Jelang Pemilihan Umum 2019, telah terasa kegaduhan politik di sana-sini. Dari keriuhan Pilkada DKI Jakarta 2017, perdebatan Perppu Ormas, mencuatnya isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia, hingga jelang Pilkada Jawa Barat 2018. Semua adalah kelanjutan dari perebutan kekuasaan yang terjadi pada Pemilihan Presiden 2014 lalu dan akan terus berlanjut hingga 2019 nanti.

Kita juga menyaksikan lagi munculnya partai-partai politik baru yang akan bertarung di 2019 nanti layaknya jamur di musim hujan. Hary Tanoesoedibjo, salah satu “raja media” di Indonesia, mengikuti jejak politik sesama pemilik media besar lainnya, Surya Paloh, dalam membentuk Partai Persatuan Indonesia (Perindo) sebagai kendaraan politiknya. “Raja” yang lain, yakni “raja dangdut” Rhoma Irama, juga telah membentuk Partai Islam Damai Aman (Idaman).

Di antara berbagai partai yang bermunculan, ada satu partai baru yang menarik perhatian penulis secara pribadi belakangan ini. Partai itu adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Didirikan pada 2014 lalu, PSI dinahkodai oleh mantan presenter Grace Natalie dengan beberapa tokoh baru dalam perpolitikan kita, seperti Raja Juli Antoni, Isyana Bagoes Oka, dan Tsamara Amany.

Mengusung identitasnya sebagai “partai anak muda”, PSI mengajak generasi muda Indonesia untuk ikut berpolitik dengan gaya komunikasi yang luwes dan mudah ditangkap anak-anak muda kita. PSI juga berani menawarkan kebaruan dengan mengangkat diskusi terbuka atas masalah-masalah sosial yang terjadi, seperti isu intoleransi, persekusi, dan korupsi lembaga kenegaraan.

Penulis juga mengapresiasi usaha PSI mengadakan Patungan Rakyat beberapa waktu lalu. Hal ini untuk menghindarkan PSI dari politik balas budi antara wakil-wakilnya dengan pemilik modal besar. PSI menunjukkan sikapnya untuk terlepas dari mata rantai oligarki politik yang telah lama berkuasa di perpolitikan kita.

Meski begitu, PSI bukan suatu fenomena baru seperti yang mereka banggakan. PSI juga bukan sebuah produk milenial sekalipun dengan jargon kebaruan yang diusung. PSI pada dasarnya hanya sebuah kelanjutan dari tradisi politik yang telah lama ada dalam perjalanan bangsa kita.

Nama PSI tentu mengingatkan kita dengan nama Partai Sosialis Indonesia yang dibentuk Sutan Syahrir, Perdana Menteri Republik Indonesia yang pertama, pada 1948.

Meski Sis Grace pernah berkata jika partainya tidak memiliki hubungan dengan partai Syahrir dan adalah gerakan politik yang sama sekali baru, penulis tidak bisa percaya begitu saja. Fenomena PSI tidak unik, namun hanya suatu kulminasi atas gerakan politik progresif yang selama ini telah diredam beberapa dekade belakangan ini.

Menengok ke belakang, pembentukan PSI Syahrir terjadi setelah ketidaksejalanan ideologis antara kelompok Syahrir dengan beberapa pemimpin Partai Sosialis (PS) yang mulai mendekati Partai Komunis Indonesia dan lalu terlibat dalam Peristiwa Madiun pada 1948.

Dididik dalam alam demokrasi dan liberalisme Eropa di masa mudanya, Syahrir merupakan pemikir yang humanis dan menolak absolutisme pergerakan kiri Indonesia yang dulu lebih banyak berdekatan dengan ideologi komunisme. Syahrir adalah seorang anti-komunis, karena ketidaksenangan pribadinya dengan sikap orang-orang komunis yang kaku, militan, dan cenderung membenci demokrasi parlementer di masa itu.

Sosialisme, bagi Syahrir, hanya bisa diwujudkan melalui demokrasi yang didasari sistem pemilihan dan disebarkan melalui pendidikan. Bagi Syahrir, PSI adalah kendaraannya untuk menyebarkan gagasan kebangsaan dan kerakyatan yang didasari pada rasionalitas, kebebasan, keadilan, dan kemanusiaan.

Sikap Syahrir yang humanis dan rasional dalam mewujudkan sosialisme menjadi magnet tersendiri bagi partainya kala itu. Banyak tokoh, baik di dalam maupun di dekat PSI, yang berasal dari kalangan cendekiawan dan budayawan.

Sebut saja tokoh-tokoh seperti Dr. Sudarsono, Sudjatmoko, Sumitro Djojohadikusumo, Mochtar Lubis, Rosihan Anwar, Sutan Takdir Alisyahbana, Soe Hok Gie, dan Goenawan Mohamad pernah berada atau dekat dengan PSI semasa partai itu masih eksis.

Ketika PSI dilarang pada 1960 akibat keterlibatan beberapa tokohnya dalam Pemberontakan PRRI/Permesta, ideologi PSI masih terus bertahan. Berakar pada kebencian mendalam Syahrir akan fasisme, tokoh-tokoh PSI menjadi penjaga tumbuhnya gerakan demokrasi di Indonesia melawan segala jenis otoritarianisme dan absolutisme politik, baik pada masa Demokrasi Terpimpin, hingga masa Orde Baru.

Sudjatmoko masih aktif hingga akhir hayatnya terus kritis dengan militerisme dan otoritarianisme Soeharto. Soe Hok Gie dengan tindakan dan tulisannya masih menginspirasi gerakan pemuda kita. Sementara Mochtar Lubis, Rosihan Anwar, dan Goenawan Mohamad menggunakan pers sebagai alat mengkritik rezim Orde Baru.

Meski kita tidak dapat mengatakan bahwa PSI yang didirikan Grace Natalie dipengaruhi langsung oleh PSI yang didirikan Sutan Syahrir, apa yang dilakukan Sis Grace dan kawan-kawan adalah sama-sama melanjutkan tradisi mengawal demokrasi kita.

Seorang Sutan Syahrir dengan pikirannya yang humanis dan rasional sangat asing pada zamannya sendiri. Tidak ada yang pernah memahami gagasannya ketika itu saat rakyat masih lebih mudah terpukau pidato lewat corong-corong mikrofon.

Kini, justru lebih setengah abad setelah kematiannya, gagasan Syahrir tersebut tampak menemukan momentumnya dalam politik kita. Telah timbul kesadaran di antara anak muda untuk menjalankan politik yang bersih tanpa embel-embel identitas. Telah banyak yang sadar untuk berjuang untuk keadilan dan kemanusiaan. Diskriminasi dan penindasan yang terjadi di masyarakat kita juga terasa makin memuakkan.

PSI Grace tentu tidak bergerak sendirian dalam melaksanakan tradisi itu. Bersama media-media seperti Qureta, Historia, Geotimes, dan sebagainya, PSI mendapatkan sarana dan dukungan moral dari beberapa penulis di dalamnya untuk menyebarkan gagasan toleransi, keberagaman, dan kemanusiaan melalui kampanye literasi.

Seperti halnya PSI Syahrir, PSI Grace adalah harapan tersendiri bagi beberapa pemikir dan pegiat progresif dan liberal Indonesia dalam memperbaiki keadaan politik dan sosial kita yang makin kumal, kusut, dan kisruh.

Jika suatu saat ada yang menuduh PSI sebagai “sarang liberal”, mungkin itu tidak berlebihan. Politik membela kebebasan yang telah lama ditabukan di masyarakat kita sebenarnya telah lama menjadi bagian dari tradisi politik sejak kemerdekaan.

Membangkitkannya dan mengembangkannya seperti yang dilakukan PSI dan para pendukung moralnya menjadi keharusan saat kekerasan dan diskriminasi tengah berkembang dan mungkin mengancam persatuan. Setidaknya, dituduh liberal masih lebih masuk akal daripada saat dituduh PKI beberapa waktu belakangan.

Tentu saja, membebankan harapan akan perubahan dan kemajuan pada Partai Solidaritas Indonesia bukanlah suatu tindakan yang tepat. Menjaga nilai-nilai demokrasi, kebebasan, kemanusiaan, dan keadilan di tengah kebangkitan ekstremisme dan populisme yang makin menjadi-jadi adalah usaha bersama seluruh lapisan.

Tapi, setidaknya Partai Solidaritas menunjukkan bahwa gerakan progresif Indonesia tetap hidup walau telah berganti generasi. Kita masih memiliki harapan akan jalannya demokrasi dan toleransi pada masyarakat Indonesia yang plural ini.