarakan Habib Rizieq Shihab atau HRS yang melibatkan puluhan ribu orang.

Akibat pelanggaran aturan PSBB tersebut, maka Gubernur DKI Jakarta dipanggil untuk klarifikasi bahkan berbuntut terancam 1 (satu) tahun penjara sebab dinilai tak memberi teladan baik dan melanggar aturan PSBB.

Tak hanya itu, dampak dari pelanggaran PSBB terkait kegiatan HRS, maka Kapolda Metrojaya, Kapolda Jawa Barat, Kapolres Jakpus, Kapolres Bogor pun dicopot dari jabatannya.

“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.” Melalui Menko Polkam, Presiden memberikan pesan tegas kepada siapa pun yang melanggar peraturan, khususnya di tengah pandemi ini, tiap-tiap pelanggar akan ditindak tegas.

Dirasakan sebagian besar masyarakat dalam protesnya terhadap Gubernur DKI Jakarta yang telah menutup kegiatan perekonomian sehingga hidup di tengah pandemi Covid ini makin terasa berat. Namun mengapa di sisi lain melonggarkan kegiatan HRS, sehingga apa manfaat aturan PSBB selama ini?

Ketidaktegasan pemerintah DKI Jakarta membuat geram seorang Dokter Tirta yang juga seorang aktivis satuan tugas kampung tangguh. Protes kerasnya dilontarkan kepada Pak Gubernur DKI Jakarta yang telah melanggar PSBB itu sendiri. Melarang tim liga Indonesia berlaga, namun membiarkan kegiatan HRS beserta puluhan ribu pengikutnya. 

Andaikan saja DKI Jakarta ketika itu tidak memberlakukan aturan PSBB, apakah Gubernur DKI Jakarta akan selamat terhindar dari ancaman pidana ketika mendukung segala kegiatan HRS, demikian pula dengan nasib para Kapolda dan Kapolres?

Kemungkinan saja tidak sericuh itu apabila PSBB tidak diberlakukan. Negara kita adalah negara hukum, memang sebaiknya hukum yang berlaku harus ditegakkan.

Dengan melihat begini, masihkah Anda yakin bahwa PSBB itu penting dan berguna?