Apa kabar pendidikan dalam masa pandemi Covid-19 di Indonesia? Ada solusi yang ditawarkan pemerintah, namun tak sedikit pula kritik dilancarkan. Memang wajar, mencapai sintesis harus ada kombinasi antara tesis dan antitesis agar memperoleh praktik baik (best practice).

Era Revolusi Industri 4.0 atau Information Society ditandai dengan banjirnya informasi dari berbagai sumber sehingga kita mengalami epilepsi komunikasi.

Dari fenomena itu, kita memilih informasi bukan berdasarkan mana yang penting atau tidak, tapi mana yang menarik dan yang tidak. Itulah yang dilakukan hari ini oleh media sehingga makna menjadi tidak menjadi penting, melainkan popularitasnya.

Epilepsi komunikasi ini mencerminkan reversed logic (logika terbalik) sehingga pola pikir masyarakat yang semestinya 4.0 terbalik menjadi 0.4 (baca: zero point four) dan peran pendidikan sangat penting untuk mengubah pola pikir terbalik itu.

Merumahkan Dunia Pendidikan Masa Pandemi 

Meliburkan sekolah, belajar daring, adalah kebijakan untuk mewujudkan physical distancing dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Per akhir Maret 2020, hampir 29 juta siswa SD sampai dengan SMA/SMK di sejumlah provinsi terdampak kebijakan belajar daring dan masalah muncul selama penerapan kebijakan tersebut.

Tugas yang menumpuk, keterbatasan kuota, gawai dan jaringan, siswa lebih suka main game, orang tua yang belajar menggantikan anaknya, guru dan siswa yang belum mengoptimalkan teknologi, serta sejumlah masalah lainnya timbul.

Kemdikbud meluncurkan program belajar lewat TVRI, namun belum diketahui apakah sudah dimanfaatkan dengan maksimal bagi sekolah maupun masyarakat hingga saat ini.

Ada juga program #GuruBerbagi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Sayangnya, unggah RPP yang dilakukan hanya ritual, tidak terfokus pada konten pembelajaran kontekstual. Konten terkait kebersihan lingkungan, strategi dari guru dan siswa dalam menanggulangi wabah Covid-19 masih sangat minim.

Guru dan siswa di desa juga mengalami dampak yang cukup signifikan dari kebijakan pemerintah mengenai meliburkan sekolah dan PSBB. 

Per Maret 2019, 82.36% jumlah desa di Indonesia sudah mendapatkan fasilitas 4G menurut Menkominfo Rudiantara, sedangkan di sisi lain dilaporkan bahwa 76% penduduk desa jarang terhubung Jaringan 4G per November 2019.

Bila memang demikian, Kemenkominfo perlu mengkaji ulang persoalan ini. Pembelajaran lewat TVRI menjadi salah satu solusi, namun apakah sudah solutif?

Pertama, solusi yang dapat ditawarkan adalah memanfaatkan Google Loon atau Balon Udara yang dapat menjangkau wilayah terpencil. Masih banyak aral secara fisik dan regulasi, namun dalam masa pandemi ini mari kesampingkan dulu.

Kedua, desa dapat berpartisipasi dengan mendirikan bis surat belajar (study mail), yaitu sebuah pos untuk meletakkan atau hal-hal yang bisa digunakan untuk belajar tanpa harus tatap muka.

Ketiga, optimalisasi TVRI lokal dengan menayangkan pembelajaran serta pemberian proyek sederhana untuk peserta didik. RPP yang baik pada #GuruBerbagi dijadikan referensi untuk model pembelajaran di wilayah terpencil.  

Selain itu, TVRI lokal juga dapat menampung ide-ide guru dari daerah terpencil dan menayangkannya bagi masyarakat. Dengan demikian, program “Merdeka Belajar” dapat diterapkan melalui “Merdeka Berpikir”.

Kurikulum Hadap Masalah dan Merdeka Belajar 

Kurikulum di masa pandemi juga menghadapi masalah yang kompleks. Sejauh ini, kurikulum memisahkan satu mata pelajaran dengan yang lainnya dan ini tidak dapat diselesaikan secara instan.

Dari sejumlah permasalahan belajar daring, mari kita kembali pada filosofi “belajar hadap masalah” (problem-posing learning/education), yaitu “Belajar dari dunia, tak hanya belajar tentang dunia”.

Selama ini, sekolah berjarak dengan realitas; “belajar tentang dunia” dianggap lebih bernilai daripada “belajar dari dunia”. Padahal, dengan “belajar dari dunia”, ilmu lebih bermanfaat dan korelatif dengan kehidupan sehari-hari.  

Mirisnya, isi buku pelajaran bertolak belakang dengan realitas, sehingga pada akhirnya siswa maupun guru tidak bisa membaca fenomena di buku dengan realitas yang dihadapinya.

Pendidikan justru berbalik arah menjadi anti-realitas. Kalau pendidikan korelatif dengan realitas, karya kolaborasi guru dan siswa akan menyumbang gagasan yang bermanfaat untuk masyarakat.

Mengapa tidak mengintegrasikan seluruh mata pelajaran dan menentukan ulang parameter atau indikator belajar kemudian menuangkannya dalam sebuah proyek kolaboratif antara guru dan siswa?

Persiapan Menuju Pendidikan yang Humanis

Pendidikan yang humanis adalah yang memanusiakan manusia, bersifat non-diskriminatif, non-mekanistik, serta sesuai dengan semangat pendidikan itu sendiri, yakni meningkatkan kualitas hidup manusia, baik secara akhlak maupun keilmuan.

Istilah “Pendidikan Karakter” itu kurang tepat, seharusnya “Karakter Terdidik”. Artinya, manusia harus menata akhlak terlebih dahulu baru memperdalam suatu ilmu.

Kenyataannya, pendidikan karakter diberikan saat sekolah atau kuliah. Apakah sebelum sekolah atau kuliah tidak punya moral atau karakter? Tentu tidak, keluarga telah menjadi “sekolah” pertama dalam kehidupan manusia dan dari sana karakter itu terbentuk.

Filter Anti Hoax: Read, Think, Write, Check, Recheck, Repeat! Then Act 

Dalam sebuah laporan OECD, kemampuan membaca siswa Indonesia memiliki rata-rata skor 371, padahal rata-rata OECD menunjukkan skor 487. Hal ini sejalan dengan indeks minat baca yang masih rendah, yakni 0,01.

Jangan heran berita bohong atau hoax masih banyak tersebar karena daya dan minat baca yang rendah. Lantas bagaimana mewujudkan pendidikan yang humanis, merdeka untuk menghadapi masalah kompleks?

Gerakan Literasi Nasional, perpustakaan daring dan buku elektronik gratis sudah dijalankan, namun dapatkah memotivasi seseorang untuk lebih membaca? Kesadaran yang terbaik itu tumbuh dari diri sendiri terlebih dahulu.

Dalam mengolah informasi, daya pikir dan nalar perlu diaktivasi dengan sebaik-baiknya. “Apakah berita ini benar, tanggal berapa, jam berapa? Siapa yang menulis, apakah diperoleh dari sumber yang akurat? Kemampuan bernalar kritis sangat dibutuhkan untuk menyaring banjir informasi. 

Dalam hal menulis, jumlah publikasi ilmiah internasional Indonesia yang bersertifikasi berjumlah lebih dari 16.000 artikel dan hanya terpaut 1.000 dari peringkat teratas ASEAN, yakni Malaysia.

Peningkatan tersebut memang baik dari sisi kuantitas; bagaimana dari sisi kualitas? Namun, tulisan itu dihasilkan dari dosen atau pengajar di perguruan tinggi serta lembaga ilmiah. Bagaimana dengan sekolah dan masyarakat umum?

Menulis merupakan hak seseorang dan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan. Sebaiknya pemerintah juga mencanangkan program publikasi karya ilmiah dari sekolah dan masyarakat umum agar buah pendidikan terasa tidak berjarak dari masyarakat.

Sebelum menulis, perlu banyak membaca. Ketika membaca, sebaiknya memeriksa kembali lagi sumber bacaan agar tulisan yang dihasilkan makin sahih. Memang ini tidak instan, namun kualitas berpikir dapat meningkat seiring dengan peningkatan kemampuan menulis.

Kombinasi akhlak, ilmu, membaca, dan menulis hanya akan menjadi idealisme tanpa praksis. Paham akhlak dan karakter yang baik, paham teori, bisa membaca dengan cermat, bisa menulis, namun ketika tidak diwujudkan, semua tinggal angan-angan. 

Masyarakat dan pemerintah perlu memberikan ruang untuk ide yang bermanfaat agar dapat direalisasikan untuk masyarakat. Pemerintah juga perlu menghargai masyarakat yang pantas untuk dijadikan panutan.

Dengan demikian, pola pikir seluruh lapisan masyarakat tidak lagi 0.4, melainkan siap tempur dalam menghadapi masalah di era Revolusi Industri 4.0.