Rabu, 11 Maret 2020, WHO resmi menetapkan Covid-19 atau penyakit coronavirus sebagai pandemi. Alih-alih agar dunia, terutama negara kelas 2 seperti Indonesia, merespons dengan serius karena pandemi bukan hanya urusan luas sebaran tapi juga mengenai transmisi lokal, justru apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terbilang lamban dan amatiran.

Sejak akhir Februari 2020, tak henti-hentinya Indonesia disuguhi pernyataan konyol yang keluar dari mulut para pemegang kebijakan di Indonesia. Ambil saja contoh dari orang nomor 2 Indonesia yang menyatakan bahwa Indonesia terjaga dari virus ini karena doa qunut ulama. Belum lagi celotehnya mengenai susu kuda liar.

Lalu pernyataan dari Sekda Kota Depok Kreatif, Hardiono, bahwa ia diminta tidak memberi tahu siapapun mengenai pasien 1 dan 2 di Depok oleh Alexander Kaliaga Ginting, Staf Khusus Menteri Kesehatan. 

Satu hal yang sebenarnya tidak mengejutkan mengingat pernyataan Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K) sebagai orang nomor 1 pemegang otoritas kesehatan Indonesia yang mengatakan bahwa virus Corona tidak ditemukan di Indonesia berkat doa dan membantah hasil riset dari peneliti Harvard T. H. Chan School of Public Health yang memprediksi virus Corona seharusnya sudah masuk ke Indonesia. 

Belum lagi, beliau juga menolak bantuan dari Temsek Foundation Singapore berupa alat deteksi Corona bernama VereCov Detection Kit yang bisa mendeteksi dalam waktu 2,5 jam saja dengan alasan alat milik Indonesia (yang kita semua masih belum paham dimana dan seperti apa) sudah bagus.

Sejak awal pengumuman kasus 1 dan 2 di Depok, tak henti kanal-kanal televisi di Indonesia memberitakan dan menghadirkan narasumber untuk berpendapat mengenai pandemi ini. Sayangnya, sangat sedikit pakar epidemiologi dan terutama kesehatan, yang dilibatkan di dalamnya. 

Kebanyakan adalah pihak kepresidenan yang hanya mengeluarkan pernyataan formatif. Bayangkan, ini di tingkat nasional!

Tak perlu jauh-jauh membayangkan kalau saja virus ini sampai di Papua, hal menyedihkan lain terlihat di satu daerah miskin di Jawa Tengah, Brebes. Selayaknya daerah miskin lain di Indonesia, kebanyakan penduduknya bekerja di luar negeri dan wilayah Jabodetabek, wilayah yang menjadi pusat penyebaran di Indonesia. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Brebes Syamsul Komar mengatakan, hingga 2019, ‎jumlah pekerja migran Indoneia asal Brebes di luar negeri mencapai 8.125 orang.

Sekali lagi, alih-alih lebih waspada, sigap dan proaktif, pemerintah di tingkat kabupaten ini juga belum mengeluarkan strategi khusus untuk mencegah lebih jauh penyebaran tersebut. Padahal, bisa saja bupati memerintahkan tiap kepala desa/kelurahan untuk melaporkan siapa saja yang baru saja pulang dari wilayah yang sudah ada kasus positif Covid-19. 

Lalu mengeluarkan imbauan pada dinas atau puskemas di wilayahnya untuk melakukan pemeriksaan sedini mungkin. Tapi kenyataannya, pernyataan formatif yang keluar dari mulutnya; cuci tangan dan makan bergizi.

Kalau saja pemegang kebijakan mau turun ke lapangan dan belajar pada kasus tuberkulosis, yang kasus resistensinya sudah mencapai 165 di 38 puskesmas (data Dinkes Brebes sampai Februari 2019), yang pencegahannya hampir mirip dengan Covid-19, harusnya mereka lebih paham bahwa sulit untuk mengatur orang-orang dengan tingkat kesadaran yang rendah. 

Belum lagi, terbatasnya masker dan hand sanitizer, dan kebiasaan meludah sembarangan, pengajian-pengajian, dan beberapa acara yang melibatkan orang banyak belum dilarang di kabupaten ini.

Yang paling dirugikan dari tidak transparannya strategi pemerintah baik di pusat dan daerah adalah masyarakat sendiri. Ditambah dengan kejadian beberapa daerah yang sudah mengeluarkan kebijakkan masing-masing; Solo dan Malang dikabarkan lockdown, lalu Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, yang mempersilakan warganya untuk pergi ke luar negeri, tapi jangan kembali ke daerahnya lagi. 

Itu jelas membuat masyarakat panik karena antara pusat dan daerah tidak kompak. 

Bukannya memberikan data yang valid dan terukur, jubir pemerintah untuk Covid-19, Achmad Yurianto, justru mengeluarkan penyataan yang sama sekali tidak membangun. Ia menyebut ada rumah sakit yang menolak rujukan pasien Covid-19 di kanal YouTube Deddy Corbuzier. 

Untuk apa beliau mengatakan hal tersebut? Toh, kalaupun memang ada rumah sakit yang seperti itu, pemerintah tinggal menegur atau memberi sanksi, bukan? Atau kenapa tidak menunjuk semua RSUD sebagai rumah sakit rujukan? Bukankah RSUD adalah milik pemerintah?

Tidak berhenti sampai di situ, tempo hari Achmad Yurianto kembali memberi kejutan. Ia menyebut bahwa data pemerintah mengenai pasien Covid-19 melonjak tajam karena rumah sakit tidak segera mengirim laporan. 

Sepertinya, ringan mulut pemerintah menyalahkan rumah sakit ini adalah bentuk lain rasa frustrasi mereka sendiri. Toh, kalau misalkan ada ODP (orang dalam pemantauan) yang dilaporkan ke dinas kesehatan setempat, bisa langsung mereka langsung melakukan swab? Atau minimal, mendapat perhatian pemegang kebijakan, seperti pelacakan, dan lain sebagainya?

Kabar terakhir, Persatuan Perawat Nasional Indonesia sudah bersurat pada menteri kesehatan mengenai keberatan mereka mengenai pernyataan Achmad Yurianto. Sehat selalu, Pak!

Siapa lagi yang lebih dirugikan? Tentu saja petugas medis dan non-medis di fasilitas pelayanan kesehatan baik di tingkat puskesmas, klinik dan rumah sakit. Selain karena protokol yang masih abu-abu, ketersediaan APD juga sangat terbatas. 

Kepanikan masyarakat di Kabupaten Brebes sebenarnya sudah mulai terlihat sejak awal pengumuman kasus 1 dan 2 lalu. Masker dan hand sanitizer mulai langka di apotek dan langsung “punah” di swalayan.

Terakhir, karena pemerintah belum juga terlihat serius dan justru terlihat amatiran untuk menangani pandemi ini, lebih baik jika tidak terlalu penting, di rumah saja. Mari saling jaga! Berdoa saja tidak cukup.